Minggu, 31 Januari 2016

PILKADA UNTUK MENJARING CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI



Sebagaimana dilaporkan media, Partai Gerindra sudah melakukan suatu ritual untuk menjaring calon Gubernur DKI Jakarta yang akan maju dalam Pilkada 2017 untuk maju menantang petahana Gubernur Basuki Tjahaya Purnama. Partai lain juga akan melakukannya dalam waktu-waktu yang tidak akan terlalu lama. Menurut kabar yang beredar, Gubernur Basuki juga akan mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta   pada Mei 2016 yang akan datang. Meski Gubernur Basuki belum memutuskan apakah maju melalui jalur partai atau jalur independen, Gubernur Basuki sudah dipastikan akan maju. Tentu akan ada pertarungan yang menarik dan dahsyat. Survey atraktif teranyar yang dilakukan CSIS sudah cukup signifikan menunjukkan hal-hal yang harus diperbuat oleh para bakal kandidat sebelum dipinang oleh partai politik.

Pemilihan Gubernur DKI, sebagaimana juga dengan Gubernur, bupati, walikota dalam pilkada 2015 yang lalu dan pilkada tahun 2017 mendatang menjadi sangat penting dan mempunyai arti strategis mengingat Presiden Joko Widodo maju dalam Pilpres 2014 dalam masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya pikir ini adalah suatu sinyal yang baik bahwa seorang Gubernur DKI Jakarta dapat maju dalam pemilihan Presiden dan berhasil pula menang dan saat ini, sebagaimana kita melihat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia.  

Tentu saja tidak hanya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur dan mantan gubernur dari daerah lain juga dapat maju dan memang diharapkan untuk maju menjadi Presiden RI, seperti  Gubernur Ganjar Pranowo dan Gubernur Ahmad Heryawan, Bahkan kalau saya boleh mengusulkan Bupati/Walikota juga mempunyai peluang yang sama untuk maju bersaing dalam Pemilihan Presiden. Walikota Ridwan Kamil dan Tri Risma merupakan sosok walikota yang sukses. Pengalaman pernah memimpin suatu daerah/wilayah territorial merupakan modal yang penting dalam penilaian untuk menjadi Presiden RI walaupun tidak perlu dijadikan sebagaai syarat tertulis yang diatur dalam undang-undang. Tentu tidak tertutup kemungkinan melalui jalur lain selain pemimpin daerah/territorial dapat lahir pemimpin yang hebat.

Pasal 7 UU Pipres sendiri sudah memberikan kesempatan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 7 UU Pilpres ditentukan:
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

(Catatan: Tentu Pasal 7 ini perlu diamandemen juga. Joko Widodo mendapatkan izin dari Presiden pada waktu itu, saya pikir karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi berhak maju dalam Pilpres karena pembatasan masa jabatan Presiden. Boleh jadi jika Presiden SBY dapat maju pada waktu itu, Joko Widodo tidak akan diijinkan. Jadi, amandemen yang diperlukan, jika seorang GubernurBupati, Walikota dan wakilnya, respectively,  maju dalam Pilpres harus diberi ijin otomatis setelah Partai/Gabungan Partai secara resmi akan mencalonkan Gubernur yang bersangkutan sebagai Capes/cawapres)
.
Sebagaimana Panglima TNI dijabat oleh Jenderal yang pernah memimpin territorial tertentu, kecuali Almarhum Jenderal L.B Moerdani, tidak ada juga salahnya bahwa Presiden RI, yang adalah panglima tertinggi atas angkatan bersenjata,  harus pernah/sedang  memimpin daerah/atau territorial tertentu di wilayah Republik Indonesia ini. Sebagaimana Panglima TNI adalah orang yang berprestasi dan sudah teruji kepemimpinannya, maka untuk menjadi Presiden RI juga harus sudah teruji dalam memimpin daerah/territorial tertentu.

