Tampilkan postingan dengan label UU No. 39 tahun 2008. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label UU No. 39 tahun 2008. Tampilkan semua postingan

Kamis, 27 April 2017

KEAMANAN DAN KEMENTERIAN KEAMANAN



PILGUB DKI, yang disebut PILKADA RASA PILPRES, barus saja usai. Para pemenang bergembira ria dengan kemenangannya, Petahanan yang kalah dengan kebesaran hati menerima kekalahannya. Dari segi keamanan kita dapat menyebut kemenangan aparat keamanan juga karena keberhasilannya meredakan suasana yang tegang dan PILGUB DKI berlangsung aman. Tentu tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Keadaan politik akan berkembang sedemikian rupa dengan mengingat PILKADA 2018 dan PILEG DAN PILPRES 2019. Juga ada momen ASIAN GAMES 2018 yang tidak kalah penting, setidaknya dari perspektif keamanan. Namun seberapa jauh aspek keamanan ini akan tetap terpelihara dengan baik dan bagaimana urusan kebijakan dan pelaksanaan keamanaan dapat berjalan seiring untuk mengamankan Indonesia masih perlu suatu kajian. Thomas Hobbes mengatakan bawha keamanan masyarakat adalah hukum tertinggi.

Ada saya perhatikan suatu hal yang ganjil antara perundang-undangan yang berlaku dengan kenyataan sepanjang menyangkut urusan keamanan terutama karena tidak adanya kementerian keamanan. Kementerian Keamanan, nomenklaturnya,  tidak secara tegas disebutkan dalam UUD 1945 tetapi UU No. 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyebutkan adanya Kementerian yang mengurusi Keamanan. Tiga Kementerian yang secara tegas disebut dalam UUD 1945 adalah Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, dan Dalam Negeri. Meskipun dalam UUD 1945 Menteri Pertahanan tegas disebutkan tetapi urusan pertahahan dan keamanan disebutkan senafas dalam BAB XII Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang berbunyi:

BAB XII
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Pasal 30
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Ayat (3) dan (4) dari Pasal 30 UUD 1945 memisahkan urusan pertahanan dan keamanan berdasarkan alat dimana TNI alat Negara dalam bidang pertahanan dan kepolisian sebagai alat Negara dalam bidang keamanan dan ketertiban.

Dalam perjalanan kemudian, Indonesia memiliki UU Pertahanan, UU TNI, dan Kementerian Pertahanan sedangkan UU Keamanan tidak ada,  demikian juga Kementerian Keamanan tidak ada tetapi hanya ada UU POLRI.

Pasal 4 dan 5 UU Kementerian Negara kemudian mengikuti memisahkan antara urusan pertahanan dan keamanan. Pasal 4 ayat  (1) dan (2) menentukan:
(1) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
(2) Urusan tertentu dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. urusan pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
c. urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program
pemerintah.

Pasal 5 menentukan:

(1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
(3) …………


Suatu hal yang akan terasa ganjil karena tidak adanya Kementerian Keamanan adalah mengingat fungsi kementerian keamanan, yaitu:
Pasal 8
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; dan
e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Dengan melihat pada ketentuan Pasal 8 tersebut, mestinya fungsi keamanan lebih luas dari fungsi pertahanan. Namun pada kenyataannya, sebagaimana sudah disebutkan di atas, urusan keamanan seperti dianggap tidak sepenting urusan pertahanan dan yang lain-lainnya.


Kementerian Keamanan

Saya pikir setiap orang menyadari bahwa urusan keamanan bukanlah urusan yang mudah. Menjadikan urusan keamanan sebagai semata-mata urusan kepolisian bukan juga suatu hal yang bijak. Perlu ada pemisahan antara pembuat kebijakan dengan eksekutor. Apakah yang dimaksud dengan system keamanan rakyat semesta yang dilakukan oleh POLRI? Saya tidak melihat adanya konsepsi system keamanan rakyat semesta, sebagaimana disebut dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 tersebut.  Saya tidak mengatakan bahwa selama ini urusan keamanan tdak tertangani dengan baik, hanya ke depan menurut saya akan lebih baik jika masalah keamanan lebih tertangani secara komprehensif dan lebih tajam lagi. Kecenderungan pemerintah daerah mempunyai polisinya sendiri, yang disebut sebagai pamong praja merupakan suatu indikasi bahwa ada yang tidak beres dengan urusan keamanan ini.

Sebagaimana sudah disebut di atas tadi, adanya kementerian yang mengurusi keamanan tegas disebutkan dalam Pasal 4 dan 5. Pasal 9 ayat (3) UU Kementerian Negara malah memberikan keistimewaan kepada beberapa kementerian, termasuk kementerian keamanan yang menyatakan:
(3) Kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) juga memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah. 

