Presiden RI dari Ketum Partai Pemenang Pemilu

Pernyataan Mantan PresidenSoesilo Bambang Yudhoyono mengenai kudeta militer terhadap Presiden Joko Wdodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedtidaknya membuka babak baru dalam pemerintahan yang ada sekarang. Berbagai permasalahan yang muncul ke permukaan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dapat  dikatakan gagal diatasi oleh Presiden dan wakil Presiden, seperti kebakaran hutan dan yang paling mengkhawatirkan adalah anjloknya nilai rupiah terhadap dollar Amerika serikat. Berbagai kejadian seperti penculikan WNI ke Papua Nugini, yang tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, tuntutan para guru, dan akhir-akhir ini para bidan menunjukkan banyaknya soal yang menganga.

Berbagai persoalan yang tampaknya gagal diatasi dan bersamaan dengan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang yuhoyono tersebut di atas merupakan isyarat bahwa kursi kepresidenan dalam kondisi yang hampir roboh. Saya dan, saya menduga, seluruh masyarakat Indonesia setuju dengan mantan Presiden SBY bahwa kudeta bukanlah cara yang elok dalam berdemokrasi. Pernyataan mantan Presiden SBY juga boleh jadi  dapat diartikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah waktunya lempar handuk dan mekanisme ketatanegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dikedepankan, seperti Mengundang Sidang Istimewa MPR atau mengadakan pemilihan umum, dan bukan kudeta militer. Jadi, sepertinya  SBY hanya tidak menginginkan milter menodai dirinya dengan kudeta, tetapi cara-cara lain yang lebih bersifat demokratis yang diinginkan untuk membuat Presiden Jokowi lempar handuk.

Jika sekiranya kehidupan ketatanegaraan yang saat ini sangat tidak kondusif ini terus berlangsung dan kekuatan-kekuatan politk yang ada berhasil menjatuhkan Presiden Jokowi maka Jokowi akan mengalami nasib seperti  dua mantan Presiden RI terdahulu BJ Habibie dan Alm KH Abdurrachman Wahid. Presiden Jokowi memiliki persamaan dengan dua orang mantan Presiden RI terdahulu itu, yaitu bahwa ketiganya bukan Ketua Umum Partai pemenang pemilu. Meskipun SBY bukan Ketum partai pemenang pemilu dalam periode pertama kepresidenannya tetapi mendapat sokongan dari militer yang membuatnya dapat memerintah dengan stabil. . Baik Jokowi, BJ Habibie, dan Abdurrachman Wahid sama-sama menghadapi kesulitan yang sama karena mereka tidak memimpin Partai Politik pemenang pemilu dan tidak mendapat dukungan kuat dari kalangan militer, sehingga ketiganya tidak dapat dengan cepat menghadapi persoalan-persoalan yang muncul karena mereka harus bertarung sendiri dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di masyarakat dan bahkan di dalam cabinet yang dibentuknya. Empat Presiden RI sebelumnya, yaitu alm. Ir. Soekarno, Alm Soeharto, Megawati Soekarno Puteri, dan SBY  adalam pimpinan partai politik. Khusus alm Presiden Soeharto, meski beliau itu bukan Ketua Umum Partai, tetapi adalah Ketua umum Dewan Pembina Golongan Karya. Walaupun Alm Presiden Soekarno jatuh dengan mengenaskan tetapi it terjadi setelah periode yang lama sebagai Presiden RI dan dalam suasana menguatnya peranan militer pada masa kepemimpinannya. Alm Soeharto sendiri tidak jatuh tetapi memilih mundur.

Keempat Presiden yang memimpin partai dapat dikatakan sebagai dapat menjalankan pemerintahan relative stabil dan efektif. Kecuali mungkin Alm Ir Soekarno tetapi hal ini masih dapat dimengerti dan juga tidak menghilangkan kebesaran beliau sebagai Presiden RI yang pertama, yang tentu sangat sulit mengingat belum ada pengalaman bernegara d Indonesia karena memang baru merdeka pada waktu itu. Meskipun SBY pada masa kepemimpinannya juga adalah Ketua parta dan didukum partai-partai koalisinya, tetap saja banyak menghadapi kesulitan dalam memimpin Negara, meskipun pada akhirnya berhasil menyelesaikan jabatannya dan meninggalkan kursi kepresidenannya dengan terhormat. Setiap zaman tentu mempunyai tantangannya sendiri.  Ini berbeda sekali dengan tiga presiden RI yang bukan Ketua umum partai. Ketiga Presden yang bukan ketua umum partai itu berada di era yang sudah melek bernegara.