Saya tidak bermaksud mendukung  model kutu loncat seperti yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo. Saya lebih melihat bahwa para mantan dan incumbent kepala Daerah, apakah Gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya, respectively, dan mantan dan incumbent Panglima TNI, para Pangdam dan yang setara, Danrem dan yang setara, serta Kapolri, Kapolda, dan Kapolres sangat layak dipertimbangkan untuk maju dalam Pilpres. Mereka sudah teruji kepemimpinannya memimpin daerah/territorial tertentu. Tentu dengan ketentuan harus mendapat dukungan dari dan diajukan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan Gubernur DKI dan gubenur lain serta Bupati dan Walikota dalam Pilkada 2017 yang akan datang diharapkan berjalan dengan antusiasisme tinggi dan menghasilkan pemimpin yang hebat sebagai suatu sarana untuk menjaring bakal calon Presiden/Wakil Presiden RI tahun 2019 dan sesudahnya. Silahkan bertarung dengan sehat…………

Senin, 18 Januari 2016

Pencabutan Hak Untuk Dipilih: MA melanggar HAM

Dalam berbagai putusan MA dalam perkara korupsi./TPPU, terdakwa, disamping dikenai pidana pokok juga diberikan pidana tambahan seperti pencabutan hak untuk dipilih untuk mengisi jabatan publik dan hak untuk menduduki jabatan partai. Sejauh ini, sudah terdapat 9 orang yang dicabut haknya untuk dipilih. Dalam putusan teranyar,  Majelis Kasasi menyatakan bahwa alasan pencabutan hak Bupati Karawang nonaktif, Ade Swara dan istrinya, Nurlatifah adalah “Masyarakat harus dilindungi dari keserakahan para Pejabat Negara yang seharusnya mengayomi dan melayani rakyat,” Sayangnya putusan dalam perkara tersebut belum diunggah di situs web MA. Untuk melihat bagaimana MA sampai pada pencabutan hak politik, Putusan No. 1195 K/Pid.Sus/2014 (Luthfi Hasan Ishaaq) dapat dijadikan sebagai bahan analisa. Dalam putusan tersebut, halaman 127, dapat dibaca dalil Penuntut Umum pada KPK yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung.:
 “……karena penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak Terdakwa untuk dipilih sebagai wakil rakyat dan hak untuk menjabat sebagai pengurus suatu partai politik sangatlah dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 10 huruf b angka 1 KUHPidana. Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang tidak lagi diberi kesempatan untuk memegang jabatan publik yang rentan terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga dengan penjatuhan pidana tambahan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana Korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Ada beberapa contoh kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana pelaku yang telah di vonis bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, namun setelah ke luar dari penjara, tetap memegang jabatan publik seperti menjadi Bupati dan sebagainya. Hal ini sungguh sangat mencederai rasa keadilan masyarakat ;

Dasar dari Pencabutan hak untuk dipilih, sebagaimana didalilkan Penuntut Umum pada KPK, adalah Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TIPIKOR. Sebelum memberikan pembenaran untuk dalil Penuntut umum dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung tidak terlebih dahulu memeriksa dan menganalisa Pasal 18 ayat (1) huruf d tersebut. Apa betul “pencabutan hak,,,,sangat dimungkinkan”?

Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TIPIKOR tersebut berbunyi:
(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
…….
d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Apakah hak untuk dipilih dan /atau menduduki jabatan public atau jabatan dalam partai termasuk dalam hak-hak tertentu? Jika masuk, apakah memang hak-hak untuk dipilih dalam pemilihan umum atau hak untuk menduduki jabatan public atau jabatan dalam partai sesuatu “yang telah atau dapat diberikan pemerintah”? Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf d menyatakan cukup jelas. Namun sesungguhnya tidak jelas.

Hak-hak untuk menduduki jabatan public adalah hak hak asasi manusia yang disebutkan dalam UUD 1945 dan dielaborasi lebih lanjut dalam undang-undang. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hak Asasi tersebut dielaborasi dan dijamin lebih lanjut dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(“UU HAM”) yang berbunyi: (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, HAM didefenisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia dengan demikian hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan.

Dengan melihat ketentuan tersebut, hak untuk dipilih dalam jabatan public bukanlah hak yang diberikan pemerintah tetapi merupakan hak asasi manusia. Dengan demikian hak untuk dipilih dalam jabatan publik tidak termasuk dalam lingkup dari Pasal 18 ayat (1) huruf d UU TIPIKOR. MA tidak mempunyai wewenang untuk mencabut hak asasi terpidana.
Dalam BAB VI UU HAM ditentukan:
PEMBATASAN DAN LARANGAN
Pasal 73
Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Pasal 74
Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

Tujuan Tidak Menghalalkan Cara

Sesungguhnyalah tujuan yang hendak dicapai oleh MA sangatlah luhur. Masyarakat harus dilindungi dari ” keserakahan para Pejabat Negara yang seharusnya mengayomi dan melayani rakyat.” Sayangnya, meskipun tujuan itu dapat dibenarkan tetapi MA tidak berwenang mencabut hak politik tersebut. Pertama, ia tidak masuk dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan kedua, HAM hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan UU dan ia tidak dapat dicabut. Dengan demikian tindakan MA mencabut hak-hak terpidana tersebut adalah merupakan pelanggaran HAM berat.

Sabtu, 09 Januari 2016

Kisruh Partai Golkar





Dalam Pokok Sengketa:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya;

Menteri Yasonna sudah menjalankan dengan benar kewajiban yang ditetapkan MA untuk dijalankannya. Yaitu menjalankan amar 3.

Tinggal persoalan menganga pengurus Golkar siapa?

Saya pikir hal ini dikembalikan pada Putusan MA itu juga. Dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara tersebut maka Penggugatlah yang sah sebagai pengurus Partai Golkar. Siapakah Penggugat?pemohon Kasasi  dalam perkara tersebut?

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014, yang dalam hal ini
diwakili oleh:
1. Ir. Aburizal Bakrie, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Jalan Magunsarkoro Nomor 42, Menteng, Jakarta Pusat;
2. Idrus Marham, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2009-2014 maupun Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Periode 2014-2019, bertempat tinggal di Komplek DPRD DKI Jakarta Blok F Nomor 3 Cibubur, Jakarta Timur;

Dengan menerima mengabulkan gugatan penggugat berarti MA berpendapat dan mengakui Kubu Munas Bali pimpinan ARB dan Idrus Marham sebagai sah.

Tinggal pendaftaran harus dilakukan ulang dan kabarnya sudah dilakukan pada anggal 3 Januari 2016. Tentu Menteri Yasonna harus mengeluarkan SK menyangkut pendaftaran yang dilakukan. Menteri Yasonna tentu mengerti bahwa pemerintah sekarang tidak akan melakukan tindakan balasan aas perilaku di masa lalu dari partai berkuasa di masa lalu dan tidak melegalkan kehancuran Partai Golkar.

 