Pasal 6 UU Kementerian Negara menyatakan bahwa “Setiap urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.” Namun mengingat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) kementerian keamanan perlu ada. Menggabungkannya ke dalam Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan saya pikir tidak dapat dilakukan karena Pasal 17 UU Kementerian Negara sudah menentukan bahwa “Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat diubah oleh Presiden.” Pasal 12 berbunyi: “Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Hal yang mungkin menggabungkannya dengan kementerian Hukum dan HAM. Namun saya melihat, walaupun layak (appropriate) tetapi tidaklah efektif menempatkan urusan keamanan bersama dengan urusan hukum dan HAM mengingat hal-hal yang khusus dari keamanan. Saya pikir membuat kementerian keamanan tersendiri lebih masuk akal,  

Rabu, 21 Oktober 2009

Kabinet Indonesia Bersatu II

Sesuai dengan yang dijanjikannya, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan susunan Kabinet Indonesia Bersatu II untuk masa bakti 2009 – 2014. Sesuai dengan UU No. 39 tahun 2008, dan sebagaimana saya ulas dalam blog ini sebelumnya, Presiden mengumumkan 34 Kementrian dan nama-nama yang ditunjuk untuk memimpin kementerian yang bersangkutan dan tiga pejabat tinggi seperti Ketua UKP4, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Sementara itu untuk Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara RI tetap. Presiden juga akan dalam waktu yang tidak terlalu lama menunjuk para anggota Dewan Pertimbangan Kepresidenan untuk masa bakti 2009 -2014. Presiden juga akan menunjuk Wakil Menteri untuk kementerian-kementerian yang dianggap memerlukannya mengingat beban tugas yang berat dari kementerian.

Pengumuman yang disampaikan Presiden, yang didampingi oleh Wakil Presiden Boediono, tersebut tidak jauh berbeda dengan yang sudah diberitakan di mass media. Tentu ada satu nama yang mengikuti fit and proper test yang kemudian tidak masuk dalam Kabinet, yaitu Nila Djuwita F Moeloek, yang semula digadang-gadang sebagai Menteri Kesehatan. Dalam pengumuman Presiden, Menteri Kesehatan adalah Endang Rahayu Sedyaningsih. Presiden juga tidak menunjuk Sekretaris Kabinet yang pada Kabinet lalu dijabat oleh Sudi Silalahi. Sudi Silalahi ditunjuk menjadi Menteri Sekretaris Negara menggantikan Hatta Rajasa yang menempati pos baru sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Presiden tidak menjelaskan apakah Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara tetap terpisah atau dilebur kembali dan berada di bawah Kementrian Kesekretariatan Negara.

Terdapat dua kementerian yang mendapatkan tambahan nama yaitu pertama Kemeterian Pemberdayaan Perempuan yang ditambah dengan perlindungan anak. Ini menunjukkan konsern bahwa untuk mengurusi anak tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan perempuan dan perempuan merupakan yang utama dalam mengurus anak. Pemberdayaan perempuan sekaligus juga pengoptimalan perlindungan terhadap anak.  Kedua Kementerian Penertiban Aparatur Negara yang ditambah dengan Reformasi Birokrasi. Upaya yang dilakukan oleh Presiden menyangkut perlindungan anak dan reformasi birokrasi merupakan suatu langkah yang patut mendapat acungan jempol. Ini menyangkut komitmen Presiden untuk melindungi anak sebagai penerus bangsa dan melakukan reformasi birokrasi. Program-program dan aplikasinya di kedua bidang tersebut sangat ditunggu. Keduanya merupakan kunci dalam memajukan Indonesia.

Pengumuman Presiden tersebut juga mengakhiri spekulasi mengenai ikut sertanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Kabinet. PDIP tidak ikut dalam Kabinet. Ini menunjukkan keteguhan pendirian dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawaty Soekarno Puteri yang tidak ingin PDIP bergabung dalam Kabinet. Tentu ini merupakan suatu kebijaksanaan yang perlu diacungi jempol.  Ketidakikutsertaan PDIP dalam Kabinet memberikan harapan perimbangan kekuatan di Kabinet. Oposisi kritis tentu sangat diharapkan agar pemerintahan dapat bekerja untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf ketiga UUD 1945. Bersama PDIP ada Partai HATI NURANI RAKYAT (HANURA) dan Partai GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA). Partai-partai yang mengirimkan utusan ke Kabinet Indonesia bersatu adalah Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Presiden menyadari bahwa beliau tidak mungkin memenuhi harapan semua lapisan masyarakat. Pro dan Kontra akan merebak menilik Kabinet yang dibentuk oleh Presiden tersebut. Presiden tentu lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan untuk menunjuk orang-orang tertentu sebagai menteri. Namun terlepas dari soal Pro dan Kontra yang akan menyemarakkan demokrasi tersebut, tiga partai yang memilih untuk tidak bergabung dalam Kabinet akan memberikan perimbangan kekuatan yang memadai. Kita berharap ke depan demokrasi, pembangunan ekonomi, hukum dan hak azasi manusia lebih maju.

