Selasa, 27 Oktober 2009

Komunikasi yang Aman: Soal Penyadapan

Hari-hari belakangan ini ramai dibicarakan adanya rekaman percakapan telepon sejumlah orang yang disebut-sebut sebagai rencana penghancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak kalangan berharap agar rekaman itu dibuka secara publik dan ditindaklanjuti sebagai suatu kejahatan yang serius. Tentu saja hal ini perlu mendapat apresiasi mengingat upaya-upaya yang dilakukan untuk menghancurkan KPK, sebuah lembaga yang sarat wibawa itu, merupakan suatu upaya menelikung reformasi dan akan dapat membuat upaya-upaya pemberantasan korupsi menjadi sia-sia. KPK memang sudah tersohor sebagai suatu lembagai yang sangat gigih dan mempunyai gigi dalam penegakan hukum di Indonesia.


Namun demikian ada suatu soal yang harus diperhatikan dalam menyikapi rekaman yang disebut-sebut sampai saat ini berada dalam penguasaan dari KPK. Sebagaimana diberitakan juga dalam media elektronik, pihak-pihak yang diduga orang yang direkam pembicaraannya sudah menyampaikan keberatan mengenai rekaman tersebut dan ada juga penyangkalan terhadap pembicaraan yang direkam tersebut. Hal ini menandakan bahwa rekaman yang diberitakan sebagai suatu alat bukti untuk menguak persekongkolan untuk menghancurkan KPK itu dibuat tidak dengan persetujuan dari pihak-pihak yang suaranya diduga ada dalam rekaman tersebut atau rekaman tersebut tidak dibuat dalam rangka mempersoalkan secara hukum persekongkolan tetapi untuk tindak pidana korupsi lain yang diduga melibatkan Anggoro.  Dengan kata lain ada penyadapan komunikasi yang dilakukan oleh yang membuat rekaman itu. Mengingat rekaman itu ada di KPK maka tentu dugaan adalah bahwa penyadapan itu dilakukan oleh pihak KPK atau sekurang-kurangnya sepengetahuan KPK.

Menurut berita di Detiknews:
"Plt Ketua KPK Tumpak Hatorangan dalam jumpa pers Senin (26/10) malam menegaskan bahwa rekaman itu memang ada dan merupakan hasil penyelidikan kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu (SKRT) di Dephut dengan tersangka Anggoro Widjojo. Namun saat ditanya apakah isi rekaman seperti yang dirilis di berbagai media, Tumpak enggan berkomentar."

Menjadi persoalan dalam hal ini apakah rekaman yang diperuntukkan untuk penyelidikan kasus korupsi sistem komunikasi radio terpadu dapat dipergunakan untuk kasus lain yaitu untuk pengungkapan persekongkolan untuk menghancurkan KPK? Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga, yang diduga ada dalam rekaman tersebut, sudah menyampaikan pandangan. Dari Detiknews:

"Saya rasa KPK juga tahu bahwa untuk merekam suatu peristiwa, penyadapan hanya diperkenankan oleh UU untuk menyadap yang menyangkut tindak pidana korupsi. Apakah ini menyangkut tindak pidana korupsi? Itu dipertanyakan," ujar Ritonga.


Tulisan ini akan meninjau mengenai keamanan dalam berkomunikasi sebagai suatu hak asasi manusia. Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Selanjutnya Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"


Penyadapan

Penyadapan adalah merupakan perbuatan yang terlarang. 

UU Telekomunikasi

Pasal 40 UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.

Ketentuan ini dengan tegas melarang kegiatan penyadapan dan terhadap pelanggaran atas larangan itu, menurut Pasal 56, diancam sanksi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun. Pasal 59 menentukan perbuatan yang melanggar Pasal 40 tersebut merupakan kejahatan.

Pasal 42 UU No. 36 tahun 1999 tersebut lebih jauh menentukan:

(1) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

(2) Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:

a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;

b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.



Ketentuan Pasal 42 ayat (1) ini membuat kewajiban kepada Penyelenggara jasa telekomunikasi untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi. Pelanggaran atas Pasal itu, sesuai Pasal 57, diancam sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Perbuatan melanggar Pasal 42 ayat (1) UU itu merupakan kejahatan, sesuai dengan Pasal 59.



Pasal 42 ayat (2) membuka kemungkinan untuk merekam dan memberikan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan atas permintaan Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI atau penyidik untuk tindak pidana tertentu. Namun demikian tetap dalam hal ini yang melakukan perekaman adalah penyelenggara jasa telekomunikasi. Bukan Jaksa Agung, Kapolri atau penyidik.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas maka penyadapan tidak diperkenankan dalam bentuk apapun dan merupakan pelanggaran hukum berat.

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 31 UU No. 11 tahun 2008 memberikan larangan untuk melakukan penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Selanjutnya ayat (2) Pasal 31 melarang setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. Namun ayat (3) Pasal 31 menentukan bahwa penyadapan dapat dilakukan dalam rangka penegakan hokum atas permintaan permintaan kepolisian, kejaksaan,dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. PeraturanPemerintah mengenai tata cara penyadapan ini sampai dengan saat ini belum ada.

Dengan demikian baik UU No. 36 tahun 1999 maupun UU No. 11 tahun 2008 berada dalam satu garis yang melarang perbuatan-perbuatan untuk melakukan penyadapan.

UU tentang KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyimpang dari ketentuan dalam kedua UU di atas, Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan dalam rangka melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hanya dalam kerangka tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan diperbolehkan melakukan penyadapan.

Sebagaimana dikutip di atas pernyataan dari Plt. Ketua KPK Bapak Tumpak Hatorangan Panggabean, rekaman yang ada di KPK adalah untuk penyelidikan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Anggoro Widjojo. Jika sekiranya dilakukan penyadapan dalam rangka kasus tersebut tentu rekaman yang ada tersebut merupakan rekaman yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun demikian jika sekiranya rekaman itu kemudian dipergunakan untuk kasus lain di kepolisian atau di kejaksaan maka hal itu termasuk pelanggaran hukum. Dengan kata lain, rekaman yang menjadi persoalan, tidak dapat menjadi alat bukti dalam kasus yang ada saat ini mengenai yang disebut sebagai penghancuran KPK.

Penyadapan oleh KPK
Berdasarkan pembacaan saya, saya belum menemukan aturan-aturan yang harus diindahkan dalam melakukan penyadapan. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 tentu akan sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan dalam berkomunikasi yang merupakan suatu hak asasi manusia yang diakui dalam UUD 1945. Kasus bocornya rekaman hasil penyadapan tersebut tentu akan membawa persoalan yang serius menyangkut keamanan dan kenyamanan dalam berkomunikasi. Tidak jelas siapa-siapa yang disadap oleh KPK, kapan disadap, dan untuk keperluan apa KPK menyadap. Wewenang KPK yang sangat besar dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diikuti dengan pemberian wewenang untuk melakukan penyadapan potensial untuk disalahgunakan.  Dapat terjadi bahwa penyadapan dilakukan, dengan mengatas namakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, untuk keperluan yang jauh dari pelaksanaan tugas dari KPK.

Persoalan juga akan menjadi berbeda jika sekiranya seperti yang terjadi sekarang ini, penyadapan yang dilakukan atas nama penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, ternyata melahirkan kasus baru, misalnya perzinahan. Pemanfaatan hasil penyadapan oleh KPK untuk kasus-kasus lain diluar peruntukannya tentu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi atau Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2008.

KPK perlu menjelaskan kepada masyarakat atura-aturan yang harus diindahkan dan praktek-praktek penyadapan yang dilakukannya. Sebagaimana sudah ditentukan dalam UUD 1945, berkomunikasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.merupakan hak asasi manusia dan setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Meskipun kita sangat menyayangkan adanya upaya-upaya untuk menghancurkan KPK tetapi kita tidak dapat mengabaikan aturan-aturan yang ada dengan memanfaatkan penyadapan KPK untuk kasus yang lain di luar peruntukannya yang semula. Adalah baik untuk membuka setiap konspirasi, tetapi membuka hasil penyadapan KPK untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002 adalah merupakan pelanggaran hukum.





Rabu, 21 Oktober 2009

Kabinet Indonesia Bersatu II

Sesuai dengan yang dijanjikannya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II untuk masa bakti 2009 – 2014. Sesuai dengan UU No. 39 tahun 2008, dan sebagaimana saya ulas dalam blog ini sebelumnya, Presiden mengumumkan 34 Kementrian dan nama-nama yang ditunjuk untuk memimpin kementerian yang bersangkutan dan tiga pejabat tinggi seperti Ketua UKP4, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sementara itu untuk Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara RI tetap. Presiden juga akan dalam waktu yang tidak terlalu lama menunjuk para anggota Dewan Pertimbangan Kepresidenan untuk masa bakti 2009 -2014. Presiden juga akan menunjuk Wakil Menteri untuk kementerian-kementerian yang dianggap memerlukannya mengingat beban tugas yang berat dari kementerian.

Pengumuman yang disampaikan Presiden, yang didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, tersebut tidak jauh berbeda dengan yang sudah diberitakan di mass media. Tentu ada satu nama yang mengikuti fit and proper test yang kemudian tidak masuk dalam Kabinet, yaitu Nila Djuwita F Moeloek, yang semula digadang-gadang sebagai Menteri Kesehatan. Dalam pengumuman Presiden, Menteri Kesehatan adalah Endang Rahayu Sedyaningsih. Presiden juga tidak menunjuk Sekretaris Kabinet yang pada Kabinet lalu dijabat oleh Sudi Silalahi. Sudi Silalahi ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Hatta Rajasa yang menempati pos baru sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Presiden tidak menjelaskan apakah Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara tetap terpisah atau dilebur kembali dan berada di bawah Kementrian Kesekretariatan Negara.

Terdapat dua kementerian yang mendapatkan tambahan nama yaitu pertama Kemeterian Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan perlindungan anak. Ini menunjukkan konsern bahwa untuk mengurusi anak tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan perempuan dan perempuan merupakan yang utama dalam mengurus anak. Pemberdayaan perempuan sekaligus juga pengoptimalan perlindungan terhadap anak.  Kedua Kementerian Penertiban Aparatur Negara yang ditambah dengan Reformasi Birokrasi. Upaya yang dilakukan oleh Presiden menyangkut perlindungan anak dan reformasi birokrasi merupakan suatu langkah yang patut mendapat acungan jempol. Ini menyangkut komitmen Presiden untuk melindungi anak sebagai penerus bangsa dan melakukan reformasi birokrasi. Program-program dan aplikasinya di kedua bidang tersebut sangat ditunggu. Keduanya merupakan kunci dalam memajukan Indonesia.

Pengumuman Presiden tersebut juga mengakhiri spekulasi mengenai ikut sertanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Kabinet. PDIP tidak ikut dalam Kabinet. Ini menunjukkan keteguhan pendirian dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawaty Soekarno Puteri yang tidak ingin PDIP bergabung dalam Kabinet. Tentu ini merupakan suatu kebijaksanaan yang perlu diacungi jempol.  Ketidakikutsertaan PDIP dalam Kabinet memberikan harapan perimbangan kekuatan di Kabinet. Oposisi kritis tentu sangat diharapkan agar pemerintahan dapat bekerja untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ketiga UUD 1945. Bersama PDIP ada Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) dan Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Partai-partai yang mengirimkan utusan ke Kabinet Indonesia bersatu adalah Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Presiden menyadari bahwa beliau tidak mungkin memenuhi harapan semua lapisan masyarakat. Pro dan Kontra akan merebak menilik Kabinet yang dibentuk oleh Presiden tersebut. Presiden tentu lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan untuk menunjuk orang-orang tertentu sebagai menteri. Namun terlepas dari soal Pro dan Kontra yang akan menyemarakkan demokrasi tersebut, tiga partai yang memilih untuk tidak bergabung dalam Kabinet akan memberikan perimbangan kekuatan yang memadai. Kita berharap ke depan demokrasi, pembangunan ekonomi, hukum dan hak azasi manusia lebih maju.

Adapun susunan Kabinet yang diumumkan adalah sebagai berikut:

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto

2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa

3. Menko Kesra : R Agung Laksono

4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

5. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi

6. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa

7. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro

8. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar

9. Menteri Keuangan : Sri Mulyani

10. Menteri ESDM: Darwin Saleh

11. Menteri Perindustrian : MS Hidayat

12. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu

13. Menteri Pertanian : Suswono

14. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan

15. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi

16. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad

17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar

18. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto

19. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih

20. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh

21. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri

22. Menteri Agama : Suryadharma Ali

23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik

24. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring

25. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata

26. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan

27. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta

28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: E.E Mangindaan

30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini

31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana

32. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar

33. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

34. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng


PEJABAT SETINGKAT MENTERI



1. Jaksa Agung: HENDARMAN SUPANDJI, SH.

2. Panglima TNI : Jenderal (TNI) Djoko Santoso

3. Kapolri: Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

4. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto

5. Kepala BKPM: Gita Wirjawan

6. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

Dengan ini saya menyampaikan ucapan selamat dan semoga berhasil menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya masing-masing.

Selasa, 20 Oktober 2009

Presiden dan Wapres dilantik

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2009. Presiden Soesilu Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono sudah harus memulia tugas-tugasnya. Bapak Jusuf Kalla sudah mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil Presiden RI 2004-2009.

Ada sedikit insiden, apa disengaja atau bukan. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua MPR Taufik Kiemas (TK). TK setelah menyambut Presiden, Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden terpilih Bapak Boediono langsung menyebutkan Wakil Presiden ke 6 yaitu Bapak Try Soetrisno. Lalu memberi salam kepada kepala negara/pemerintahan atau perwakilan negara sahabat. Seseorang terlihat berbisik kepada TK. lupa menyebut Presiden RI yang ketiga BJ Habibie.Lalu TK mengulang menyebut Wapres JK dan wakil presiden terpilih lalu menyebut Presiden RI ke 3 Bapak BJ Habibie. "Saya minta maaf Pak Habibie'" kata TK.

Pelantikan ini dilakukan dengan mengangkat sumpah sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 9 ayat (1) UUD 1945.Pengucapan sumpah dimulai oleh Presiden SBY yang kemudian diikuti oleh pengucapan sumpah oleh Boediono yang akan menduduki posisi Wakil Presiden RI. Selanjutnya adalah penandatangan berita acara pelantikan. Terlihat Pak Boediono lebih dahulu menyelesaiakan penandatangan dan kemudian TK membubukan tandatangan pada berita acara diikuti oleh Para Wakil Ketua MPR. Setelah penandatangan TK menyerahkan berita acara kepada Presiden dan lalu ke DPR.Habis itu salam-salaman.

Setelah penyerahan berita acara lalu diikuti pidato Ketua MPR  dengan banyak maaf maafnya. Setelah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Jusuf Kalla, TK mempersilahkan Presiden SBY menyampaikan pidato pelantikan sesuai pemenuhan ketentuan Pasal 33 ayat 8 UU No. 27 tahun 2009.

Pidato Presiden mengutip siaran televisi internasional bahwa Indonesia sebagai remarkable nation yaitu bangsa yang berhasil mengatasi krisis dalam 10 tahun terakhir. Dari panggung internasional Presiden menyoroti krisis global yang belum sepenuhnya pulih dan dalam tataran domestik belia menyoroti good governance dan reformasi.

Presiden juga mengajak segenap komponen bangsa untuk bersatu dalam menyongsong pembangunan ke depan.

Saya dengan ini menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Presiden DR. Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Wakil Presiden Prof. DR. Boediono yang akan memimpin bangsa dan negara RI periode 2009 - 2014. Semoga berhasil membawa Indonesia untuk mencapai tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ketiga Pembukaan UUD 1945.

Senin, 12 Oktober 2009

Konsultasi DPR - MK


Marzuki Alie, Ketua DPR RI membuat pernyataan yang menarik untuk diperhatikan. Dari detiknews:

"Menurut Marzuki, ada mekanisme baru yang berlaku di DPR mengenai pembuatan sebuah UU. Sebelum disahkan, suatu UU akan dikonsultasikan lebih dulu ke MK supaya hasilnya tidak bertentangan dengan UUD.


"Jadi kerja 560 orang ini benar-benar efektif, jangan sampai dibatalkan. Karena selain memakan waktu tentu saja juga memakan anggaran yang besar," kata Marzuki."

Apa yang menjadi konsern dari Ketua DPR tersebut tentu dapat dipahami. Sudah ada undang-undang yang dibatalkan secara keseluruhannya dan ada banyak UU yang dibatalkan secara parsial. Dari segi waktu dan biaya tentu akan sangat mubazir dengan sistem yang ada sekarang.

Sayangnya mekanisme baru tersebut belum tersedia di situs web DPR RI. Yang ada masih tata tertib dari masa sebelumnya. Sulit untuk melihat apakah mekanisme baru yang digagas DPR tersebut akan lebih baik dari yang terdapat dalam Tata Tertib lama.

Tentu hal ini akan menimbulkan persoalan konstitusional mengingat Mahkamah Konstitusi(MK)  tidak dimaksudkan sebagai tempat berkonsultasi bagi DPR dalam hal pembentukan UU. Bab VII UUD 1945 yang mengatur soal DPR dan pembentukan undang-undang tidak ada menyebut-nyebut MK. Demikian juga Pasal 24C UUD 1945 tidak ada menyebutkan bahwa MK mempunyai wewenang untuk mengadakan konsultasi menyangkut suatu RUU. Juga dalam UU No. 27 tahun 2009 tidak ditemukan mekanisme semacam ini, apalagi dalam UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jika mekanisme baru yang disebutkan oleh Marzuki Alie tersebut benar-benar berjalan tentu akan merupakan pelanggaran terhadap UUD 1945.

Memang ada konsern lain juga. Dengan mekanisme baru yang disebutkan oleh Marzuki Alie tersebut, MK akan kehilangan kondusifitasnya sebagai benteng terakhir menyangkut konstitusionalitas dari suatu undang-undang. Jika MK sudah terlibat dalam pembentukan undang-undang, dalam rupa konsultasi dengan DPR, masih perlukah MK melakukan pengujian terhadap UU? Ataukah ada upaya untuk meniadakan wewenang dari MK untuk menguji undang-undang ke depan?