Selasa, 15 Desember 2015

KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF MKD: TIDAK ADA PELANGGARAN KODE ETIK BERAT





Cukup menarik perhatian saya perkara kode etik yang kini ditangani oleh Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (MKD). Perkara kode etik ini dilaporkan oleh Menteri energy dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan karena ada dugaan melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden dalam meminta saham PT. Freeport Indonesia.(FI) Menteri ESDM sendiri sudah menegaskan sewaktu persidangan di MKD bahwa dirinya tidak pernah membuat pernyataan bahwa SN mencatut nama Presiden dan Wapres. Demikian juga Maroef Syamsudin Presiden Direktur FI tidak menyebutkan bahwa SN ada mencatut nama Presiden dan Wapres dalam meminta saham FI. Langkah Presiden Direktur FI untu melarang penyerahan bukti rekaman asli kepada MKD sudah merupakan pertanda bahwa laporan Menteri ESDM tidak dapat dipertanggungjawabkan. SN sendiri sudah diperiksa dalam sidang tertutup dan menyatakan rekaman tersebut tidak sah dan tidak bersedia menanggapi mengenai isi rekaman. MENKO POLHUKHAM Luhut Binsar Panjaitan juga diperiksa dalam perkara ini karena namanya ada disebut sampai 66 kali dalam rekaman yang menurut SN tidak sah. Satu saksi kunci yaitu Reza Khalid yang ikut dalam pertemuan yang direkam itu sudah dipanggl dua kali tetapi tidak hadir dalam persidangan MKD. Saya tidak melihat ada sesuatu yang berharga untuk disampaikan oleh Reza Chalid mengingat Presiden Direktur FI melarang rekaman asli diserahkan ke MKD dan SN sudah menyatakan rekaman tidak sah dan tidak menanggapi apapun soal isi rekaman.
Keputusan Fiktif Negatif MKD
Dalam hukum administrasi Negara ada dikenal keputusan fiktif negative. Keputusan fiktif negative berarti keputusan yang tidak pernah dibuat tetapi harus dianggap dibuat (fiktif)  yang isinya berupa penolakan (negative). Misalnya, seseorang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin mendirikan bangunan. Jika untuk jangka waktu tertentu, yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan atau dalam jangka waktu 90 hari jika tidak ditentukan waktunya,  tidak ada keputusan, apakah menolak atau memberikan,  maka pejabat yang berwenang menangani soal IMB dianggap sudah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan untuk memberikan izin.
Dalam konteks perkara yang sekarang bergulir di MKD dimana SN diduga melakukan pelanggaran berat yang dapat berujung pada pemberhentian. Banyak suara beredar yang menuntut pemberhentian SN karena melakukan pelanggaran berat. Apakah benar SN sudah melakukan pelanggaran berat atau apakah ada dugaan bahwa SN melakukan pelanggaran berat. Dari semula  MKD sudah membuat putusan fiktif negative bahwa SN tidak melakukan pelanggaran berat atau bahwa dugaan pelanggaran Berat yang dilakukan SN tidak ada.  Dasar untuk membuat kesimpulan ini dapat ditarik dari ketentuan dalam UU No. 17 tahun 2014 jo peraturan DPR  No. 2 tahun 2015.
Pasal 148 dan 149 UU No. 17 tahun 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH berbunyi
 Pasal 148
(1) Dalam hal Mahkamah Kehormatan Dewan menangani kasus pelanggaran kode etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, Mahkamah Kehormatan Dewan harus membentuk panel sidang pelanggaran kode etik anggota DPR.

(2) Panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) orang anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat.
(3) Putusan panel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada rapat paripurna untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.

Pasal 149
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tata cara pengenaan sanksi, tata cara pembentukan panel, dan tata cara sidang pelanggaran kode etik DPR diatur dalam peraturan DPR.

Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 148 dan 149 UU No. 17 tahun 2014 diatur dalam Pasal 39-54  PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA BERACARA MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
Pasal 39 Peraturan DPR no 2 tahun 2015 berbunyi: 

(1) Dalam hal MKD menangani kasus pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian, MKD harus membentuk Panel yang bersifat ad hoc.
(2) Putusan Panel disampaikan kepada MKD untuk dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk mendapat persetujuan terhadap pemberhentian tetap anggota DPR.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa jika perkara SN adalah pelanggaran Kode Etik yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian maka MKD seharusnya membentuk Panel untuk menangani perkara itu. Baik Pasal 148 ayat (1) UU No 1 tahun 2014 maupun Pasal 39 ayat (1) Peraturan DPR No 2 tahun 2015 menggunakan kata “MKD harus….” Hal ini berarti suatu kewajiban yang tidak dapat dilanggar. Pada kenyataannya kita melihat MKD sama sekali tidak membentuk Panel. MKD bersidang dengan pimpinan merangkap anggota yang jumlahnya 17 orang. Hal ini berarti bahwa MKD sudah membuat putusan yang bersifat fiktif negative yang isinya SN tidak melakukan pelanggaran Kode Etik berat dan berdampak sanksi pemberhentian. MKD tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 148 UU No 17 tahun 2014 jo Pasal 39 PerDPR No 2 tahun 2015 tersebut dengan tidak membentuk Panel. MKD hanya membuat keputusan yang bersifat fiktif negative bahwa MKD memutuskan, dengan tidak membuat keputusan,  bahwa SN tidak melakukan pelanggaran Kode Etik berat dan berdampak pada sanksi pemberhentian.
 .  

Sabtu, 12 Desember 2015

Prostitusi Online dan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Kembali dunia selebrity diguncang badai prostitusi. Sebagaimana diberitakan artis yang diduga  Nikita Mirzani (NM) dan Puty Revita (PR) telah ditangkap bersama dengan orang yang diduga sebagai mucikari yang diduga melakukan  tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terlepas dari soal moral yang menganga, pada permulaan harus ditekankan bahwa tindakan polisi dalam kasus ini tidak mengena dengan Pasal 2 UU tersebut.

Saya melihat kasus yang menimpa Nikita Mirzani dan Puty Revita tersebut lebih sebagai suatu kreativitas dan kontribusi dari pihak Kepolisian untuk meredakan ketegangan di bidang politik sehubungan dengan kasus-kasus Pelindo II, “Papa Minta Saham”, dan pelbagai issu yang melanda republic ini belakangan ini.  Kasus yang diduga sebagai prostitusi yang melibatkan artis dengan bayaran fantastis tentu sangat menarik perhatian dan jagad politik Indonesia terlihat seperti cerah meski kabut tebal masih bergelayut.

Pasal 2 UU No 21 tahun 2007 berbunyi:
(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur:
1.   Setiap orang
2.   Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
3.   Seseorang
4.   dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
5.   untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
6.   di wilayah negara Republik Indonesia

Dengan melihat sepintas terhadap ketentuan Pasal 2 tersebut, kasus yang menimpa NM, PR, dan dua orang yang diduga sebagai mucikari sudah termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terutama karena dalam Pasal 2 tersebut terdapat kata-kata “………atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, ….” Dengan kata-kata tersebut maka jadilah suatu pelacuran yang termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Namun tampaknya ada yang dilupakan yaitu bahwa perbuatan-perbuatan tersebut harus “untuk  tujuan mengeksploitasi orang tersebut”. Apa yang dimasud dengan mengeksploitasi? Pasal 1 butir 7 menyatakan:

“7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.”

Kata kerja mengesplotasi adalah melakukan apa yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 7 tersebut. Melihat pada ketentuan dalam Pasal 1 butir 7 dengan adanya kata “pelacuran” maka main jelaslah bahwa TPPO itu meliputi pelacuran. Undang-undang tersebut tidak mendefenisikan apa yang dimasud dengan “pelacuran”. Namum Pasal 1 butir 8 ada mendefenisikan Eksploitasi sesual sebagai “8. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Dengan melihat kepada Pasal 1 butir 7 dan 8 kita menemukan adanya kata “korban”. Hal ini berarti bahwa tindak pidana perdagangan orang, termasuk karena pelacuran” tersebut haruslah mensyaratkan adanya “korban”.

Apa yang dimaksud dengan korban? Pasal 1 butir 3 menyatakan:
“3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

Setelah melihat pada apa yang diuraikan tersebut timbul pertanyaan, apakah NM dan PR termasuk dalam kategori “korban” perdagangan orang? Mengalami kenikmatan seks dan mendapatkan banyak uang, yang konon 50 -120 jt per 3 jam, tidaklah mengakibatkan penderitaan bagi artis yang bersangkutan. Malah banyak  diberitakan di mass media mengenai gaya hidup mewah dari Nikita Mirzani. Adapun gaya hidup PR belum banyak tercium karena tampaknya PR masih termasuk “skuter” atau “selebriti kurang terkenal”. Namun tidak ada suatu pemberitaanpun yang saya baca menunjukkan bahwa NM dan PR mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan ulah dari orang yang diduga sebagai  mucikari tersebut. Dengan demikian sulit untuk menjerat sang mucikari telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Demikian juga dengan selebriti NM dan PR tentu tidak dapat dikenakan Pasal 2 UU TPPO tersebut.

Pasal 1 butir 2 UU No 21 tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.” Sebagaimana tinjauan di atas menunjukkan bahwa unsure “tujuan mengeksploitasi orang tersebut” sulit dipenuhi maka TPPO tersebut kemungkinan tidak akan terpenuhi. Tentu pihakkepolisian mempunyai dalil sendiri yang tampaknya tidak akan mengena dan jika tidak berhati-hati dapat menjadi senjata makan tuan. Baik orang yang diduga sebagai mucikari maupun artis NM dan PR, bukan tidak mungkin mengajukan tuntutan hukum pada pihak kepolisian.