Adapun susunan Kabinet yang diumumkan adalah sebagai berikut:

1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto

2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa

3. Menko Kesra : R Agung Laksono

4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

5. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi

6. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa

7. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro

8. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar

9. Menteri Keuangan : Sri Mulyani

10. Menteri ESDM: Darwin Saleh

11. Menteri Perindustrian : MS Hidayat

12. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu

13. Menteri Pertanian : Suswono

14. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan

15. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi

16. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad

17. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar

18. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto

19. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Setianingsih

20. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh

21. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri

22. Menteri Agama : Suryadharma Ali

23. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik

24. Menteri Komunikasi dan Informasi : Tifatul Sembiring

25. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata

26. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan

27. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta

28. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari

29. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: E.E Mangindaan

30. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini

31. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional : Armida Alisjahbana

32. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar

33. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

34. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng


PEJABAT SETINGKAT MENTERI



1. Jaksa Agung: HENDARMAN SUPANDJI, SH.

2. Panglima TNI : Jenderal (TNI) Djoko Santoso

3. Kapolri: Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri

4. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto

5. Kepala BKPM: Gita Wirjawan

6. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan Pengedalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

Dengan ini saya menyampaikan ucapan selamat dan semoga berhasil menjalankan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya masing-masing.

Selasa, 22 September 2009

KABINET YANG AKAN DATANG

Setelah usai pemilihan presiden, persoalan kementerian menjadi issu yang tidak dapat diremehkan. Pertarungan memperebutkan tempat di cabinet menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Partai-partai anggota gabungan partai politik yang mengajukan Capres-Cawapres pemenang pilpres berlomba untuk mendapatkan jatah sesuai dengan yang disepakati waktu sebelum mengajukan Capres-Cawapres. Di dalam tubuh partaipun ada pertarungan untuk mengisi jatah yang sudah didapatkan. Terdapat silang pendapat mengenai komposisi antara menteri dari partai dan dari kalangan professional. Terdapat issu lain mengenai perampingan cabinet. Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat pada issu terakhir ini.


Soal kementerian sudah ditentukan dalam sebuah undang-undang, yaitu UU No. 39 tahun 2008. Pasal 15 menentukan bahwa “Jumlah keseluruhan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 paling banyak 34 (tiga puluh empat)”. Dalam Penjelasan umum UU dinyatakan, “Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat). Artinya, jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah tersebut dan diharapkan akan terjadi pengurangan.” Dengan demikian sudah cukup jelas bahwa kementrian tidak boleh melebihi 34 kementerian. Jadi UU memungkinkan kementrian kurang dari jumlah yang ada saat ini. Namun demikian tampak agak mustahil, mengingat banyaknya urusan pemerintahan sebagaimana disebut dalam UU dan kepentingan-kepentingan yang saling berbenturan dalam penentuannya, untuk membuat kementerian kurang dari jumlah 34 kementerian.

Nomenklatur Kementerian

Nomenklatur kementrian menurut UU ini berbeda dengan yang berlaku saat ini. Kita mengetahui bahwa selama ini bahwa nomenklatur kementrian adalah departemen dan kementerian Negara. Pada periode kedua dari masa jabatan Presiden SBY, nomenklatur kementrian berubah menjadi:

I. kementerian yang tegas disebut dalam UUD 1945, yaitu yang menangani urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

II. kementerian untuk mengurus urusan yang disebut dalam UUD 1945, yaitu yang mengurusi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan; dan

III. kementrian dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu yang mengurusi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Kementerian I dan II dikenal sebagai Departemen sampai dengan saat ini, sedangkan untuk III disebut sebagai Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator. Pada kabinet yang akan datang, sesuai dengan UU tersebut, istilah Departemen dan Kementerian Negara sudah tidak ada lagi. Pasal 17 Ayat (1) UUD 1945 memang berbunyi "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara". Pembedaan antara Menteri Negara dengan Menteri yang memimpin departemen memang seolah-olah menunjukkan bahwa menteri yang memimpin departemen bukanlah menteri negara. Hal ini diperbaiki dengan UU tersebut di atas.

Nomenklatur ini sekaligus menunjukkan soal ranking dan mungkin gengsi dari kementerian yang akan datang. Untuk Kementrian I, Pasal 8 Ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama merupakan pelaksana tugas kepresidenan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Menteri-menteri dalam Nomenklatur I merupakan menteri-menteri utama dalam cabinet yang akan dating. Menteri Koordinator, yang berada dalam Nomenklatur III tidak lebih tinggi dari ketiga menteri dalam Nomenklatur I. Memang agak sedikit unik bahwa menteri coordinator, jika akan masih diadakan, mengkoordinir Menteri-menteri Utama yang rankingnya berada di atas Menteri Koordinator.

