Minggu, 09 Agustus 2009

PENGELOLAAN NAMA DOMAIN

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 4 tahun 2008, pemerintah menyusun RPP tentang TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Rancangan tersebut sebanyak 73 Pasal. Saya tidak mengomentari RPP secara keseluruhan, tetapi hanya satu Bab, yaitu Bab VIII menyangkut Pengelolaan Nama Domain. Bab VIII ini terdiri dari 3 pasal yaitu pasal 64-66. Berikut ini catatan terhadap RPP tersebut:
1. Pengaturan mengenai pengelolaan nama domain merupakan sesuatu yang “nyempil” dalam RPP tersebut. Selain tiga pasal mengenai nama domain, dan sanksi aministratif dalam Pasal 67, yang lain-lain didedikasikan untuk sistem elektronik, sehingga keberadaan pengaturan mengenai nama domain menjadi tidak padu dan dapat dikatakan sesuatu hal yang aneh. Saya menyarankan agar pengaturan nama domain itu dibuat dalam sebuah PP tersendiri.
2. Status hukum nama domain. Hal ini belum diatur dalam undang-undang. Persoalan pokoknya dalam hal ini adalah apakah nama domain itu merupakan benda atau bukan. Jika ia benda, apakah tunduk pada KUHPerdata atau tunduk pada rezim hak kekayaan intellektual (merek) atau mempunyai rezim yang tersendiri. Jika bukan benda, lalu apa hak pendaftar nama domain yang didaftarkannya. “Menarik perhatian saya bahwa Pasal 64 ayat (11) RPP menggunakan istilah “pengguna” dan bukan “pendaftar”. Apakah pengguna berhak menjual, mengalihkan, menyewakan, mewariskan, atau melisesnsikan? Pada jurisdiksi yang lain, nama domain mendapat status sebagai benda dimana pendaftarnya berhak menjual, mengalihkan, menyewakan, mewariskan, atau melisesnsikan. Namun untuk saat ini, saya tidak perlu membahas lebih jauh mengenai hal ini.
3. RPP ini memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah dan kurang mengakomodasi pihak swasta atau masyarakat dan juga menempatkan pemerintah sebagai pesaing atau dalam keadaan bersaing bagi atau dengan kalangan swasta/masyarakat. Pasal 64 ayat (1) mendiktekan mengenai Nama Domain, yang terdiri dari Nama Domain Indonesia tingkat tertinggi (top level domain), yaitu .id, Nama Domain Indonesia tingkat dua (second level domain); dan Nama Domain Indonesia tingkatan turunan selanjutnya. Ayat (2) selanjutnya menentukan bahwa Nama-nama domain dikelola oleh Pemerintah dan/atau masyarakat yang disetujui oleh pemerintah. Ayat (3) menentukan apa yang dimaksud dengan pengelolalaan adalah meliputi aspek kebijakan, operasional, administrasi, keuangan, dan teknik. Hal ini berarti pemerintah telah mengambil alih apa yang semula merupakan porsi dari kalangan masyarakat/swasta.
4. Ada baiknya jika pemerintah hanya merumuskan kebijakan dan memberikan delegasi kepada kalangan swasta untuk mengelola nama domain.
5. Pengelola nama domain tingkat tinggi hanya untuk mengelola domain tingkat tinggi saja dan mendelegasikan pengelolaan nama doimain tingkat dua kepada pengelolanya. Selanjutnya pengelola nama domain tingkat dua menyerahkan pengelolaan domain tingkat selanjutnya kepada pengguna langsung. Saya pikir ini sesuai dengan kenyataan bahwa nama domain disusun berdasarkan hirarki. Jika pengelola nama domain tingkat tinggi, tingkat dua, dan turunannya dikelola sebagaimana RPP pasal 64 ayat (2) maka hal ini tidak lagi sesuai dengan sifat dari nama domain itu.
6. Pasal 64 ayat (7) RPP PITE sebaiknya diubah. Untuk penolakan diberikan alasan mengapa ditolak dan menyediakan prosedur keberatan atas penolakan pendaftaran. Untuk “menonaktifkan sementara” dan “menghapuskan nama domain” harus diberikan alasan menonaktifkan sementara dan menghapuskan, ada prosedur peringatan dan pemberitahuan mengapa akan dinonaktifkan atau akan dihapuskan dan disediakan prosedur keberatan untuk mempersoalkan penonaktifan dan penghapusan. Saya pikir untuk penghapusan harus ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penghapusannya. Saya pikir perlu dicegah kesewenang-wenangan dari pengelola nama domain.
7. Sebagai tambahan, menyangkut Pasal 66, saya pikir mengingat sistem pendaftaran nama domain yang saat ini ada menjadi aneh. Penyelesaian sengketa domain diperlukan jika sistem pendaftarannya bersifat first come first serve dan authomatic. Dengan sistem yang dijalankan oleh PANDI, sebagaimana juga oleh IDNIC dulunya, maka sistem penyelesaian sengketa hanya akan terjadi antara pendaftar atau pihak lain dengan pengelola. Saya kira pengelola nama domain sebaiknya membebaskan saja pendaftaran nama domain dan jika ada sengketa maka yang bersengketa adalah pihak yang mendaftar dengan pihak yang keberatan. Sistem penyelesaian sengketa domain yang akan dibuat tersebut hanya dapat efektif jika ada perjanjian antara pendaftar dengan pengelola domain name. Jika itu tidak ada maka, hanya undang-undang yang dapat membuat mekanisme penyelesaian sengketa.
8. Selama ini tidak ada perjanjian antara pendaftar domain dengan pengelola. Saya pikir ini perlu dibuatkan, disamping untuk membebaskan pengelola dari tuntutan di kemudian hari, juga untuk memberikan arahan bagi para pendaftar mengenai apa yang dapat dan yang tidak dapat dilakukannya.
9. Saya juga menyarankan agar pendaftaran nama domain diijinkan pada nama domain tingkat dua. Sewaktu masih dikelola oleh IDNIC, saya sudah menyampaikan usulan ini, tetapi konon alasannya adalah untuk keteraturan. Ada baiknya aspek komersial dari nama domain .id dieksploitasi sedemikian rupa sehingga manfaat yang besar berupa penerimaan dari pendaftaran pada nama domain tingkat dua. Jika ada sengketa maka hal itu diselesaikan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dibuatkan. Ketertututapan dalam pendaftaran nama domain boleh jadi karena ketidakpahaman pengelolalanya akan nilai komersial dari nama domain .id itu. Saya pikir potensi pemasukan yang sangat besar dari nama domain dapat dimanfaatkan sedemikian rupa.
Saya kira usulan saya sampai disini saja dulu menyangkut pengelolaan nama domain dalam RPP PITE tersebut.

Rabu, 05 Agustus 2009

Kewajiban Menggunakan Bahasa Indonesia

Pada tanggal 9 Juli 2009 diundangkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 20092009TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 109, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5035).

Undang-undang tersebut mengatur disamping soal bahasa Indonesia, juga soal bendera, lambang Negara serta lagu kebangsaan. Tulisan ini hanya menyoroti soal Bahasa Indonesia saja.

UU ini merupakan suatu yang baru yang menjadi landasan hokum mengenai hal-hal yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pada permulaan harus diakui bahwa undang-undang ini mempunyai dua tujuan yang luhur, menjadikan bahasa Indonesia sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional.

Pasal 27 menyatakan bahwa bahasa Indonesia dapat difahami sebagai bahasa resmi Negara dan sebagai bahasa persatuan. Sebagai bahasa resmi Negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Pada permulaan harus diperhatikan bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tidak masuk dalam ranah jejaring social, sehingga penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah pada jejaring social seperti facebook tidak dilarang.

Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia
Pasal 26 – 39 mengatur mengenai kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam:
1. Peraturan perundang-undangan (Pasal 26).
Tentu ini adalah sesuatu yang umum. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan yang menyangkut ratifikasi perjanjian internasional yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini. Kita melihat bahwa dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan menyangkut ratifikasi, teks asli selalu dilampirkan tanpa membuat atau menterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya piker ke depan, dalam setiap peraturan perundang-undangan mengenai ratifikasi harus sudah dilampirkan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia perjanjian internasional yang sudah diratifikasi tersebut.
Demikian juga dengan peraturan-peraturan lama yang masih dalam bahasa Belanda perlu segera di Indonesiakan dan disesuaikan dengan undang-undang baru ini.
2. dokumen resmi Negara (Pasal 27)
Penjelasan Pasal 27 menyatakan bahwa yang dimaksud “dokumen resmi negara” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan;
3. pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri (Pasal 28). Penjelasan Pasal 28 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “pidato resmi” adalah pidato yang disampaikan dalam forum resmi oleh pejabat negara atau pemerintahan, kecuali forum resmi internasional di luar negeri yang menetapkan penggunaan bahasa tertentu.
4. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional (Pasal 29 ayat (1). Ayat (2) Pasal 29 memungkinkan digunakannya bahasa asing untuk tujuan yang mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Ketentuan ayat (1) Pasal 29 tidak berlaku untuk satuan pendidikan asing atau satuan pendidikan khusus yang mendidik warga Negara asing.
5. Pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan (pasal 30).
6. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia (Pasal 31 ayat (1). Pasal 31 ayat (2) lebih jauh menentukan bahwa Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penjelasan Pasal 31 Ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum public yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris. Khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) Dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.
7. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Penjelasan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “bersifat nasional” adalah berskala antar daerah dan berdampak nasional. Penjelasan Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud “bersifat internasional” adalah berskala antarbangsa dan berdampak internasional.
8. Komunikasi Resmi dalam lingkungan kerja pemerintah dan swasta
Pasal 33 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta. Bagi mereka yang masih belum mampu berbahasa Indonesia, menurut ayat (2) Pasal 33 wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia. Pengertian dari lingkungan kerja swasta, dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 33 sebagai mencakup perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.
9. Laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah (Pasal 34)
10. Karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah (Pasal 35 ayat (1) menentukan bahwa penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Dikecualikan dalam hal ini adalah untuk tujuan atau bidang kajian khusus yang dapat menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah. menentukan
11. Nama geografi di Indonesia harus dalam bahasa Indonesia. Nama geografi itu harus satu nama resmi. Tidak dilarang dalam hal ini menggunakan nama tidak resmi.
Pasal 36 ayat (3) menyebutkan beberapa hal yang harus menggunakan bahasa Indonesia, yaitu nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Untuk hal-hal ini dapat digunakan bahasa daerah atau bahasa asing jika memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat dan/atau keagamaan.
Dengan demikian nama-nama seperti Cilandak Town Square sudah tidak dapat lagi digunakan. Senayan City, mungkin harus disebut sebagai Kota Senayan.
12. Informasi tentang Produk atau jasa
Pasal 37 mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia untuk informasi produk baik barang atau jasa baik produksi dalam negeri maupun produk asing. Undang-undang memperkenankan dilengkapinya informasi produk dalam bahasa asing atau bahasa daerah.
13. Rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum wajib dalam bahasa Indonesia (Pasal 38). Bahasa Indonesia dalam hal-hal tersebut dapat disertai bahasa asing atau daerah.
14. Informasi melalui media massa harus dalam bahasa Indonesia kecuali mempunyai tujuan khusus atau sasaran khusus (Pasal 39)

Pasal 40 mementukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Sanksi
Undang-undang tidak mengatur mengenai sanksi jika kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar. Namun untuk beberapa hal tertentu dapat dilihat bahwa sanksinya akan terlihat jika ada proses hokum. Misalnya, kewajiban membuat perjanjian dalam bahasa Indonesia. Jika ternyata ada perkara kelak di pengadilan, maka jika perjanjian yang menjadi persoalan ditulis dalam bahasa asing maka mungkin tidak dianggap sah karena melanggar Pasal 1320 KUHPerdata tentang sarat sahnya perjanjian.

Tentu masih akan dilihat lebih jauh bagaimana pelaksanaan undang-undang ini nantinya.
Pasal 72 UU ini menentukan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur antara lain soal bahasa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan undang-undang ini. Ini akan dilihat dalam Peraturan Presiden yang akan dating yang paling lambat harus ada dua tahun setelah berlakunya undang-undang ini, yaitu tanggal 8 Juli 2011 (Lihat Pasal 73).

Rabu, 29 Juli 2009

Hak Jaksa Mengajukan PK

Dalam tulisan saya berjudul “Hak Jaksa Mengajukan PK dan Batasannya”, saya mengulas mengenai hak jaksa untuk mengajukan PK dan menyimpulkan bahwa jaksa berhak mengajukan PK sesuai Pasal 263 ayat (3) KUHAP. Dalam tulisan tersebut saya hanya menyitir mengenai Putusan MA dalam Negara v Muchtar Pakpahan, Negara v Pollycarpus, dan Negara v H. MULYAR bin SAMSI. Saya tidak menyinggung Putusan MA dalam Negara v JOKO SOEGIARTO TJANDRA (Putusan Mahkamah Agung Nomor 12PK/PIDSUS/2009 Tahun 2009) dan Negara v Syahril Sabirin (Putusan Mahkamah Agung Nomor 07PK/PIDSUS/2009 Tahun 2009), karena pada waktu menuliskan hal itu belum membaca kedua putusan MA tersebut. Setelah saya membaca kedua putusan yang terakhir, saya melihat bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh MA semakin jauh dari yang ditentukan oleh KUHAP.
Pasal 263 ayat (3) KUHAP memberikan hak atau wewenang kepada Jaksa untuk mengajukan PK tetapi hal itu sangat terbatas hanya terhadap putusan yang “dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”. Hal ini berarti bahwa dalam keseluruhan PK yang diajukan oleh jaksa, MA seharusnya menolak mengabulkan permintaan PK tersebut.
Dalam dua putusan terakhir yang saya sebut di atas, terdapat dissenting opinion, yang menolak untuk mengabulkan permintaan PK jaksa. Namun demikian dissenting opinion tersebut tidak membantu meluruskan dalam hal-hal apa jaksa dapat mengajukan PK. Dissenting Opinion yang ada meneguhkan pandangan bahwa KUHAP tidak mengatur PK oleh jaksa.
Pertimbangan MA dalam Negara v JOKO SOEGIARTO TJANDRA dan Negara v Syahril Sabirin sangatlah tidak masuk akal dan karena itu tidak dapat dibenarkan dalam kerangka berpikir KUHAP. MA dalam kasus-kasus itu seharusnya menolak permohonan Jaksa karena sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (3) putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dipersoalkan "tidak ada memuat pertimbangan bahwa perbuatan yang didakwakan telah terbukti tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan." Setelah gagal menemukan landasan hukum yang jelas dalam KUHAP, MA mendasarkan diri pada pertimbangan kepentingan umum. Tidak jelas kepentingan umum yang mana yang memperbolehkan MA untuk menerima permohonan PK yang diajukan oleh jaksa dalam kedua kasus tersebut dan dalam hal apa serta sejauh mana pertimbangan kepentingan umum harus mengesampingkan bunyi undang-undang.

Pendapat Mahkamah Konstitusi
Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH , Hakim Agung, yang memberikan dissenting opinion dalam Negara v Syahril Sabirin tersebut, menyitir pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 16/PUU-VI/2008. MK juga berpandangan bahwa Jaksa tidak berwenang mengajukan PK. MK menyatakan dalam halaman 52 dari Putusannya:

: “....proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan peradilan di tingkat pertama, banding dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan peninjauan kembali tersebut dibatasi hanya bagi Terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan dalam tingkat pertama, banding dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. Jikalau benar bahwa ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang limitatif tersebut dipandang tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena terjadinya pergeseran dalam paradigma yang dianut, maka ketentuan hukum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebutlah yang harus diubah dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kesadaran hukum baru yang berkembang dan hidup dalam masyarakat melalui proses legilisasi “

Mahkamah Konstitusi hanya melihat pada Pasal 263 ayat (1) untuk berpendirian bahwa jaksa tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan PK. MK terkecoh dengan pendirian bahwa jaksa tidak berwenang mengajukan PK tanpa melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan Pasal 263.

Jika sekiranya Pasal 263 ayat (3) KUHAP dibaca dengan teliti maka MK tidak akan membuat pertimbangan sedemikian dan MA juga tentu tidak akan menerima PK yang diajukan oleh jaksa tersebut dan tidak perlu sampai menyitir Penjelasan Pasal 49 Undang Undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menyangkut pengertian dari kepentingan umum untuk membenarkan PK oleh jaksa.
Saya pikir perlu ditatar agar para penegak hukum menafsirkan undang-undang secara benar dan mentaatinya.

Kamis, 23 Juli 2009

Putusan MK soal Pasal 160 KUHP

Dalam perkara yang diajukan Dr. Rizal Ramli yang meminta pembatalan Pasal 160 KUHP, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil kesimpulan dalam PUTUSAN Nomor 7/PUU-VII/2009 yang dibuat dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu sembilan, bahwa “Pasal 160 KUHP adalah conditionally constitutional dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil” (Lihat Para [4.3]). Sehubungan dengan kesimpulan MK tersebut, MK mengadili bahwa Permohonan Dr. Rizal Ramli tersebut ditolak. Dalil-dalil yang disampaikan oleh Dr. Rizal Ramli keseluruhannya ditolak oleh MK. Dalam pertimbangannya MK menyatakan:

“Bahwa meskipun pasal a quo lahir pada masa kolonial Belanda, tetapi menurut Mahkamah substansi norma yang terkandung dalam pasal a quo tetap sejalan dengan prinsip-prinsip negara yang berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam pasal a quo memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara-negara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Nilai hukum yang hendak dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti perintah Undang-Undang atau perintah jabatan.”

Namun demikian MK berpendirian bahwa:

“Menurut Mahkamah, walaupun pasal a quo berasal dari warisan kolonial Belanda, namun substansinya yang bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal a quo harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil.” (lihat Para [3.14.1]

Hal ini tentu menimbulkan persoalan dalam praktek. Dengan menolak permohonan Dr. Rizal Ramli dalam kasus tersebut berarti bahwa Pasal 160 adalah konstitusional dan masih berlaku. Namun kesimpulan MK bahwa Pasal 160 konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materiil merupakan sesuatu yang aneh.
Dalam perkara tersebut dihadirkan dua orang saksi ahli, yang adalah pakar dalam bidang hukum pidana, yaitu Prof. Dr. J.E. Sahetapy dan Dr. Rudy Satrio. Kedua ahli ini berbeda pandangan mengenai Pasal 160. Menurut Prof. Sahetapy, Pasal 160 adalah delik materiil (Kesimpulan butir 4 hlm. 33 putusan MK) sedangkan Dr. Rudy Satrio berpandangan bahwa Pasal 160 adalah delik formil (hlm 35 Putusan MK).

MK tidak mempertimbangkan persoalan delik formil-materiil ini secara mendalam. Jika pendapat Rudy Satrio, bahwa Pasal 160 adalah delik formil, diikuti maka Pasal 160 adalah inkonstitusional. Jika pendapat Prof. Sahetapy, bahwa Pasal 160 adalah delik materiil, yang diikuti maka, menurut MK, Pasal 160 adalah konstitusional. Tentu hal ini menjadi persoalan siapa mengikuti pandangan bahwa Pasal 160 termasuk delik formil dan siapa yang mengikuti pandangan bahwa Pasal 160 adalah delik materiil. Persoalan apakah suatu delik adalah delik formil atau materiil tidak ditentukan secara tersurat dalam KUHP. Bahwa suatu delik adalah delik formil atau materiil disimpulkan dari perumusan delik yang bersangkutan. Untuk keperluan perkara pidana, harus dibuktikan unsur-unsur delik.
Jadi MK tidak ada mengubah ketentuan dalam Pasal 160 KUHP.

Untuk keperluan penyidikan, tentu penyidik akan berpegang pada amar putusan MK yang menolak permohonan dari Dr. Rizal ramli tersebut dan hal ini mempunyai konsekwensi bahwa Pasal 160 adalah konstitusional dan masih berlaku, tanpa perlu menghiraukan putusan MK bahwa yang konstitusional adalah bahwa Pasal 160 adalah delik materiil.



Catatan: Sebelumnya, Pasal 160 KUHP juga pernah dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi oleh Dr. R. PANJI UTOMO tetapi ditolak oleh MK dengan alasan Dr. R. PANJI UTOMO tidak mempunyai legal standing untuk memohonkan pengujian atas Pasal 160 tersebut (Lihat Putusan MK No. 6/PUU-V/2007).

Minggu, 12 Juli 2009

Farmasi Online

Dunia farmasi tidak mau ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Penjualan obat-obatan secara online di berbagai belahan dunia sudah dimulai pada tahun 1990-an dan berkembang sedemikian rupa. Aturan-aturan sudah diterapkan dan pedoman-pedoman mengenai pelaksanaan farmasi online sudah dibuat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah juga mengeluarkan pedoman untuk pelaksanaan farmasi online ini. Berhubung korban berjatuhan, yang mengakibatkan perkara-perkara baik pidana maupun sipil di Amerika Serikat banyak digelar bernilai jutaan dollar. Kongres Amerika Serikat sudah mengeluarkan juga undang-undang untuk mengatur farmasi online, yang mulai berlaku pada tangga 13 April 2009 yang lalu.
Penjualan prouk-produk farmasi di Internet sudah meluas. Internet menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih murah, dan kemungkinan pembelian secara anonym. Ketentuan penjualan obat tergolong restriktif, penjuala produk-produk media tidak selalu perlu menjadi restriktif. Farmasi online mempunyai dampak dalam menunjukkan bahwa produk-produk farmasi merupakan barang-barang yang terjangkau dan dapat mendorong otonomi dari pasien dalam menentukan pilihan pengobatannya.

Para pebisnis di Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia farmasi ini. Demikianlah misalnya beberapa apotik ataupun toko obat telah menyediakan penjualan obat dan alat-alat kesehatan lainnya secara online. Bahkan ada juga apoteker yang menawarkan jasa konsultasi obat secara online. Lihat misalnya, seperti Apotik Tempo, Apotik Medicastore, Apotik Indica dan Bali Chemist. Juga pihak lain di luar negeri telah secara sengaja melakukan penjualan obat-obatan dari luar negeri ke Indonesia, seperti Rumah Farmasi.

Permasalahan-permasalahan hukum berkenaan dengan Farmasi Online
Hukum yang berlaku terhadap farmasi online akan sangat banyak menyentuh persoalan etika. Haruskah individu dihalangi hukum dari otonominya untuk secara bebas memilih cara-cara pengobatannya secara personal. Internet juga dapat mempunyai dampak positif menyangkut pemeliharaan kesehatan secara umum. Harga produk farmasi yang dapat lebih murah dapat meningkatkan ketersediaan bahkan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung. Internet juga dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Program pemerintah mengenai pelayanan universal yang akan membuat jangkauan Internet sampai ke desa-desa akan mendorong hal ini. Produk-produk yang ditawarkan juga dapat menjangkau orang yang mempunyai cacat tertentu yang biasanya mendapatkan kendala dalam berkomunikasi dengan apoteker. Internet juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi diantara sesame professional, yaitu antara dokter dan apoteker dalam lingkungan yang lebih aman. Internet juga menjanjikan untuk penyebaran informasi produk-produk farmasi dan pemeliharaan kesehatan dan dapat memimpin pada manajemen pemeliharaan kesehatan. Para apoteker dapat menggunakan Internet untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam standar pelayanan farmasi di apotik yaitu melakukan Promosi dan Edukasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Terdapat banyak permalahan hukum menyangkut farmasi online, seperti resiko-resiko kesehatan dari obat yang salah atau obat bajakan, alergi yang mungkin dialami oleh konsumen yang tidak diketahui oleh farmasist ketika menawarkan obat secara online, interaksi dengan pengobatan lain yang sudah dilakukan oleh konsumen, formulasi obat-obatan yang mungkin berbeda dari satu Negara yang lain. Seorang apoteker dapat memberikan nasehat mengenai obat atau akibat samping dari obat, tetapi kecil kemungkinannya hal semacam itu ada dalam penjualan obat melalui Internet.
Departemen Kesehatan RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia sampai dengan saat ini belum menunjukkan posisinya mengenai farmasi online ini.

Perijinan
Khusus menyangkut perizinan, tidak begitu jelas apakah bagi apotik, apotik rakyat, dan toko obat eceran di Indonesia, apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk mengadakan farmasi online. Empat apotik yang menyediakan transaksi secara elektronik tidak memberitahukan dalam situsnya bahwa izin yang dimiliki berlaku untuk di dunia maya. Apakah apotik, apotik rakyat, dan toko obat eceran disamping mendirikan usahanya di tempat tertentu juga diperkenankan untuk memperluasnya sampai menggunakan sarana Internet untuk menjangkau konsumen dan melakukan pelayanan secara langsung dan melakukan konsultasi obat secara online. Mengingat izin apotik, apotik rakyat, dan toko obat ecerean adalah untuk mendirikan apotik di suatu kabupaten/kota, apakah apotik, apotik rakyat, atau toko obat eceran di suatu kota, dengan menggunakan farmasi online, dapat secara langsung menjangkau konsumen di wilayah dimana izinnya berada?

Produk Farmasi
Produk farmasi yang beredar di Indonesia harus mempunyai surat izin edar. Salah satu apotik yang menyediakan transaksi elektronik secara tegas menyebutkan bahwa produk yang dijualnya teregristrasi di Indonesia. Terdapat satu apotik yang melakukan transaksi elektronik yang menyediakan juga produk yang terdaftar atau malah langka di Indonesia dan menjanjikan dapat menyediakan obat-obatan dari luar negeri.

Farmasi Online Luar Negeri:
Produk-produk luar negeri ditawarkan oleh salah satu penyedia jasa yang menjual produk-produk farmasi khusus produk Australia. Juga farmasi online yang didirikan di luar negeri apakah mereka dapat secara langsung menawarkan/mengedarkan menjual obat-obatan dan suplemen ke dalam negeri. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempersyaratkan bahwa agar dapat beredar di Indonesia, obat dan suplemen harus terdaftar di Indonesia dan memenuhi persyaratan pelabelan. Juga untuk keperluan periklanan produk-produk yang bersangkutan harus sudah mendapatkan izin edar di Indonesia. Dengan demikian akan menjadi persoalan apakah produk-produk yang dibuat diluar dapat ditawarkan secara langsung melalui media Internet dan dibeli melalui transaksi elektronik, dan yang pada dasarnya mengimpor obat-obatan/suplemen.
Penyedia jasa penjualan produ-produk Australia ini memang bukan Apotik. Mungkin temasuk toko obat eceran online terhadap produk luar negeri.

Ketentuan mengenai sifat dari kontrak
Pengiriman produk-produk obat merupakan tindakan kefarmasian dan harus dilakukan setelah menunukkan resep dokter. Kewajiban menunjukkan resep dokter merupakan kendala dalam pengembangan farmasi online. Penerimaan akan tandatangan elektronik dapat berdampak pada penggantian atas resep dokter yang asli. UU ITE menampung hal ini dimana dinyatakan bahwa jika suatu aturan mewajibkan harus tertulis dan asli maka hal ini dapat dipenuhi dengan hanya menunjukkan dokumen elektronik.
Privasi
UU ITE mengatur mengenai kewajiban melindungi data pribadi. Mengingat farmasi online mengumpulkan data-data pribadi dari konsumen maka para penyedia jasa farmasi online harus juga menyesuaikan praktek-praktek pengumpulan data pribadinya dengan memberitahukan hal itu kepada konsumen.

Kerahasiaan
Apoteker, sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, diwajibkan memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya. Dan khusus untuk penderita penyakit tertentu seperti cardiovascular, diabetes, TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan.
Mengenai konsultasi obat yang dilakukan secara online maka para penyedia jasa harus benar-benar dapat menjaga kerahasiaan dari komunikasinya karena hal ini mungkin bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bidang farmasi. Harus dijaga intersepsi dari pihak lain terhadap konseling yang dilakukan secara online.

Kesulitan Farmasi Online:
Yang mungkin sulit dilakukan dalam Farmasi Online adalah mengenai butir 1.2.7 dari Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik yang berbunyi:
1.2.7. Monitoring Penggunaan Obat.
Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti cardiovascular, diabetes , TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, saya piker pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, BPOM, dan dinas-dinas kesehatan, serta Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, sesuai bidang masing-masing, perlu membuat penegasan mengenai boleh tidaknya izin apotik, apotik rakyat, dan toko obat diperluas hingga mencakup penyaluran obat melalui transaksi secara online. Penertiban juga perlu dilakukan menyangkut produk-produk farmasi yang ditawarkan di/ke Indonesia. Tentu disini perlu ditegaskan bahwa hokum yang menyangkut peredaran/periklanan produk-produk farmasi yang dijual di/ke Indonesia secara online juga tunduk pada ketentuan yang ada. Tata cara pelaksanaan farmasi online perlu diatur, yaitu menyangkut persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam UU ITE dan kefarmasian diperlakukan secara ketat.
Dengan demikian kita dapat berharap agar ke depan apotik, apotik rakyat, dan toko obat eceran dapat menyediakan layanan farmasi online secara lebih berani dan lebih baik.

Rabu, 08 Juli 2009

Pilpres di kampungku

Sebagaimana diperkirakan, Pasangan SBY-Boediono menang telak dengan perolehan suara 270 suara di TPS 24 PPS Pondok Karya PPK Pondok Aren Tangerang. Pasangan Ibu Megawaty-Prabowo mendapatkan 75 suara dan Pasangan Bapak Jusuf Kalla-Wiranto mendapatkan 70 suara. 10 suara dinyatakan tidak sah. Suara tidak sah ini karena surat suara tidak dicontreng sama sekali (1 surat suara), ada yang mencontreng lebih dari satu kali dalam satu nomor, dan 2 surat suara dicontrengnya lebih dari satu pasangan capres. Salah satu surat suara yang dinyatakan tidak sah karena disamping mencontreng pada nomor 2, juga menuliskan “SBY, lanjutkan terus” pada bagian bawah. Jadi dianggap sah. Begitu bersemangatnya pemilih tersebut sampai suaranya dianggap tidak sah. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT pada TPS 24 tersebut sebanyak 668 pemilih. Menurut informasi ada 25 Orang pemilih yang menggunakan KTP.
Jadi tidak semua yang terdaftar dalam DPT memilih. Saya perhatikan nama-nama yang ada dalam DPT tidak ada yang double.
Suasana perhitungan suara cukup riuh dengan sorak-sorai dari ibu-ibu yang masih terlihat muda setiap kali dibacakan pilihan dalam surat suara. Dan pada akhir penghitungan suara, ibu-ibu itu terlihat sangat gembira dan bercakap-cakap sesama mereka dan berharap pemilihan hanya satu putaran saja. Semoga.....

Senin, 06 Juli 2009

Mahkamah Konstitusi Makin Jadi Aja

Dalam PUTUSAN Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu Sembilan, MK memutuskan bahwa KTP atau Paspor (bagi yang berada di luar negeri) yang masih berlaku dapat dijadikan sebagai bukti untuk memberikan suara dalam pemilu presiden, bagi mereka yang tidak terdaftar dalam DPT. Tentu ada ketentuan bahwa Pemegang KTP harus dilengkapi oleh Kartu Keluarga atau sejenisnya dan hal ini harus dilakukan di TPS di RT/RW di alamat yang disebutkan dalam KTP.
Sebelum memilih, Pemegang KTP atau Paspor harus mendaftarkan terlebih dahulu pada KPPS dan penggunaan hak memilih ini dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.

Hal lain yang menarik perhatian adalah bahwa MK membuat putusan yang bersifat self executing yaitu putusan yang tidak memerlukan peraturan perundang-undangan untuk pelaksanaannya. MK MENYATAKAN:

[3.21] Menimbang bahwa pembenahan DPT melalui pemutakhiran data akan sangat sulit dilakukan oleh KPU mengingat waktunya yang sudah sempit, sedangkan penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk menggunakan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT merupakan alternatif yang paling aman untuk melindungi hak pilih setiap warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah memandang bahwa penggunaan KTP atau Paspor yang masih berlaku untuk memilih tidak dapat diberlakukan melalui keputusan atau peraturan KPU; sedangkan bentuk hokum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) juga beresiko menimbulkan masalah jika ternyata nantinya dibatalkan melalui legislative review pada saat pembahasan dalam masa sidang DPR berikutnya;
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, Mahkamah memutuskan dalam Putusan yang bersifat self executing yang langsung dapat diterapkan oleh KPU tanpa memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) guna melindungi, menjamin, dan memenuhi hak konstitusional warga negara untuk menggunakan hak pilihnya;

Lebih jauh MK menyatakan dasar hokum dari putusannya tersebut:
[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Lalu MK menyatakan perlu untuk memerintahkan KPU:
[3.23] Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut…….

Tentu kelak hal ini akan menjadi persoalan konstitusional apakah memang MK dapat membuat perintah kepada KPU dan apakah MK dapat membuat putusan yang bersifat self executing.

Jumat, 03 Juli 2009

Larangan terhadap Rokok Kretek di AS lanjutan

Dalam posting saya terdahulu mengenai larangan terhadap Rokok kretek di AS, Presiden Obama sudah menandatangani RUU tersebut dan sekarang menjadi undang-undang yang disebut sebagai Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. FDA yang diberikan wewenang menyangkut pelaksanaan UU tersebut meminta komentar dari public mengenai pelaksanaan wewenangnya tersebut.

Televisi Protokol Internet

Pemerintah, dalam hal ini Depkominfo, telah selesai menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia. Dalam siaran persnya dinyatakan, Pemerintah mengadakan konsultasi public hanya dalam waktu 3 hari, yaitu tanggal 16 s/d 19 Juni 2009. Berdasarkan komentar yang ada tersebut, maka dilakukan pembahasan dengan pelbagai pihak (tidak disebutkan) dan pada tanggal 1 Juli 2009 dilaporkan bahwa Rancangan Keputusan Menteri (selanjutnya disebut RPM saja), yang diharapkan dapat segera disahkan oleh Menteri Kominfo, yth. Prof. Muhammad Nuh.

Saya melihat Rancangan Keputusan Menteri tersebut agak sedikit dibuat terburu-buru. Tidak jelas target yang ditujunya. Pemilu Presiden akan diadakan tanggal 8 July 2009. Belum jelas siapa yang akan terpilih. Siapapun Presiden yang terpilih, Menteri tidak perlu terburu-buru membuat aturan yang akan mengikat dimasa mendatang.

Menyangkut materi RPM tersebut dapat diberi catatan:

Penyelenggara Televisi Protokol Internet adalah Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV (Pasal 4 ayat (1) RPM).
Dari RPM tersebut dilihat bahwa konsorsiumlah yang memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet. Izin-izin yang diperlukan itu disebutkan dalam ayat (2) Pasal 4, yaitu Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ ISP), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Anggota konsorsium tidak harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut (ayat 3). Ketentuan ayat (3) ini tidak cocok dengan dengan ayat (1) karena dalam ayat (1) terdapat kata “dan” yang berarti bahwa konsorsium itu memiliki sekurang-kurangnya dua anggota dan konsorsium itu telah memiliki izin-izin yang diperlukan. Hal ini akan berbeda jika yang digunakan adalah kata “yang”. Jika sekiranya kata “yang” dipakai, maka yang dimaksudkan tentulah badan-badan hokum anggota konsorsium itu yang mempunyai izin-izin. Dengan menggunakan “dan” dalam ayat (1) maka izin-izin yang diperlukan itu milik dari konsorsium. Kalau kata “yang’ dipakai dalam ayat (1) maka ayat (3) merupakan perluasan dimana dimungkinkan anggota yang tidak punya izin menjadi anggota konsorsium dan anggota konsorsium yang tidak punya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh menjadi ketua konsorsium (ayat (5)).

Anggota-anggota suatu konsorsium tidak boleh menjadi anggota konsorsium lain (ayat 4). Salah satu anggota diangkat menjadi ketua dan ketua ini harus yang mempunyai salah satu izin yang disebut dalam ayat (2).
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa dasar hokum pendiriaan konsorsium adalah perjanjian kerjasama yang mengikat yang dikuatkan dengan Akta Notaris. Perjanjian tersebut akan menyebutkan peran dan tanggungjawab anggota konsorsium (Pasal 5 ayat (2).
Pasal 6 RPM mengatur kepemilikan saham pihak asing dalam anggota konsorsium, tetapi tidak begitu jelas maksudnya dan relevansinya.
Penyelenggara, yang adalah konsorsium, harus mempunyai izin penyelenggaraan Televisi Protokol Internet. Mengingat bentuk konsorsium tidak ada dalam hokum Indonesia sebagia suatu bentuk usaha, maka menjadi tidak senonoh memberikan konsorsium untuk mendapatkan izin.

Cakupan Penyelenggara:
Pasal 7 RPM menentukan Layanan IPTV terbatas pada:

a. layanan penyiaran (pushed services), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan Pay per View;

b. layanan multimedia (pulled services dan interactive services), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari pelanggan;

c. layanan transaksi elektronik;

d. layanan akses internet untuk kepentingan publik;

Dihubungkan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 RPM tersebut, Penyelenggara Televisi Protokol Internet tidak hanya memberikan layanan televise, tetapi juga layanan multi media, layanan trasaksi elektronik, dan lasanan ISP. Ini artinya bahwa Penyelenggara yang adalah konsorsium dimungkinkan bersaing dengan anggota-anggota konsorsium.