Presiden Jokowi harus berhadapan dengan ketua-ketua umum partai pendukungnya dalam membuat kebijakan-kebijakannya.Meskipun Presiden Jokowi didorong oleh Partai pemenang pemilihan umum, tetapi tidak dengan sendirinya mendapatkan dukungan penuh dari partai pemenang pemilu itu. Apalagi ada kabar angin bahwa Jokowi bukan yang diinginkan oleh ketua umum partai jadi Presiden RI. Partai-partai lain pendukung Presiden Jokowi juga harus bersikap berhati-hati kepada ketua Umum partai pemenang pemiliu. Presiden Jokowi tidak hanya berhadapan dengan lawan-lawan politik dari partai lain yang bukan partai pendukung pemerintahannya tetapi juga dari partai pendukungnya sendiri. Jadi akan sangat sulit bagi Presiden Jokowi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan. Toh tidak ada memang yang mustahil. Tentu kemampuan seorang Jokowi tidak dapat direemehkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok.

Bagaimanapun juga ke depan, Presiden RI akan lebih baik jika ianya seorang Ketua Umum Partai politk pemenang pemilihan umum.

Dari Masa lalu

Kebetulan surfing the net, ketemu tulisan lama yang dimuat di the Jakarta post, 20 September 1999. Saya tidak melihat relevansi dari tulisan ini sekarang.. Saya tempatkan disini sekedar jangan hilang saja.

 State Securty Bill:

In the context of the discussion on the state security bill, I wish to state that:
1. It is correct that a state security law is needed according to Article12 of the 1945 Constitution, which states that the conditions and consequences of an emergency situation are determined by law.
2. It is correct that a staatsnoodrecht (state of emergency law) is already known here. The contents of the state security bill are indeed the same as that law. We only need reminding of the state of emergency law as developed by Van Dullemen:
-- The highest interest of the state is the presence or existence of the state itself.
-- Emergency regulations are absolutely necessary.
-- Emergency regulations are provisional, as long as there is still an emergency, and afterwards normal regulations are needed and the emergency regulations no longer apply.
-- When the emergency regulations are in effect, the House of Representatives cannot hold a session or meet in the normal manner.
With relation to the above conditions, the following needs to be asked:
a. Are the conditions and consequences stipulated in the state security bill adequate to implement a state of special security system or a state ofemergency? If a group of people cause a disturbance by repeatedly shouting,the bill can interpret it as a revolt. And with a little engineering, the bill, if passed into law, can be applied without much ado.
b. Relative to the three-month special security system period being extendible by three months, why would managing the situation take so long? What is the consequence if the six-month period is passed and the situationis still not managed? Will it be stepped up into an emergency situation or shall the special system be canceled immediately for the sake of law, meaning the implementation of normal regulations? Or will the Indonesian Military (TNI) commander be consistent and resign from office?
c. Why is the state security bill so slack by delegating so much authority?
The state security bill is as bad as the regulations of the New Order andthe Reform Order which delegated too much. Is it the intention of the drafters to facilitate the presence of a military junta? Or is the ability of the drafters so low that they are not capable of creating stipulations which are oriented to a state based on laws which uphold basic human rights?
3. I consider Law No. 23/Prp/1959 to be adequate. That law does not mention, however, that the TNI commander is a member of the board which will assist the president in a state of civilian, military or war emergency. Maybe the commander wants to fulfill a role regulated by law. Ifthat is the problem, it would be better to simply revise Law No. 23/Prp/1959.
4. If the state security bill is still insisted upon, the commander must have the courage to bear the logical consequences, i.e. regional military commands, resort military commands, district military commands, military headquarters down to the military officers posted in villages must be liquidated. If the state security bill is passed into law, it means the state is currently in a normal situation. So, the commander must first restore the situation to normal. Consequently Law No.20/1982 on Defense andSecurity must first be changed. It is in this context that the commander's greatness hangs in the balance. If the commander is able to revert the situation to a normal one, he deserves a fifth star for outshining his predecessors.
5. It is not right to discuss the state security bill now with the limited time and the necessity for deep thinking by all sides. The best thing is to stop the discussions and let the next House of Representatives consider the bill.
PAUSTINUS SIBURIAN
Jakarta