Untuk kementerian dalam Nomenklatur II terdapat 25 urusan. Ke-25 urusan ini ada yang tumpang tindih. Untuk saat ini terdapat satu urusan yang tidak ada menterinya, yaitu urusan keamanan. Pada masa pemerintahan Pak Harto, urusan keamanan ada pada Departemen Pertahanan. Demikianlah dulu dikenal Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dalam masah-masa sesudah Pak Harto, urusan keamanan ditangani oleh Kepala Kepolisian RI. Belum diketahui secara pasti apakah akan diadakan kementerian keamanan secara tersendiri lepas dari Kepolisian RI. Mungkin juga bahwa kementerian keamanan dipimpin langsung/dijabat rangkap oleh Kapolri. Terdapat kombinasi lain yang mungkin, yaitu urusan keamanan dijalankan oleh kementrian dalam negeri atau dimasukkan dalam kementerian pertahanan. Tentu harus diperhatikan bahwa kementrian yang mengurusi keamanan harus ada menurut UU tersebut.

Urusan hukum yang berada dalam Nomenklatur II tampaknya masih akan tetap digabung dengan urusan HAM. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan sangat mungkin untuk disatukan. Namun demikian mengingat saat ini urusan kebudayaan yang berada dalam Nomenklatur II disatukan dengan urusan Pariwisata yang berada dalam Nomenklatur III, penggabungan ini boleh jadi penggabungan urusan pendidikan dan kebudayaan tidak akan dilakukan. Urusan Pertanian, perkebunan, dan peternakan saat ini dibawah Departemen Pertanian dan tampaknya masih akan disatukan. Urusan Pertambangan dan Energi ada pada satu Departemen, yaitu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Urusan Informasi dan Komunikasi ada pada Departemen Departemen Komunikasi dan Informatika.

Dalam Nomenklatur III terdapat kementerian-kementerian yang dimaksudkan untuk rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Saat ini terdapat beberapa urusan yang diurus oleh lembaga-lembaga pemerintah non departemen, seperti pertanaan, ilmu pengetahuan, kependudukan, investasi. Saya kira ke depan hal ini juga akan dibuat demikian. Demikian juga dengan urusan pariwisata, yang saat ini digabung dengan urusan kebudayaan masih mungkin dipertahankan.

Gabungan Urusan pada Nomenklatur I, II, dan III.


Dalam cabinet yang ada sekarang terdapat urusan-urusan yang menurut UU berada dalam nomenklatur yang berbeda. Sebagai contoh, dalam cabinet sekarang ada urusan kebudayaan, yang berada dalam Nomenklatur II, dan pariwisata yang berada pada Nomenklatur III. Memang tidak ada dalam UU yang melarang penyatuan urusan dalam Nomenklatur I, II, dan III. Jadi jika nantinya kementerian Kebudayaan dan Pariwisata masih berada dalam satu kementerian maka hal itu tidak ada masalah. Demikian juga dengan Kementerian Pertahanan, Nomenklatur I, dibuat mengurusi urusan keamanan, yang berada dalam Nomenklatur II maka hal itu tidak ada masalah. Kalau tidak diadakan penggabungan-penggabungan urusan maka hal itu akan melebihi batas yang ditentukan oleh UU, yaitu 34 Kementerian. Maka Kementerian yang akan datang (dengan nama/penyebutan yang mungkin berbeda) adalah:

Nomenklatur I

Kementerian Luar Negeri
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pertahanan (+ urusan keamanan dari urusan dalam Nomenklatur II)

Nomenklatur II

Kementerian Agama,
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Keuangan
Kementerian Pendidikan
Kementerian kebudayaan (ditambah Pariwisata dari urusan pada Nomenklatur III)
Kementerian kesehatan,
Kementerian Sosial,
Kementerian Ketenagakerjaan,
Kementerian Industri,
Kementerian Perdagangan,
Kementerian Pertambangan dan Energi
Kementerian Pekerjaan Umum,
Kementerian Transmigrasi,
Kementerian Transportasi,
Kementerian Komunikasi dan Informasi ,
Kementerian Pertanian (meliputi urusan pertanian, perkebunan, peternakan)
Kementerian Kehutanan
Kementerian Kelautan, dan Perikanan;

Nomenklatur III

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Aparatur Negara
Kementerian Kesekretariatan Negara
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Riset dan Teknologi
Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Pemuda dan olahraga
Kementerian Perumahan
Kementerian Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal.
Kementerian Sinkronisasi dan Koordinasi Politik dan Keamanan
Kementerian Sinkronisasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi Ekonomi, Keuangan, dan Industri
Kementerian Sinkronisasi dan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat