Tampilkan postingan dengan label Preside RI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Preside RI. Tampilkan semua postingan

Minggu, 31 Januari 2016

PILKADA UNTUK MENJARING CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI



Sebagaimana dilaporkan media, Partai Gerindra sudah melakukan suatu ritual untuk menjaring calon Gubernur DKI Jakarta yang akan maju dalam Pilkada 2017 untuk maju menantang petahana Gubernur Basuki Tjahaya Purnama. Partai lain juga akan melakukannya dalam waktu-waktu yang tidak akan terlalu lama. Menurut kabar yang beredar, Gubernur Basuki juga akan mendeklarasikan diri untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta   pada Mei 2016 yang akan datang. Meski Gubernur Basuki belum memutuskan apakah maju melalui jalur partai atau jalur independen, Gubernur Basuki sudah dipastikan akan maju. Tentu akan ada pertarungan yang menarik dan dahsyat. Survey atraktif teranyar yang dilakukan CSIS sudah cukup signifikan menunjukkan hal-hal yang harus diperbuat oleh para bakal kandidat sebelum dipinang oleh partai politik.

Pemilihan Gubernur DKI, sebagaimana juga dengan Gubernur, bupati, walikota dalam pilkada 2015 yang lalu dan pilkada tahun 2017 mendatang menjadi sangat penting dan mempunyai arti strategis mengingat Presiden Joko Widodo maju dalam Pilpres 2014 dalam masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya pikir ini adalah suatu sinyal yang baik bahwa seorang Gubernur DKI Jakarta dapat maju dalam pemilihan Presiden dan berhasil pula menang dan saat ini, sebagaimana kita melihat Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia.  

Tentu saja tidak hanya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur dan mantan gubernur dari daerah lain juga dapat maju dan memang diharapkan untuk maju menjadi Presiden RI, seperti  Gubernur Ganjar Pranowo dan Gubernur Ahmad Heryawan, Bahkan kalau saya boleh mengusulkan Bupati/Walikota juga mempunyai peluang yang sama untuk maju bersaing dalam Pemilihan Presiden. Walikota Ridwan Kamil dan Tri Risma merupakan sosok walikota yang sukses. Pengalaman pernah memimpin suatu daerah/wilayah territorial merupakan modal yang penting dalam penilaian untuk menjadi Presiden RI walaupun tidak perlu dijadikan sebagaai syarat tertulis yang diatur dalam undang-undang. Tentu tidak tertutup kemungkinan melalui jalur lain selain pemimpin daerah/territorial dapat lahir pemimpin yang hebat.

Pasal 7 UU Pipres sendiri sudah memberikan kesempatan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota untuk maju dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Pasal 7 UU Pilpres ditentukan:
(1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
(2) Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden.

(Catatan: Tentu Pasal 7 ini perlu diamandemen juga. Joko Widodo mendapatkan izin dari Presiden pada waktu itu, saya pikir karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi berhak maju dalam Pilpres karena pembatasan masa jabatan Presiden. Boleh jadi jika Presiden SBY dapat maju pada waktu itu, Joko Widodo tidak akan diijinkan. Jadi, amandemen yang diperlukan, jika seorang GubernurBupati, Walikota dan wakilnya, respectively,  maju dalam Pilpres harus diberi ijin otomatis setelah Partai/Gabungan Partai secara resmi akan mencalonkan Gubernur yang bersangkutan sebagai Capes/cawapres)
.
Sebagaimana Panglima TNI dijabat oleh Jenderal yang pernah memimpin territorial tertentu, kecuali Almarhum Jenderal L.B Moerdani, tidak ada juga salahnya bahwa Presiden RI, yang adalah panglima tertinggi atas angkatan bersenjata,  harus pernah/sedang  memimpin daerah/atau territorial tertentu di wilayah Republik Indonesia ini. Sebagaimana Panglima TNI adalah orang yang berprestasi dan sudah teruji kepemimpinannya, maka untuk menjadi Presiden RI juga harus sudah teruji dalam memimpin daerah/territorial tertentu.

Saya tidak bermaksud mendukung  model kutu loncat seperti yang ditunjukkan Presiden Joko Widodo. Saya lebih melihat bahwa para mantan dan incumbent kepala Daerah, apakah Gubernur, bupati, walikota dan wakil-wakilnya, respectively, dan mantan dan incumbent Panglima TNI, para Pangdam dan yang setara, Danrem dan yang setara, serta Kapolri, Kapolda, dan Kapolres sangat layak dipertimbangkan untuk maju dalam Pilpres. Mereka sudah teruji kepemimpinannya memimpin daerah/territorial tertentu. Tentu dengan ketentuan harus mendapat dukungan dari dan diajukan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik.

Pemilihan Gubernur DKI dan gubenur lain serta Bupati dan Walikota dalam Pilkada 2017 yang akan datang diharapkan berjalan dengan antusiasisme tinggi dan menghasilkan pemimpin yang hebat sebagai suatu sarana untuk menjaring bakal calon Presiden/Wakil Presiden RI tahun 2019 dan sesudahnya. Silahkan bertarung dengan sehat…………

Selasa, 29 September 2015

Presiden RI dari Ketum Partai Pemenang Pemilu



Pernyataan Mantan PresidenSoesilo Bambang Yudhoyono mengenai kudeta militer terhadap Presiden Joko Wdodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sedtidaknya membuka babak baru dalam pemerintahan yang ada sekarang. Berbagai permasalahan yang muncul ke permukaan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara dapat  dikatakan gagal diatasi oleh Presiden dan wakil Presiden, seperti kebakaran hutan dan yang paling mengkhawatirkan adalah anjloknya nilai rupiah terhadap dollar Amerika serikat. Berbagai kejadian seperti penculikan WNI ke Papua Nugini, yang tidak pernah terjadi pada masa-masa sebelumnya, tuntutan para guru, dan akhir-akhir ini para bidan menunjukkan banyaknya soal yang menganga.

Berbagai persoalan yang tampaknya gagal diatasi dan bersamaan dengan pernyataan mantan Presiden Susilo Bambang yuhoyono tersebut di atas merupakan isyarat bahwa kursi kepresidenan dalam kondisi yang hampir roboh. Saya dan, saya menduga, seluruh masyarakat Indonesia setuju dengan mantan Presiden SBY bahwa kudeta bukanlah cara yang elok dalam berdemokrasi. Pernyataan mantan Presiden SBY juga boleh jadi  dapat diartikan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah waktunya lempar handuk dan mekanisme ketatanegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dikedepankan, seperti Mengundang Sidang Istimewa MPR atau mengadakan pemilihan umum, dan bukan kudeta militer. Jadi, sepertinya  SBY hanya tidak menginginkan milter menodai dirinya dengan kudeta, tetapi cara-cara lain yang lebih bersifat demokratis yang diinginkan untuk membuat Presiden Jokowi lempar handuk.

Jika sekiranya kehidupan ketatanegaraan yang saat ini sangat tidak kondusif ini terus berlangsung dan kekuatan-kekuatan politk yang ada berhasil menjatuhkan Presiden Jokowi maka Jokowi akan mengalami nasib seperti  dua mantan Presiden RI terdahulu BJ Habibie dan Alm KH Abdurrachman Wahid. Presiden Jokowi memiliki persamaan dengan dua orang mantan Presiden RI terdahulu itu, yaitu bahwa ketiganya bukan Ketua Umum Partai pemenang pemilu. Meskipun SBY bukan Ketum partai pemenang pemilu dalam periode pertama kepresidenannya tetapi mendapat sokongan dari militer yang membuatnya dapat memerintah dengan stabil. . Baik Jokowi, BJ Habibie, dan Abdurrachman Wahid sama-sama menghadapi kesulitan yang sama karena mereka tidak memimpin Partai Politik pemenang pemilu dan tidak mendapat dukungan kuat dari kalangan militer, sehingga ketiganya tidak dapat dengan cepat menghadapi persoalan-persoalan yang muncul karena mereka harus bertarung sendiri dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada di parlemen dan kekuatan-kekuatan lain yang ada di masyarakat dan bahkan di dalam cabinet yang dibentuknya. Empat Presiden RI sebelumnya, yaitu alm. Ir. Soekarno, Alm Soeharto, Megawati Soekarno Puteri, dan SBY  adalam pimpinan partai politik. Khusus alm Presiden Soeharto, meski beliau itu bukan Ketua Umum Partai, tetapi adalah Ketua umum Dewan Pembina Golongan Karya. Walaupun Alm Presiden Soekarno jatuh dengan mengenaskan tetapi it terjadi setelah periode yang lama sebagai Presiden RI dan dalam suasana menguatnya peranan militer pada masa kepemimpinannya. Alm Soeharto sendiri tidak jatuh tetapi memilih mundur.

Keempat Presiden yang memimpin partai dapat dikatakan sebagai dapat menjalankan pemerintahan relative stabil dan efektif. Kecuali mungkin Alm Ir Soekarno tetapi hal ini masih dapat dimengerti dan juga tidak menghilangkan kebesaran beliau sebagai Presiden RI yang pertama, yang tentu sangat sulit mengingat belum ada pengalaman bernegara d Indonesia karena memang baru merdeka pada waktu itu. Meskipun SBY pada masa kepemimpinannya juga adalah Ketua parta dan didukum partai-partai koalisinya, tetap saja banyak menghadapi kesulitan dalam memimpin Negara, meskipun pada akhirnya berhasil menyelesaikan jabatannya dan meninggalkan kursi kepresidenannya dengan terhormat. Setiap zaman tentu mempunyai tantangannya sendiri.  Ini berbeda sekali dengan tiga presiden RI yang bukan Ketua umum partai. Ketiga Presden yang bukan ketua umum partai itu berada di era yang sudah melek bernegara.

Presiden Jokowi harus berhadapan dengan ketua-ketua umum partai pendukungnya dalam membuat kebijakan-kebijakannya.Meskipun Presiden Jokowi didorong oleh Partai pemenang pemilihan umum, tetapi tidak dengan sendirinya mendapatkan dukungan penuh dari partai pemenang pemilu itu. Apalagi ada kabar angin bahwa Jokowi bukan yang diinginkan oleh ketua umum partai jadi Presiden RI. Partai-partai lain pendukung Presiden Jokowi juga harus bersikap berhati-hati kepada ketua Umum partai pemenang pemiliu. Presiden Jokowi tidak hanya berhadapan dengan lawan-lawan politik dari partai lain yang bukan partai pendukung pemerintahannya tetapi juga dari partai pendukungnya sendiri. Jadi akan sangat sulit bagi Presiden Jokowi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan. Toh tidak ada memang yang mustahil. Tentu kemampuan seorang Jokowi tidak dapat direemehkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok.

Bagaimanapun juga ke depan, Presiden RI akan lebih baik jika ianya seorang Ketua Umum Partai politk pemenang pemilihan umum.