- See more at: http://m.thejakartapost.com/news/1999/09/20/state-security-bill.html#sthash.BrB8e9dD.dpuf

 the context of the discussion on the state security bill, I wish to state that:
1. It is correct that a state security law is needed according to Article12 of the 1945 Constitution, which states that the conditions and consequences of an emergency situation are determined by law.
2. It is correct that a staatsnoodrecht (state of emergency law) is already known here. The contents of the state security bill are indeed the same as that law. We only need reminding of the state of emergency law as developed by Van Dullemen:
-- The highest interest of the state is the presence or existence of the state itself.
-- Emergency regulations are absolutely necessary.
-- Emergency regulations are provisional, as long as there is still an emergency, and afterwards normal regulations are needed and the emergency regulations no longer apply.
-- When the emergency regulations are in effect, the House of Representatives cannot hold a session or meet in the normal manner.
With relation to the above conditions, the following needs to be asked:
a. Are the conditions and consequences stipulated in the state security bill adequate to implement a state of special security system or a state ofemergency? If a group of people cause a disturbance by repeatedly shouting,the bill can interpret it as a revolt. And with a little engineering, the bill, if passed into law, can be applied without much ado.
b. Relative to the three-month special security system period being extendible by three months, why would managing the situation take so long? What is the consequence if the six-month period is passed and the situationis still not managed? Will it be stepped up into an emergency situation or shall the special system be canceled immediately for the sake of law, meaning the implementation of normal regulations? Or will the Indonesian Military (TNI) commander be consistent and resign from office?
c. Why is the state security bill so slack by delegating so much authority?
The state security bill is as bad as the regulations of the New Order andthe Reform Order which delegated too much. Is it the intention of the drafters to facilitate the presence of a military junta? Or is the ability of the drafters so low that they are not capable of creating stipulations which are oriented to a state based on laws which uphold basic human rights?
3. I consider Law No. 23/Prp/1959 to be adequate. That law does not mention, however, that the TNI commander is a member of the board which will assist the president in a state of civilian, military or war emergency. Maybe the commander wants to fulfill a role regulated by law. Ifthat is the problem, it would be better to simply revise Law No. 23/Prp/1959.
4. If the state security bill is still insisted upon, the commander must have the courage to bear the logical consequences, i.e. regional military commands, resort military commands, district military commands, military headquarters down to the military officers posted in villages must be liquidated. If the state security bill is passed into law, it means the state is currently in a normal situation. So, the commander must first restore the situation to normal. Consequently Law No.20/1982 on Defense andSecurity must first be changed. It is in this context that the commander's greatness hangs in the balance. If the commander is able to revert the situation to a normal one, he deserves a fifth star for outshining his predecessors.
5. It is not right to discuss the state security bill now with the limited time and the necessity for deep thinking by all sides. The best thing is to stop the discussions and let the next House of Representatives consider the bill.
PAUSTINUS SIBURIAN
Jakarta

- See more at: http://m.thejakartapost.com/news/1999/09/20/state-security-bill.html#sthash.BrB8e9dD.dpuf

 In the context of the discussion on the state security bill, I wish to state that:

1. It is correct that a state security law is needed according to Article12 of the 1945 Constitution, which states that the conditions and consequences of an emergency situation are determined by law.

2. It is correct that a staatsnoodrecht (state of emergency law) is already known here. The contents of the state security bill are indeed the same as that law. We only need reminding of the state of emergency law as developed by Van Dullemen:

-- The highest interest of the state is the presence or existence of the state itself.

-- Emergency regulations are absolutely necessary.

-- Emergency regulations are provisional, as long as there is still an emergency, and afterwards normal regulations are needed and the emergency regulations no longer apply.

-- When the emergency regulations are in effect, the House of Representatives cannot hold a session or meet in the normal manner.

With relation to the above conditions, the following needs to be asked:

a. Are the conditions and consequences stipulated in the state security bill adequate to implement a state of special security system or a state ofemergency? If a group of people cause a disturbance by repeatedly shouting,the bill can interpret it as a revolt. And with a little engineering, the bill, if passed into law, can be applied without much ado.

b. Relative to the three-month special security system period being extendible by three months, why would managing the situation take so long? What is the consequence if the six-month period is passed and the situationis still not managed? Will it be stepped up into an emergency situation or shall the special system be canceled immediately for the sake of law, meaning the implementation of normal regulations? Or will the Indonesian Military (TNI) commander be consistent and resign from office?

c. Why is the state security bill so slack by delegating so much authority?

The state security bill is as bad as the regulations of the New Order andthe Reform Order which delegated too much. Is it the intention of the drafters to facilitate the presence of a military junta? Or is the ability of the drafters so low that they are not capable of creating stipulations which are oriented to a state based on laws which uphold basic human rights?