Saya menduga mekanisme yang hendak diterapkan DPR dalam pembentukan UU mirip pada sistem yang berlaku di Perancis dimana dalam persiapan RUU diajukan dulu kepada Conseil d'Etat. Bedanya, di Perancis itu adalah pemerintah yang diber saran oleh Conseil d'Etat. Mungkinkah MK digiring menjadi suatu Conseil d'Etat? Tentu hal ini perlu amandemen UUD 1945.

Selasa, 06 Oktober 2009

Menguji PERPU

Ada semacam kejanggalan mengenai kedudukan dari Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang (PERPU). Kita melihat dalam UU No. 10 tahun 2004 ada ketidaktepatan atau kebertentangan dengan UUD 1945 menyangkut PERPU ini. Pasal 7 ayat (1) huruf b menempatkan PERPU sederajat dengan UU. Karena adanya ketentuan yang menempatkan PERPU setara dengan UU maka kita dapat membaca di hukumonline, kompas.com dan detiknews.com, bahwa sejumlah advokat mengajukan permohonan pengujian atas PERPU No. 4 tahun 2009 yang menghebohkan itu. Tentu secara gamblang kita dapat melihat bahwa upaya dari para advokat itu seperti sia-sia karena toh permohonan mereka akan terbentur dengan persoalan kedudukan hukum (legal standing) dan pada akhirnya masalah pokoknya tidak akan tersentuh. Namun demikian saya pribadi sangat menghargai upaya ini karena dengan adanya persoalan itu saya jadi terpikir untuk membahas soal itu dalam blog saya ini.

PERPU sebagaimana sudah saya ulas sebelumnya dalam posting saya di blog ini harus dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Tulisan ini dimaksudkan membahas satu persoalan ketatanegaraan baru, apakah PERPU dapat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka sebagai suatu persyaratan adalah meluruskan apakah PERPU itu sederajat dengan UU atau tidak. Kalau PERPU sederajat dengan UU tentu dapat diajukan permohonan pengujian ke MK dan kalau ternyata tidak maka harus dicari di tempat lain yang mungkin seperti Mahkamah Agung atau ke DPR. Ketua MK Moh Mahfud MD , sebagaimana dikutip oleh hukum online, menegaskan bahwa PERPU tak bisa diuji ke MK.

Ada dua macam peraturan pemerintah

Landasan hukum dari PERPU adalah Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.


(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.


(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Dari ketiga ayat dalam Pasal 22 jelas-jelas disebutkan peraturan pemerintah. Namun peraturan pemerintah menurut Pasal 22 ini adalah sebagai pengganti undang-undang. Hal ini berarti bahwa apa yang kita sebut sebagai PERPU bukanlah undang-undang atau sederajat dengan undang-undang. PERPU adalah istilah yang diciptakan kemudian dan tidak terdapat dalam UUD 1945. Pasal 22 ayat (2) menggunakan istilah peraturan pemerintah dan demikian juga dengan ayat (3). Dengan adanya ketentuan yang menyebutkan peraturan pemerintah dalam Pasal 22, maka menjadi jelas bahwa menurut UUD 1945 terdapat dua macam peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945) dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang (Pasal 22 ayat (1)). Karena keduanya adalah sama-sama peraturan pemerintah maka keduanya sudah barang tentu sederajat. Jadi bahwa peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang itu memuat materi muatan yang merupakan materi muatan undang-undang tidak menjadikan PERPU itu setara dengan undang-undang. Baik Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 maupun Pasal 22 Ayat (1) menggunakan kata “menetapkan” untuk kedua macam peraturan pemerintah itu. Hal ini terjadi karena Presiden yang menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksakan undang-undang menurut Pasal 5 Ayat (2) UUD 1945 adalah juga Presiden yang sama dengan yang menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut Pasal 22 Ayat (1). Tentu harus saya ingatkan dalam hubungan ini bahwa Presiden dalam arti jabatannya dan bukan pribadi orang yang mengemban jabatan itu. Dapat terjadi bahwa dalam keadaan normal, katakanlah si A mengemban jabatan Presiden dan kemudian karena si A secara bersamaan dengan wakil presidennya tidak dapat menjalankan kewajibannya lalu Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama mengeluarkan PERPU menurut Pasal 22 Ayat (1). Ini tentu tindakan presiden juga meski pribadi yang mengeluarkannya berbeda.

Berhubung Presiden yang menetapkan pertauran pemerintah sebagai pelaksanaan UU adalah presiden yang sama dengan presiden yang menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang maka derajat dari kedua peraturan pemerintah itu adalah sama. Jadi peraturan pemerintah menurut Pasal 5 Ayat (2) adalah sederajat dengan peraturan pemerintah menurut Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945.



Memang ada kerancuan yang terdapat dalam UU No. 10 tahun 2004 menyangkut kedudukan dari PERPU ini. Pasal 7 ayat (1) huruf b menempatkan PERPU sederajat dengan UU. Dalam Pasal 4 UU ini ditentukan bahwa “Peraturan Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.” Pasal 4 terlihat menyebutkan bahwa ada uu dan peraturan di bawahnya. Namun dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b tersebut ternyata yang dimaksudkannya adalah bahwa PERPU itu sederajat dengan UU.



PERPU tidak sederajat dengan UU



Defenisi dari PERPU disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.Pengertian tersebut tidak secara tegas menyebutkan bahwa ia sederajat dengan undang-undang. Sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 7 Ayat (1) huruf b yang menempatkan PERPU sederajat dengan UU. Namun menjadi pertanyaan, jika PERPU sederajat dengan UU mengapa masih diperlukan persetujuan DPR dan setelah mendapat persetujuan lalu berubah menjadi UU. Mestinya, kalau PERPU sederajat maka PERPU itu akan tetap berlaku sebagai PERPU dan tidak dibutuhkan lagi persetujuan DPR. Dalam Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan DPR untuk masa sidang berikutnya.



UU No. 10 tahun 2004 mengelaborasi lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 22 UUD 1945 di dalam Pasal 25, yang berbunyi:



(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.


(2) Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang.


(3) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut tidak berlaku.


(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditolak Dewan Perwakilan Rakyat, maka Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.



Sesuai Pasal 25 ayat (2) tersebut, pengajuan PERPU itu adalah dalam bentuk RUU tentang penetapan PERPU menjadi undang-undang. Ayat (3) menentukan lebih lanjut bahwa dalam hal PERPU ditolak maka perpu tersebut tidak berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa DPR lebih tinggi dari Presiden dalam hal keberlakuan lebih lanjut dari PERPU. Jika DPR menyetujui PERPU tersebut maka PERPU itu diangkat menjadi UU. Hal ini terjadi karena menurut Pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. JIka ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dihubungkan dengan dan Pasal 22 ayat (2) maka akan terlihat bahwa PERPU tersebut tidak setara dengan UU.



Sebagaimana sudah saya sampaikan dalam posting saya terdahulu, salah satu unsur hakiki dari hal ihwal kegentingan yang memaksa adalah tidak dapatnya DPR melakukan persidangan untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden atas suatu Rancangan Undang-undang Menurut Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 harus ada persetujuan bersama antara DPR dan Presiden mengenai RUU. PERPU dikeluarkan karena DPR tidak dapat melakukan persidangan dan PERPU tersebut adalah sebagai pengganti undang-undang. Jadi sesungguhnya istilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang sungguh menyesatkan karena kata “sebagai” dihilangkan.



Dengan demikian dapat kita lihat bahwa PERPU itu sesungguhnya tidak sederajat dengan UU dan oleh karenanya tidak dapat diajukan pengujian ke MK. Bahwa PERPU ditempatkan sederajat dengan UU dalam UU No. 10 tahun 2004 menunjukkan adanya kebertentangan antara UU tersebut dengan UUD 1945 dan hal itu perlu diuji.



PERPU bersifat Provisional



Suatu PERPU bersifat sementara sampai DPR menyetujui dan jika menyetujui maka selanjutnya membentuk UU yang menetapkan PERPU sebagai UU. Jika ditolak maka PERPU itu harus tidak berlaku. Persetujuan DPR itu harus diberikan pada masa persidangan berikutnya dari DPR. Dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU No. 10 tahun 2004 disebutkan “Yang dimaksud dengan "persidangan yang berikut" adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang hanya diantarai satu masa reses.” Ini berarti bahwa setelah hal ihwal kegentingan yang memaksa itu berakhir maka, PERPU itu harus diajukan ke DPR dalam bentuk RUU pada masa sidang berikutnya. Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa hanya diantarai satu masa reses. Jadi waktu antara diundangkannya suatu PERPU dengan pengajuan untuk persetujuan ke DPR tidak terlalu lama. Atau dengan kata lain kesementaraan itu ada batasannya waktunya dan waktu itu begitu singkat. Dalam kondisi sekarang, PERPU No. 4 tahun 2009 yang menjadi persoalan seyogyanya sudah harus diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR. Jika disetujui maka akan jadi UU dan jika ditolak maka PERPU itu tidak berlaku lagi.

Disini kita melihat sifat kesementaraannya. Jika diajukan pengujian atas PERPU yang hanya bersifat sementara maka tentu suatu hal yang tidak selayaknya karena ketika PERPU dalam proses pengujian PERPU mungkin sudah menjadi UU atau tidak berlaku lagi.

Jadi buat apa bersusah-susah menguji PERPU?

Kamis, 01 Oktober 2009

Selamat Bertugas Para Wakil Rakyat

Pada tanggal 1 Oktober 2009 telah dilakukan pelantikan para anggota DPR dan para anggota DPD hasil pemilihan umum legislatif 2009 untuk masa jabatan 2009 - 2014. Sebagaimana dilaporkan kompas.com, Pimpinan DPR, yaitu Marzuki Alie dari Partai Demokrat sebagai Ketua DPR, dan para wakil ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar, Pramono Anung dari PDI Perjuangan, Anis Matta dari PKS, dan Marwoto Mintrohardjono dari PAN, juga sudah dilantik. Sampai saat tulisan ini dibuat, belum ada berita mengenai hasil pemilihan pimpinan DPD.

Pelantikan kali ini dilakukan dalam suasana duka yang mendalam sehubungan dengan Gempa yang terjadi sehari sebelum pelantikan di Sumatera Barat dan diikuti dengan rentetan gempa lainnya. Satu bulan sebelumnya Gempa dengan kekuatan yang hampir sama telah terjadi di Tasikmalaya.  Presiden sendiri dilaporkan tidak menghadiri pelantikan karena beliau sedang melakukan peninjauan ke lokasi bencana alam di Sumatera Barat.

Dalam suasana duka yang mendalam ini DPR baru mulai bertugas. Banyak persoalan bangsa yang belum tuntas dilakukan oleh para Anggota DPR periode sebelum ini. Memang jika kita perhatikan bahwa produk DPR, yaitu dalam hal pembentukan undang-undang, banyak yang mendapatkan sorotan. Beberapa undang-undang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi, dan beberapa ketentuan dalam undang-undang dibatalkan. Malangnya, ada juga undang-undang, yaitu Undang-undang No. 27 tahun 2009 yang begitu diundangkan langsung dimohonkan pengujian kepada MK dan MK membenarkan bahwa memang ketentuan yang dimohonkan pengujian dalam undang-undang itu bertentangan dengan UUD 1945. Kita juga melihat bahwa pada masa-masa akhir dari jabatan para anggota DPR yang lalu DPR mengebut pengesahan RUU seolah-olah ada yang harus dikejar. Ini tentu sikap yang tidak begitu baik mengingat suatu undang-undang akan membawa dampak yang luas dalam masyarakat. Pembuatan suatu undang-undang bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan pemikiran yang mendalam dan matang dan harus dilihat dampakanya di masa yang akan datang.  Namun demikian produktivitas dari DPR periode lama patut dihargai juga. Banyak produk hukum yang dihasilkannya. Belum lagi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi lain seperti pengawasan.
Pepatah lama bilang "tidak ada gading yang tidak retak". Sebaik apapun DPR bekerja tentu akan selalu ada kekurangannya.

Demikian juga halnya dengan para Anggota  DPD periode yang lalu yang telah menuntaskan pekerjaannya dengan cukup baik. DPD tentu saat ini masih mencari pola yang cocok baginya mengingat hal ini masih baru sebagai konsekwensi dari amandemen terhadap UUD 1945. Perselisihan dengan DPR bukanlah hal yang mengejutkan. UU No. 27 tahun 2009 tentu sudah dibuat sedemikian rupa untuk merajut pola ketatanegaraan Indonesia sesuai UUD 1945. Namun sekali lagi masih banyak kelemahan yang ke depan harus diperbaiki untuk kemajuan dan kematangan dalam berdemokrasi sesuai UUD 1945.

Pada periode 2009 -2014 ini tentu kita sangat berharap bahwa DPR dan DPD dapat lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dri periode yang lalu.

Kita ucapkan selamat jalan kepada para anggota DPR dan DPD yang lalu dan selamat bertugas kepada para Anggota DPR dan DPD periode 2009 - 2014 serta turut berduka cita atas musibah bencana alam yang terjadi di di Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan sekitarnya.  

Terjemahan Konvensi

Saya ada menyediakan terjemahan bebas dari Konvensi ICSID mengenai penyelesaian sengketa investasi internasional antara negara-negara dengan warga negara dari negara lain dan Konvensi New York 1958 mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.

Kedua konvensi tersebut sangat penting dan sejauh pengamatan saya belum diterjemahkan selama ini secara utuh. Tentu banyak penulis sudah memberikan terjemahan konvensi secara parsial, yaitu pasal-pasal tertentu. Saya juga melakukannya, yaitu menterjemahkan beberapa pasal dari Konvensi New York dalam buku saya berjudul Arbitrase Online, 2004.

Maksud peng-Indonesia-an secara bebas ini adalah untuk membantu untuk memahami kedua Konvensi  tersebut.

Selasa, 29 September 2009

Sanksi Membocorkan Nasihat dan Pertimbangan kepada Presiden

Saya baru memperhatikan pernyataan dari Prof. Hikmahanto Juwana dalam berita di detiknews.com berjudul Hikmahanto: Adnan Buyung Perlu Diacungi Jempol.  Dari berita tersebut:

"Hikmahanto, mantan anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2007-2011, memberikan acungan jempol, karena sebagai Wantimpres, Buyung telah meminta Presiden SBY tidak melakukan penunjukan sepihak atas orang-orang yang akan diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK. Padahal, Buyung tidak disertakan dalam pembahasan Perpu 4/2009."

Tiga paragraph terakhir dari berita tersebut berbunyi:

"Menurut Guru Besar Ilmu Hukum UI ini, Presiden SBY telah diingatkan oleh Buyung agar tidak menjadikan dirinya sebagai penguasa yang absolut. "Bisa jadi ketika itu Presiden tidak berpikir panjang atau tidak sadar dalam upaya tulusnya menyelamatkan KPK. Yang patut disayangkan para pembantu Presiden tidak atau lupa mengingatkan Presiden sejak dini," ujar dia.



Dalam peran inilah, kata Hikmahanto, Buyung sebagai anggota Wantimpres perlu mendapat apresiasi. Menurut dia, Buyung telah menghindarkan Presiden dari malapetaka ketatanegaraan dan ancaman terhadap demokrasi.



"Buyung tidak saja menyelamatkan independensi KPK, tetapi juga menyelamatkan Presiden dari kesan sewenang-wenang dalam menjalankan hak prerogatif yang dimilikinya meski dilakukan tanpa kesengajaan," kata dia."

Dalam berita tersebut tidak disebutkan darimana Prof. Hikmahanto mengetahui bahwa Adnan Buyung Nasution (Bang Buyung) ada memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Apakah dari Bang Buyung sendiri atau dari pihak lain tidak jelas. Kalau informasi Prof. Hikmahanto ini berasal dari sumber lain selain Bang Buyung tentu sangat riskan bagi Prof. Hikmahanto memberikan keterangan tidak dari sumber asli (semacam testimonium de auditu). Tentu sebagai seorang Professor, saya menduga  beliau tidak akan berani memberikan pujian itu jika tidak langsung mendengar dari Bang Buyung.   Kalau langsung dari Bang Buyung, maka disini tampaknya sudah ada pelanggaran hukum.

Dari segi substansi saya kira tidak ada yang istimewa sehingga Bang Buyung perlu diacungi jempol.  Tentu sudah selayaknya anggota Wantimpres memberikan nasihat dan pertimbangan. Namun dari segi formal, saya kira ini sudah menyalahi. Anggota Wantimpres tidak dibenarkan menyebarkan isi nasihat atau pertimbangannya kepada Presiden. Pasal 6 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2006 berbunyi:

"Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun."

Jadi kalau Bang Buyung yang menyebarkan isi nasehatnya kepada Prof. Hikmahanto tentu, dengan merujuk pada Pasal 6 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2006 tersebut, hal ini sudah menyalahi aturan. Pertama Bang Buyung menyebarkan isi nasihat dan pertimbangan kepada Prof. Hikmahanto dan Prof. Hikamahanto menyebarkan kepada publik dengan diembel-embeli pujian dan perlu diacungi jempol.

Saya tidak menemukan ada sanksi disebut dalam UU itu. Saya menduga bahwa Nasihat dan Pertimbangan anggota Wantimpres termasuk rahasia negara. Namun demikian dalam Pasal 11 ada disebut:


(1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari jabatannya karena:



a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
e. alasan lain yang ditentukan oleh Presiden.

 
Pasal 8 UU tersebut berbunyi:
Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, seseorang harus memenuhi persyaratan:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. mempunyai sifat kenegarawanan;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
h. mempunyai keahlian tertentu di bidang pemerintahan negara.

Jika melihat pada persyaratan dalam Pasal 8 dan dengan anggapan bahwa Prof. Hikmahanto mendapatkan informasi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden itu langsung dari Bang Buyung, saya menduga Bang Buyung sudah melakukan perbuatan tercela karena "memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangannya" kepada pihak lain. Jadi dihubungkan dengan Pasal 11, saya menduga sudah cukup alasan bagi Presiden untuk memberhentikan Bang Buyung sebagai anggota Wantimpres dengan alasan tidak lagi memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 huruf f.

Senin, 28 September 2009

PERPU dan Pekerjaan Tim 5 perlu ditangguhkan

Dalam tulisan saya mengenai PERPU, saya sudah mengulas mengenai penerbitan sebuah PERPU yaitu dalam keadaan mendesak dan pada waktu dikeluarkannya PERPU DPR tidak sedang dalam keadaan bersidang sehingga tidak dapat membentuk UU.

Pada hari ini DPR sudah kembali bersidang dan malahan dilaporkan sudah membentuk 6 UU. Sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) UUD 1945 maka PERPU yang sudah dikeluarkan oleh Presiden harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Namun saat ini Presiden belum kembali ke tanah air dari lawatan ke Amerika Serikat. Artinya keadaan sudah normal kembali dan keadaan mendesak sudah tidak ada sehingga PERPU yang sudah dikeluarkan perlu persetujuan DPR.

Terlepas dari soal bahwa DPR periode sekarang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 30 September 2009, setidaknya sudah terlihat bahwa keadaan mendesak sebagai dasar dikeluarkannya PERPU sudah kehilangan landasannya. Persoalan bahwa DPR sekarang tidak dapat mengambil keputusan menyetujui atau tidak, tetapi sekembalinya dari AS, Presiden harus segera mengajukan ke DPR PERPU yang menjadi persoalan untuk mendapatkan persetujuan DPR. Agung Laksono, Ketua DPR RI memang ada mengatakan bahwa persetujuan itu akan diambil oleh DPR pada periode berikutnya. Tentu perlu dicatat bahwa Agung Laksono menyatakan "Perpu akan disetujui atau ditolak DPR dalam masa persidangan berikutnya. Masa persidangan DPR berikutnya akan dilakukan oleh anggota DPR periode 2009-2014." Kata "masa" sebagaimana dikutip oleh Agung Laksono tidak ada dalam Pasal 22 ayat (2) UUD 1945. Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945 lengkapnya berbunyi "(2) "Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut." Jadi persidangan berikut harus ditafsirkan persidangan DPR sesudah dikeluarkannya PERPU dalam mana DPR tidak dapat bersidang.


Demikian juga pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh Tim 5 sebaiknya ditangguhkan sampai DPR memberi persetujuan atau tidak terhadap PERPU tersebut. Tentu situasinya akan berbeda jika setelah dikeluarkannya PERPU Presiden langsung mengisi kekosongan di KPK.

Minggu, 27 September 2009

Bang Buyung sungguh berlebihan

Dalam berita berjudul Kapolri Diharapkan Segera Respon Usul Adnan, kompas.com melaporkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Adnan Buyung Nasution, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden(Wantimpres), antara lain:


"Saya harapkan jangan Pak Susni Dadji, tapi Pak Kapolri sendiri yang mesti merespon. Bagaimana respon dia atas usul saran saya kemarin," kata Adnan di kantor Watimpres, Jakarta, Sabtu (26/9).

Lebih jauh:

Adnan mengaku, usulan penonaktifan dan pemeriksaan SD berdasarkan suara hatinya setelah menangkap kegelisahan di tengah masyarakat atas dugaan balas dendam kepada KPK.
Sebelumnya, Adnan mendesak Kapolri segera menonaktifkan dan memeriksa SD atas dugaan menerima suap. Atas usulnya tersebut, Adnan juga mengaku mendapat banyak telepon dan pesan singkat mengucapkan terima kasih karena telah menyampaikan kegelisahan yang terjadi di masyarakat.
"Saya katakan ini supaya menjernihkan apa yg ada di masyarakat. Tadi, saya banyak mendapat SMS dari banyak orang dan telepon dari radio, bahwa masyarakat merasa lega setelah saya menyampaikan unek-unek yang ada dimasyarakat," pungkasnya

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan Bang Buyung tersebut cukupmenarik karena pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai anggota Wantimpres dan di kantor Wantimpres sendiri. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, apa sih tugas dari Wantimpres itu.

Pasal 16 UUD 1945 berbunyi “Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.” UU yang mengatur mengenai Watimpres ini adalah UU No. 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam Pasal 4 UU tersebut ditentukan mengenai tugas Wantimpres sebagai berikut:

(1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.



(2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden.



(3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.


Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2006 tersebut tugas Wantimpres itu adalah memberikan Nasehat dan pertimbangan kepada Presiden dan bukan kepada Kapolri atau kepada pejabat-pejabat yang lain. Pasal 16 UUD 1945 juga sangat tegas bahwa nasihat dan pertimbangankepada Presiden dan memang untuk itulah pengaturan tersebut dibuat. Pasal 4 ayat (2) UU No. 19 tahun 2006 tersebut mengatur kewajiban memberikan nasihat dan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta,sementara ayat (3) menentukan bahwa nasihat dan pertimbangan dapat diberikan secara perorangan maupun satu kesatuan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut mengherankan bahwa Adnan Buyung Nasution memberikan usulan kepada Pihak Kepolisian dalam rangka menjalankan urusan penyidikan dalam kapasitas beliau sebagai Anggota Wantimpres dan di kantor Wantimpres. Apalagi jika kemudian Bang Buyung itu menempatkan dirinya seolah-olah sebagai penyambung lidah teman-temannya dan pendengar radio.

Tampaknya Bang Buyung tidak menempatkan diri dalam menjalankan peranannya sebagai Anggota Wantimpres. Masing-masing orang mempunyai peranan yang harus dilakoninya sendiri terutama di jajaran lembaga pemerintahan. Bang Buyung memainkan peranan yang bukan perannya dan tidak pada tempatnya Wantimpres mencampuri urusan Polri atau KPK atau Kejaksaan sekalipun secara langsung. Entah mengapa Bang Buyung terlihat seperti bertindak berlebihan. Jika memang ada dugaan beliau ada ketidakberesan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum oleh lembaga lain atau oleh pejabat lain, Bang Buyung seyogyanya memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kalau memang orang yang dituduh Bang Buyung melakukan penyidikan ada aroma balas dendam, biar Presiden yang memberikan teguran kepada Kapolri.





 

Rabu, 23 September 2009

SOAL KEADAAN KEGENTINGAN YANG MEMAKSA

Hari-hari belakangan ini ramai diperbincangkan tentang tindakan Presiden untuk mengeluarkan Perpu mengenai KPK. Ada yang menyatakan bahwa tindakan Presiden tidak sah ada juga yang menyatakan tidak sah. Bagi yang menyatakan tidak sah, kondisi yang ada sekarang belum dapat dinyatakan genting. Bagi yang mendukung tindakan Presiden maka dinyakan bahwa penilaian mengenai kegentingan yang memaksa merupakan hak subjektif dari Presiden.


Untuk meninjau persoalan ini, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Ketua KPK dan dua Wakil Ketua KPK terkena kasus yang membuat mereka harus berhadapan dengan proses hukum. Ketua KPK telah berhadapan dengan dakwaan dan sudah mulai disidangkan. Sedangkan dua wakil ketua KPK sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu perkara yang lain dari yang dihadapi Ketua KPK. Dengan adanya proses hukum tersebut, Presiden lalu menonaktifkan ketiga petinggi KPK tersebut. Dengan dinonaktifkannya ketiganya, maka pengambilan keputusan di KPK menjadi tidak kondusif dengan hanya ada dua orang Petinggi KPK yang tersisa. Presiden lalu mengambil tindakan mengeluarkan PERPU untuk mengatasi hal ini dengan melakukan perubahan terhadap UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan-tindakan Presiden ini, yaitu menonaktifkan dua wakil ketua dan mengeluarkan PERPU diambil dalam masa liburan (lebaran) seperti sekarang ini. Dengan adanya penonaktifan maka pengambilan keputusan menjadi tidak memadai lagi dan perlu dilakukan upaya yang segera untuk mengatasi hal itu. Tindakan Presiden adalah menerbitkan PERPU yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menunjuk petinggi KPK dalam hal petinggi KPK kurang dari tiga orang. Lalu menjadi persoalan apakah tindakan subjektif presiden ini adalah merupakan tindakan objektif. Dengan kata lain apakah tindakan Presiden untuk mengeluarkan PERPU sudah memenuhi syarat diambil dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Kegentingan yang memaksa

Apakah yang dimaksud dengan hal ihwal kegentingan memaksa?

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi:

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.



Semula UUD 1945 ada Penjelasan. Penjelasan Pasal 22 berbunyi:

“Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sesuai dengan Penjelasan UUD 1945 tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah keadaan yang sedemikian rupa yang berkaitan dengan urusan menjamin “keselamatan negara”. Sesuai dengan Penjelasan tersebut PERPU hanya akan dapat dibentuk dalam hal keselamatan negara terancam bahaya.

Kemudian terjadilah perubahan konstitusi. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 diubah sehingga menjadi berbunyi, “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Dengan adanya perubahan tersebut, Penjelasan Pasal 22 menjadi tereliminasi dan dalam melakukan tafsir atas Pasal 22Penjelasan Pasal 22 itu hanya merupakan dokumen historis. Namun tentu kita mengetahui bahwa ada penafsiran historis. Perubahan UUD 1945 tidak dengan sendirinya dapat mengabaikan bahwa Penjelasan itu pernah ada dan bahwa untuk keperluan melakukan penafsiran historis, Eks Penjelasan UUD 1945 tetap layak diperhatikan.

Dalam Putusan MK Konstitusi No. 003/PUU/2005, MK Konstitusi menyatakan:

“bahwa alasan dikeluarkannya sebuah Perpu oleh Presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subyektif Presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan Perpu menjadi undang-undang.”

Saya melihat ada sedikit kekeliruan dalam pendapat dari MK ini. Tindakan Presiden untuk mengeluarkan PERPU dalam keadaan kegentingan yang memaksa adalah sekaligus merupakan tindakan objektif dari Presiden sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945. Objektivitas itu tidak terdapat pada fakta bahwa menurut Pasal 22 Ayat (2) UUD 1945, DPR harus memberikan persetujuan terhadap PERPU. Artinya, kalau kemudian DPR tidak menyetujui PERPU maka hal itu tidak berarti bahwa tindakan subjektif Presiden bukan merupakan tindakan objektif. Persetujuan DPR dalam masa sidang berikutnya merupakan objektivitas yang lain, yaitu bahwa setelah tindakan subjektif Presiden untuk mengeluarkan suatu PERPU yang juga merupakan tindakan objektif Presiden karena sudah memenuhi ketentuan dari Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945, Tindakan Presiden selanjutnya adalah mengajukannya (Tindakan subjektif) untuk persetujuan DPR (tindakan objektif), sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2), yaitu DPR harus memberikan persetujuan atau tidak terhadap PERPU itu dalam persidangan berikutnya.

Lalu kalau demikian halnya, apakah kegentingan memaksa itu? Dengan tidak adanya lagi Penjelasan maka keadaan kegentingan yang memaksa menjadi tidak jelas ukurannya. Dalam praktik ketetanegaraan selama ini, PERPU itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak. Lihat sebagai contoh PERPU No. 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan PERPU-PERPU yang lain yang tidak mempunyai kaitan dengan keadaan bahaya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Prp) No. 3 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.

Dalam Putusan MK No. 003/PUU/2005, MK gagal mendefenisikan apa yang dimaksud dengan keadaan kegentingan yang memaksa. Para pakar dan komentator hukum tata negara juga gagal mendefenisikan keadaan kegentingan memaksa itu. Saya melihat kegentingan memaksa sebagai keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945 dan UU (Prp) No. 3 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, serta keadaan yang mendesak lainnya dimana untuk pembentukan suatu undang-undang tidak mungkin dilakukan. Jadi ada dua unsur dari keadaan kegentingan yang memaksa, yaitu adanya hal yang perlu diatur dengan segera dalam bentuk undang-undang tetapi DPR tidak mungkin membentuk undang-undang yang bersangkutan pada keadaan yang mendesak itu. Jadi harus ada materi tertentu yang merupakan materi muatan undang-undang yang harus segera diatur dan bahwa DPR tidak mungkin pada keadaan mendesak itu membentuk UU. Hal yang terakhir ini, menyangkut tidak dapatnya DPR membentuk UU, selalu diabaikan dalam membahas mengenai keadaan kegentingan yang memaksa.

Pasal 20 ayat (1) menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” Pasal 20 ayat (2) menyatakan “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama". Jadi esensi dari keadaan kegentingan memaksa adalah adanya materi tertentu yang merupakan materi muatan UU yang seharusnya diatur dengan UU tetapi diatur oleh Presiden dalam bentuk PERPU karena keadaan tertentu dimana Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, keadaan kegentingan memaksa adalah keadaan dimana Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mungkin dilaksanakan. Karena itulah dalam Pasal 22 Ayat (2) ditetapkan bahwa PERPU, yang dikeluarkan dalam keadaan tidak dapat dilaksanakannya Pasal 20 Ayat (1) dan (2), harus mendapat persetujuan dari DPR dalam persidangan berikutnya. Ini artinya, PERPU, yang muatannya merupakan materi muatan UU, jika Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 sudah dapat dilaksanakan, maka harus kembali diatur sesuai dengan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tersebut dalam persidangan berikutnya.

Penutup

Kembali ke persoalan semula, apakah tindakan Presiden mengeluarkan PERPU menyangkut KPK masuk dalam keadaan kegentingan yang memaksa, saya melihat tindakan Presiden itu sudah tepat. Keadaan dimana hanya ada dua orang anggota KPK yang aktif sangat tidak memadai untuk mengambil keputusan. Dalam keadaan demikian, UU yang mengatur soal KPK tidak memberikan ketentuan mengenai langkah yang harus diambil. KPK mengurusi banyak hal yang perlu pengambilan keputusan yang segera. Dalam masa-masa ini, ketentuan dalam Pasal 20 Ayat (1) dan (2) UUD 1945 tidak mungkin untuk dilaksanakan (bukan masa persidangan DPR, karena libur lebaran) tetapi harus tetap ada jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dengan mengeluarkan PERPU.

Selasa, 22 September 2009

KABINET YANG AKAN DATANG

Setelah usai pemilihan presiden, persoalan kementerian menjadi issu yang tidak dapat diremehkan. Pertarungan memperebutkan tempat di cabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Partai-partai anggota gabungan partai politik yang mengajukan Capres-Cawapres pemenang pilpres berlomba untuk mendapatkan jatah sesuai dengan yang disepakati waktu sebelum mengajukan Capres-Cawapres. Di dalam tubuh partaipun ada pertarungan untuk mengisi jatah yang sudah didapatkan. Terdapat silang pendapat mengenai komposisi antara menteri dari partai dan dari kalangan professional. Terdapat issu lain mengenai perampingan cabinet. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat pada issu terakhir ini.


Soal kementerian sudah ditentukan dalam sebuah undang-undang, yaitu UU No. 39 tahun 2008. Pasal 15 menentukan bahwa “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)”. Dalam Penjelasan umum UU dinyatakan, “Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan.” Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa kementrian tidak boleh melebihi 34 kementerian. Jadi UU memungkinkan kementrian kurang dari jumlah yang ada saat ini. Namun demikian tampak agak mustahil, mengingat banyaknya urusan pemerintahan sebagaimana disebut dalam UU dan kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan dalam penentuannya, untuk membuat kementerian kurang dari jumlah 34 kementerian.

Nomenklatur Kementerian

Nomenklatur kementrian menurut UU ini berbeda dengan yang berlaku saat ini. Kita mengetahui bahwa selama ini bahwa nomenklatur kementrian adalah departemen dan kementerian Negara. Pada periode kedua dari masa jabatan Presiden SBY, nomenklatur kementrian berubah menjadi:

I. kementerian yang tegas disebut dalam UUD 1945, yaitu yang menangani urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

II. kementerian untuk mengurus urusan yang disebut dalam UUD 1945, yaitu yang mengurusi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan; dan

III. kementrian dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu yang mengurusi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kementerian I dan II dikenal sebagai Departemen sampai dengan saat ini, sedangkan untuk III disebut sebagai Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator. Pada kabinet yang akan datang, sesuai dengan UU tersebut, istilah Departemen dan Kementerian Negara sudah tidak ada lagi. Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945 memang berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara". Pembedaan antara Menteri Negara dengan Menteri yang memimpin departemen memang seolah-olah menunjukkan bahwa menteri yang memimpin departemen bukanlah menteri negara. Hal ini diperbaiki dengan UU tersebut di atas.

Nomenklatur ini sekaligus menunjukkan soal ranking dan mungkin gengsi dari kementerian yang akan datang. Untuk Kementrian I, Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama merupakan pelaksana tugas kepresidenan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Menteri-menteri dalam Nomenklatur I merupakan menteri-menteri utama dalam cabinet yang akan dating. Menteri Koordinator, yang berada dalam Nomenklatur III tidak lebih tinggi dari ketiga menteri dalam Nomenklatur I. Memang agak sedikit unik bahwa menteri coordinator, jika akan masih diadakan, mengkoordinir Menteri-menteri Utama yang rankingnya berada di atas Menteri Koordinator.

Untuk kementerian dalam Nomenklatur II terdapat 25 urusan. Ke-25 urusan ini ada yang tumpang tindih. Untuk saat ini terdapat satu urusan yang tidak ada menterinya, yaitu urusan keamanan. Pada masa pemerintahan Pak Harto, urusan keamanan ada pada Departemen Pertahanan. Demikianlah dulu dikenal Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dalam masah-masa sesudah Pak Harto, urusan keamanan ditangani oleh Kepala Kepolisian RI. Belum diketahui secara pasti apakah akan diadakan kementerian keamanan secara tersendiri lepas dari Kepolisian RI. Mungkin juga bahwa kementerian keamanan dipimpin langsung/dijabat rangkap oleh Kapolri. Terdapat kombinasi lain yang mungkin, yaitu urusan keamanan dijalankan oleh kementrian dalam negeri atau dimasukkan dalam kementerian pertahanan. Tentu harus diperhatikan bahwa kementrian yang mengurusi keamanan harus ada menurut UU tersebut.