3. I consider Law No. 23/Prp/1959 to be adequate. That law does not mention, however, that the TNI commander is a member of the board which will assist the president in a state of civilian, military or war emergency. Maybe the commander wants to fulfill a role regulated by law. Ifthat is the problem, it would be better to simply revise Law No. 23/Prp/1959.

4. If the state security bill is still insisted upon, the commander must have the courage to bear the logical consequences, i.e. regional military commands, resort military commands, district military commands, military headquarters down to the military officers posted in villages must be liquidated. If the state security bill is passed into law, it means the state is currently in a normal situation. So, the commander must first restore the situation to normal. Consequently Law No.20/1982 on Defense andSecurity must first be changed. It is in this context that the commander's greatness hangs in the balance. If the commander is able to revert the situation to a normal one, he deserves a fifth star for outshining his predecessors.

5. It is not right to discuss the state security bill now with the limited time and the necessity for deep thinking by all sides. The best thing is to stop the discussions and let the next House of Representatives consider the bill.

PAUSTINUS SIBURIAN

Jakarta

Standar dan Persyaratan Teknis

Saya  membaca-baca soal standar dalam perdagangan. Terdapat dua undang-undang yang berlaku yang mengatur soal standar, yatu UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan UU No. 20 tahun 2014 tentangStandaradisasi dan Penlaian Kesesuaian. Dalam kedua UU tersebut standar didefenisikan sebagai  “persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”. (Lihat Pasal 1 butir 8 UU No. 7 tahun 2014 dan Pasal 1 butr 3 UU No. 20 tahun 2014).

Dari pengertian standar tersebut, terdapat beberapa unsure yang diperhatikan menyangkut standar:

1.      Persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode;

2.      Yang disusun berdasarkan consensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional;

3.      yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan; dan

4.      untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya

Yang menarik perhatan saya adalah butir 1 yaitu bahwa standar itu adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode. Saya ingin mengambil sekedar contoh mengenai perdagangan barang dalam UU No. 7 tahun 2014 tersebut.   Istilah persyaratan teknis digunakan dalam Pasal 57 UU No 7 tahun 2014 untuk merujuk sesuatu yang lain selain standar. Pasal 57 berbunyi:

(1) Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi:

a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; atau

b. persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Untuk sekedar memberi pemahaman, Standar Nasional Indonesia (SNI)  adalah standar yang ditetapkan oleh BSN yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 1 butir 7 UU No. 20 tahun 2014. Catatan: Pasal 1 butir 10 UU No 7 tahun 2014 menyatakan “. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi”).

Dari ketentuan Pasal 57 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selain standar, yang adalah persyaratan teknis, ada persyaratan teknis yang lain yang berlaku agar barang dapat diperdagangkan dalam negeri. Ini berarti bahwa persyaratan teknis dapat dimuat dalam standar atau dalam bentuk atau instrument lain selain standar.  Tidak jelas siapa yang menentukan dan dalam bentuk apa persyaratan teknis selain standar ini. Baik UU No. 7 tahun 2014 maupun UU No. 20 tahun 2014 tidak memberikan pemahaman mengenai apa persyarataan teknis selain yang dimuat dalam standar.

Pembedaan antara SNI dengan persyaratan teknis ini membawa konsekwensi mengenai persetujuannya. Bagi barang yang sudah ada SNI yang diberlakukan secara wajib maka barang tersebut wajib dibubuhi tanda SNI sedangkan untuk yang sudah ada persyaratan teknis yang dberlakukan secara wajib diberikan tanda kesesuaian atau sertifikat kesesuaian. (Lihat Pasal 57 ayat (5)). Sedangkan untuk barang yang belum diberlakukan SNI secara wajib dapat dibubuhi tanda SNI atau tanda kesesuaian sepanjang telah dibuktikan dengan sertifikat produk penggunaan tanda SNI atau sertifikat kesesuaian (Pasal 57 ayat (6). Tampak ada yang hilang dari Pasal 57 ayat (6) ini. Tanda SNI hanya untuk SNI sedangkan tanda kesesuaian adalah untuk persyaratan teknis. Digunakannya tanda kesesuaian dalam Pasal 57 ayat (6) seolah-olah ada kemungkinan untuk barang-barang yang sudah ada SNI dapat diberikan tanda kesesuaian tanpa menggunakan tanda SNI. Saya memperhatikan harusnya terdapat juga “..atau belum diberlakukan persyaratan teknis secara wajib……” dalam Pasal 57 ayat (6) UU No. 7 tahun 2014 tersebut.