Urusan hukum yang berada dalam Nomenklatur II tampaknya masih akan tetap digabung dengan urusan HAM. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan sangat mungkin untuk disatukan. Namun demikian mengingat saat ini urusan kebudayaan yang berada dalam Nomenklatur II disatukan dengan urusan Pariwisata yang berada dalam Nomenklatur III, penggabungan ini boleh jadi penggabungan urusan pendidikan dan kebudayaan tidak akan dilakukan. Urusan Pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini dibawah Departemen Pertanian dan tampaknya masih akan disatukan. Urusan Pertambangan dan Energi ada pada satu Departemen, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Urusan Informasi dan Komunikasi ada pada Departemen Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dalam Nomenklatur III terdapat kementerian-kementerian yang dimaksudkan untuk rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Saat ini terdapat beberapa urusan yang diurus oleh lembaga-lembaga pemerintah non departemen, seperti pertanaan, ilmu pengetahuan, kependudukan, investasi. Saya kira ke depan hal ini juga akan dibuat demikian. Demikian juga dengan urusan pariwisata, yang saat ini digabung dengan urusan kebudayaan masih mungkin dipertahankan.

Gabungan Urusan pada Nomenklatur I, II, dan III.


Dalam cabinet yang ada sekarang terdapat urusan-urusan yang menurut UU berada dalam nomenklatur yang berbeda. Sebagai contoh, dalam cabinet sekarang ada urusan kebudayaan, yang berada dalam Nomenklatur II, dan pariwisata yang berada pada Nomenklatur III. Memang tidak ada dalam UU yang melarang penyatuan urusan dalam Nomenklatur I, II, dan III. Jadi jika nantinya kementerian Kebudayaan dan Pariwisata masih berada dalam satu kementerian maka hal itu tidak ada masalah. Demikian juga dengan Kementerian Pertahanan, Nomenklatur I, dibuat mengurusi urusan keamanan, yang berada dalam Nomenklatur II maka hal itu tidak ada masalah. Kalau tidak diadakan penggabungan-penggabungan urusan maka hal itu akan melebihi batas yang ditentukan oleh UU, yaitu 34 Kementerian. Maka Kementerian yang akan datang (dengan nama/penyebutan yang mungkin berbeda) adalah:

Nomenklatur I

Kementerian Luar Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pertahanan (+ urusan keamanan dari urusan dalam Nomenklatur II)

Nomenklatur II

Kementerian Agama,
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan
Kementerian kebudayaan (ditambah Pariwisata dari urusan pada Nomenklatur III)
Kementerian kesehatan,
Kementerian Sosial,
Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Industri,
Kementerian Perdagangan,
Kementerian Pertambangan dan Energi
Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Transmigrasi,
Kementerian Transportasi,
Kementerian Komunikasi dan Informasi ,
Kementerian Pertanian (meliputi urusan pertanian, perkebunan, peternakan)
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan, dan Perikanan;

Nomenklatur III

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Aparatur Negara
Kementerian Kesekretariatan Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Pemuda dan olahraga
Kementerian Perumahan
Kementerian Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal.
Kementerian Sinkronisasi dan Koordinasi Politik dan Keamanan
Kementerian Sinkronisasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ekonomi, Keuangan, dan Industri
Kementerian Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 12 September 2009

Buku Binoto terbaru dan Artikelnya di UPH Law Review

Saya ada terima buku terbaru dari teman saya di dalam kehidupan nyata dan di facebook Binoto Nadapdap yang terbaru berjudul Hukum Perseroan Terbatas (berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007, Penerbit: PT. Jala Permata Aksara, 2009. Buku tersebut sudah tersedia di toko-toko buku seperti Gramedia. Sebagaimana anak judl buku menunjukkan, buku ini membahas dan menguraikan banyak hal menyangkut Perseroan Terbatas setelah berlakunya UU No. 40 tahun 2007. Sebagaimana diketahui UU itu sudah mendapat ujian dalam suatu Uji Materiil di Mahkamah Konstitusi menyangkut persoalan Tanggungjawab social Perusahaan.
Buku tersebut terdiri dari 13 bab dan 159 yang membahas secara detail mengenai Perseroan Terbatas, mulai sejarah pengaturan dalam UU No. 40 tahun 2007, alasan-alasan mengapa harus memilih bentuk hukum PT, pendirian, tanggungjawab hukum pemegang saham, direksi, dan komisaris, pembubaran, nenggapungan perseroan sampai dengan soal biaya-biaya yang diperlukan menyangkut pengurusan PT. Buku dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Naskah UU No. 40 tahun 2009 dan indeks. Meskipun buku ini menyandarkan diri pada UU No. 40 tahun 2007 tetapi penulisnya banyak melakukan perbandingan dengan UU yang lama yang mengatur masalah PT, yaitu UU No. 1 tahun 1995. Memang Binoto belum melihat bagaimana suatu UU diterapkan oleh hakim dalam putusan-putusannya. Jadi dalam melakukan perbandingan, Binoto melakukannya dengan merujuk ketentuan dalam UU No. 1 tahun 1995 dan UU No. 40 tahun 2007 dengan disertai pendapat para komentator tentang Perseroan Terbatas. Tampaknya memang putusan-putusan pengadilan belum merupakan suatu factor pendorong dalam perubahan dari undang-undang lama kepada undang-undang yang baru.
Buku ini merupakan buku yang pertama mengulas UU tersebut secara lengkap. Binoto memaksudkan buku ini sebagai suatu pedoman pengelolaan PT berdasarkan UU No. 40 tahun 2007. Sebagai suatu pedoman, tentu buku ini akan sangat berguna dalam praktek pengelolaan PT dalam kehidupannya sehari-hari. Buku ini dimaksudkan tidak hanya untuk dibaca oleh para sarjana hukum, tetapi juga oleh masyarakat awam hukum yang di dalam pekerjaan sehari-hari berurusan dengan PT.
Saya juga ada menerima artikel yang ditulis oleh Binoto berjudul Audit Lingkungan: Evaluasi Internal Penanggungjawab Usaha terhadap Lingkungan Hidup, yang dimuat di Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yaitu UPH Law Review Vol. VIII, No. 3 Maret 2009, hlm 528 – 550. Audit lingkungan dalam hal ini, menurut penulisnya merupakan sarana penegakan hukum. Pada halaman 538, karena kesalahan editing dalam penerbitannya, Artikel tidak  membuat jelas apa yang dimaksudkan dengan Audit Lingkungan sehingga sangat mengganggu dimana menjadi tidak jelas apa yang dibicarakan dalam tulisan tersebut.  Karena kesalahan dalam editing membuat pemaparan yang dilakukan oleh Binoto seperti sia-sia karena tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan audit lingkungan itu sendiri.

Kamis, 10 September 2009

Pilpres oleh MPR

Pada tanggal 29 Agustus 2009 Presiden menandatangani sebuah RUU dan mengesahkannya menjadi UU, yaitu UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 123; TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5043).


Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah mengenai pemilihan Presiden yang dilakukan oleh MPR dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 4 huruf f.


Pasal 4 huruf f berbunyi:
MPR mempunyai tugas dan wewenang:


f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Ketentuan tersebut merupakan salinan dari Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 (Amandemen ke empat) berbunyi:
Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
Perlu diperhatikan bahwa persyaratannya adalah jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Secara bersamaan ini tentu masih ada beberapa persoalan. Pertama, jika Presiden mangkat terlebih dahulu, kemudian tidak lama berselang, sebelum Wapres dilantik jadi Presiden, apakah hal ini termasuk secara bersamaan. Kedua, jika Wapres lebih dahulu mangkat, kemudian disusul oleh Presiden, tetapi pada saat wapres baru sudah dipilih tetapi belum mengucapkan sumpah sebagai Wapres, apakah hal ini termasuk secara bersamaan dalam Pengertian Pasal 4 huruf f. Dan seterusnya, yang tidak perlu diurai disini.

Dalam kondisi demikian, MPR harus memilih Presiden dan Wakil Presiden dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Jadi disini kita lihat bahwa yang dapat mengusulkan adalah Partai Demokrat dan Mitra Koalisinya dan PDIP dan Partai Gerindra (Suara terbanyak kedua dalam Pemilu sebelumnya). Namun menjadi persoalan juga, mengingat dalam Pilpres yang lalu pasangan capres dan cawapres berasal dari gabungan Partai politik, apakah jika tidak ada persesuaian diantara gabungan parpol maka hal itu tidak lagi mencerminkan gabungan Parpol. Misalnya, gabungan Partai Demokrat dengan partai-partai lain. Jika, katakanlah, PAN, menarik diri dari gabungan partai tersebut, apakah hal itu masih memenuhi syarat untuk disebut sebagai gabungan partai dalam pengertian dari Pasal 4 huruf f. Atau, katakanlah Partai Golkar mau bergabung dengan gabungan Partai pendukung SBY-Boediono atau gabungan PDIP dan Partai Gerindra, apakah hal itu masih memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.

Memang terlihat sesuatu yang kurang menguntungkan bagi Partai atau gabungan partai pemenang Pemilihan Presiden. Namun saya pikir ini akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan mengadakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun tentu hal ini akan menjadi persoalan jika kondisi dalam Pasal 4 huruf f berada pada masa sudah dilakukannya persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden baru. 

Rabu, 09 September 2009

Propaganda Merongrong Keutuhan Wilayah RI

Sering terjadi sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Klaim-klaim Malaysia bahwa pulau-pulau tertentu yang merupakan bagian dari NKRI menyulut perselisihan. Namun tampaknya ada cara-cara untuk mengaburkan atau bahkan merongrong keutuhan wilayah RI, seperti yang dilakukan oleh pengelola bahasakita.com sebagaimana dapat dilihat di facebook dan twitter.

Salah satu akun di facebook, yaitu Bahasa Kita – Bahasa Indonesia menggunakan foto profil gambar merah putih dan pada gambar diletakkan pulau-pulau Indonesia. Pada bagian bawah warna putih, ditulisi tulisan Bahasa Kita – Bahasa Indonesia. Seorang pengguna kalau membuat status, status tersebut akan tersebar ke fansnya dengan foto profil. Foto profil akan muncul secara utuh di wall untuk menunjukkan siapa yang punya status. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Bahasa Kita – Bahasa Indonesia. Ketika pengelola Bahasa Kita – Bahasa Indonesia membuat status, maka yang muncul adalah setengah dari foto profil dan Pulau-pulau yang muncul pada foto profil hanya Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi dan tidak ada tulisan Bahasa Kita - Bahasa Indonesia. Dengan demikian foto profil dalam wall Bahasa Kita - Bahasa Indonesia berbeda dengan foto profil yang muncul kalau membuat status (yang muncul di wall para fans).  Kemana pulau-pulau yang lain, apakah hanya itu pulau-pulau Indonesia? Versi dari pengelola Bahasa Kita – Bahasa Indonesia tampaknya hanya itulah pulau-pulau Indonesia.

bahasakita.com juga muncul di twitter. Pada twitter, bahasakita.com menggunakan merah putih yang membuat pulau-pulau Indonesia dan pada bagian bawah warna putih ditulisi Bahasa Kita – Bahasa Indonesia. Namun pulau Sumatera hanya tampak sebagian dan Papua hanya tampak bagian kepala burung.

Jika pengelola Bahasa Kita - Bahasa Indonesia (facebook) membuat status maka foto profil yang muncul di wall adalah merah putih yang hanya sebagian pulau-pulau Indonesia yang terlihat. Terkadang di wall muncul bersamaan status dari Bahasa Kita – Bahasa Indonesia dan Learning Indonesian (bahasa_kita on Twitter) dan kedua foto profil muncul yang satu pulau-pulau Indonesia bagian timurnya tidak tampak dan yang kedua Pulau Sumatera dan Papua yang terpenggal.

Perlu diperhatikan bahwa pada saat tulisan ini dibuat (tanggal 9/9/09), saya mengunjungi Bahasa Kita – Bahasa Indonesia dimana fansnya ada sebanyak 41.251 Fans. Banyak fans yang orang asing. Sementara pada Learning Indonesian, saya lihat followersnya sebanyak 176. Jadi jika pengelola Bahasa Kita – Bahasa Indonesia membuat status maka status itu akan muncul pada wall dari para fans. Hal ini tentu, bagi orang asing potensial untuk membuat mereka berpikir bahwa hanya pulau-pulau sebagaimana yang terdapat dalam foto profil yang merupakan pulau-pulau yang merupakan wilayah RI. Dalam hal Bahasa Kita - Bahasa Indonesia dan Learning Indonesian muncul di wall bersamaan maka tentu akan membingungkan. Ada Indonesia yang hanya Indonesia bagian Barat dan Tengah yang muncul (facebook) dan ada Indonesia yang pulau Sumatera dan Papuanya terpenggal (twitter). Orang yang pertama kali mau belajar Indonesia tentu dapat berpikir bahwa wilayah Indonesia hanya sebatas yang terdapat dalam foto profil, dan hal ini potensial merugikan Indonesia. Mungkin untuk jangka pendek hal ini tidak menimbulkan masalah, tetapi untuk jangka panjang hal ini akan sangat berbahaya.

Saya mencoba mempertanyakan hal ini di wall Bahasa Kita – Bahasa Indonesia, apakah ini suatu unsur kesengajaan? Pengelola Bahasa Kita - Bahasa Indonesia tidak menjawab tetapi ada pengguna facebook (saya kira menggunakan samaran) yang memberi tanggapan bahwa hal itu memang kesengajaan mengingat, kata penanggap itu, bahwa facebook tidak dapat memuat keseluruhan foto profilnya. Ini tentu suatu tanggapan yang mengada-ada. Foto profil tampil secara utuh di wall sebagaimana adanya. Facebook tidak melakukan tindakan untuk memotong bagian-bagian dari foto profil. Kalau memang tidak dapat memuat keseluruhan foto profil maka sebaiknya dibuat alternatif lain dengan tidak perlu memuat pulau-pulau Indonesia. Saya pikir akan lebih baik tidak memuat foto pulau-pulau sama sekali daripada memuaat pulau-pulau tetapi hanya sebagian yang dapat mengesankan bahwa hanya itulah pulau-pulau Indonesia. Tentu adalah suatu kesengajaan untuk menampilkan hanya setengah dari foto profil untuk keperluan membuat status. Lebih jauh dinyatakan bahwa seharusnya protesnya disampaikan ke pengembang facebook. Pertanyaan saya rupanya dianggap sebagai suatu protes. Tanggapan yang diberikan, seolah-olah penanggap tersebut adalah pengelola Bahasa Kita – Bahasa Indonesia. Atau mungkin memang pengelola yang menggunakan akun samaran. (Siapapunlah itu. Orang Amerika bilang “On the Net no one knows you’re a dog”). Tanggapan tersebut juga tidak menjelaskan bagaimana dengan yang di twitter dimana pulau Sumatera hanya tampak sebagian dan Papua hanya tampak bagian kepala burung.

Deskripsi

Bahasa Kita – Bahasa Indonesia (facebook) tidak jelas pengelolanya. Pada Info hanya disediakan link pada http://www.bahasakita.com dan http://twitter.com/bahasa_kita. Dalam Description disebutkan alamat http://www.bahasakita.com dan alamat e-mail kontak.


bahasakita.com

bahasakita.com mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai “a practical learning site for NON - INDONESIAN SPEAKING and EXPATRIATES INDONESIAN.” Versi Indonesia sebagaimana terdapat pada facebook “pedoman praktis untuk kita MENJELASKAN PADA PENUTUR ASING.” Informasi yang tersedia di situs web ini sebagian besar dalam Bahasa Inggris. Tidak ada gambar bendera yang memuat pulau-pulau Indonesia dengan tulisan Bahasa Kita – Bahasa Indonesia .

Dalam situs web bahasakita.com  terdapat informasi mengenai kontributor yang merupakan orang-orang yang cukup terkenal di bidangnya masing-masing dan sejumlah kontributor ahli, termasuk Duta Besar Belanda di Indonesia. Informasi alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi juga tidak disebutkan. Pada halaman Contact disediakan form yang harus diisi jika ingin mengirim pesan kepada pemilik atau pengelola situs.

Penelusuran terhadap domain bahasakita.com menunjukkan bahwa pendaftar domain adalah seseorang yang beralamat di Ardross Western Australia.

Pada halaman HOME dari situs web ini tersedia link ke twitter dan facebook.

Twitter

Deskripsi pada twitter:



Name Learning Indonesian

Location Indonesia

Web http://www.bahasa...

Bio Keeps you up to date with current trends in formal and informal grammar, vocabularies and interesting news on bahasa Indonesia.


 
Konsern lain

Sebagaimana saya ulas sebelumnya dalam blog ini mengenai bendera, tampak bagi saya bahwa merah putih yang digunakan oleh Bahasa Kita – Bahasa Indonesia dan Learning Indonesia merupakan bendera yang merepresentasikan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang No. 24 tahun 2009. Terdapat larangan dalam Pasal 24 untuk antara lain memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial dan mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara.

Pengelola bahasakita.com sudah melanggar ketentuan ini. Mengingat bahasakita.com dimaksudkan untuk “pedoman praktis untuk kita MENJELASKAN PADA PENUTUR ASING”, yang berarti memperkenalkan jatidiri Indonesia kepada Penutur Asing maka saya pikir sangat layak pihak bahasakita.com dalam penggunaannya di facebook dan twitter menghormati hukum Indonesia dan menghargai jatidiri Indonesia. Sanksi pidana tentu ada untuk ini. Ada baiknya jika pengelola bahasakita.com memperbaiki penggunaan bendera dan menghentikan penyesatan dan propaganda untuk merongrong keutuhan wilayah RI. Mengingat Duta Besar Belanda di Indonesia merupakan kontributor ahli dalam bahasakita.com dan fotonya muncul kalau membuat status maka wajar jika hal-hal yang disebutkan di atas menjadi perhatiannya. 

Saya kira para fans Bahasa Kita – Bahasa Indonesia dari Indonesia tidak menyadari potensi kerugian yang dapat dialami di kemudian hari dengan cara-cara yang dilakukan pengelola bahasakita.com dalam menggunakan jati diri Indonesia. Pasal 65 UU No. 24 tahun 2009 berbunyi:

Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara, menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang ini.