Pasal 10 dan 12 menentukan apa yang harus dimiliki oleh Penyelenggara. Mengingat penyelenggara adalah suatu konsorsium, yang dalam hokum Indonesia, tidak tercatat sebagai suatu badan hokum ataupun badan usaha, bagaimana ia dapat “memiliki”.

Banyak hal lain yang terdapat dalam RPM tersebut yang ganjil yang tidak perlu diurai lebih jauh disini. Saya kira RPM itu perlu dipikirkan lagi untuk diperbaharui sebagaimana mestinya.
Sebaiknya dipikir lagi lebih matang agar jangan sampai membuat peraturan yang tidak mengena dan yang pada akhirnya hanya sekedar kertas yang tiada berguna.

Rabu, 24 Juni 2009

Internet Governance

Dalam minggu ini, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) mengadakan pertemuan ke 35 di Sydney Australia. Diantara topic yang menjadi perhatian adalah usulan dari Komisi Masyarakat Eropa, yang dituangkan dalam sebuah komunikasi berjudul Internet governance: the next steps.
Cukup menarik perhatian saya mengenai apa pengertian dari Internet Governance ini. Hasil-hasil dari Pertemuan ICANN tersebut akan dituliskan setelah selesainya pertemuan tersebut.
Para 34 dari TUNIS AGENDA FOR THE INFORMATION SOCIETY menyatakan:
“A working definition of Internet governance is the development and application by governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the evolution and use of the Internet.” Dari defenisi yang disebutkan di atas, dapat ditarik tiga hal yang dilakukan dalam Internet Governance ini, yaitu standardisasi teknis, pengalokasian dan pemberian sumberdaya, dan formulasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian sengketa.
Standardisasi teknis
Hal pertama adalah standardisasi teknis. Hal ini berkaitan dengan bagaimana keputusan-keputusan dibuat berkenaan dengan protocol-protokol dasar jaringan, aplikasi-aplikasi perangkat lunak, dan standar format data yang membuat internet bekerja dengan baik. Organisasi-organisasi yang melaksanakan fungsi ini mendefenisikan, mengembangkan, dan mencapai consensus mengenai spesifikasi teknis. Spesifikasi-spesifikasi kemudian dipublikasikan sebagai suatu cara untuk pengkkordinasiaan pembuatan peralatan, desain software, dan ketentuan-ketentuan pelayanan yang akan memastikan kesesuaian dan keberoperasian teknis. Standardisasi teknis dari Internet telah dilakukan terutama oleh para pelaku dari kalangan swasta.
Dalam Internet Governance, kerapkali terdapat hubungan yang sangat erat antara factor-fator teknis dan kebijakan. Pilihan-pilihan kebijakan dapat dibatasi oleh arsitektur teknis atau harus memberhatikan kelayakan teknis. Pada sisi llain, kadangkala terdapat tekanan yang diberikan kepada para pengembang standar teknis untuk merefleksikan keputusan-keputusan mengenai kebijakan dalam pengembangan standar-standar.
Pengalokasian dan Pemberian Sumberdaya
Hal kedua adalah pengalokasian dan pemberian sumberdaya. Ketika penggunaan sumberdaya global, seperti space untuk alamat IP, spectrum radio atau nomor kode Negara, harus eksklusif, penggunaan harus dikoordinasikan atau diadministrasikan oleh suatu organisasi atau beberapa mekanisme yang lain. Otoritas pemberian mengalokasika space sumberdaya dan memberikan bagian darinya kepada pengguna yang spesifik. Mereka juga mengembangkan kebijakan-kebijakan prosedur-prosedur atau aturan-aturan untuk membimbing keputusan-keputusan mengenai pengalokasian dan pemberian. Fungsi ini merupakan sumber awal dari perselisihan mengenai Internet Governance, dimana perselisihan mengenai pemberian Domain Name Tingkat Tinggi membawa pada pembentukan Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Pemberian sumberdaya bukanlah hal yang sama dengan standardisasi teknis. Standar teknis dapat menciptakan sumberdaya virtual yang mewajibkan pemberian yang eksklusif ketika dibuat beroperasi (contohnya standar-standar teknis protocol IP menciptakan space alamat dan Protokol DNS mendefenisikan space domain name. Namun demikian, mendefenisikan dan mencapai consensus mengenai standar adalah fungsi yang sama sekali berbeda dari pengalokasian dan pemberian selanjutnya atas sumber daya. Beberapa organisasi mengkombinasikan kedua fungsi itu, seperti IEEE Ethernet group, ITU; sementara yang lain, seperti ICANN, IETF, North American Numbering Council, tidak melakukannya. Persoalan mengenai otoritas dibelakang organisasi-organisasi atau mekanisme-mekanisme adalah perlu dalam pengalokasian sumber daya. Siapa yangpaling bertanggungjawab untuk pengambilan keputusan, baik dalam pengertian hokum maupun politik, menjadi perlu dan kerapkali entitas yang mempunyai otoritas yang legitimate dapat mempengaruhi bagaimana sumberdaya diberikan. Dalam hal sumber daya langka, control atas institusi menjadi perlu bagi pelaku yang berkenaan.
Formulasi Kebijakan, Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
Hal ketiga adalah pembuatan kebijakan. Hal ini merujuk pada formulasi kebijakan, pelaksanaan dan pemantauan, dan penyelesaian sengketa. Ia mencakup pengembangan norma-norma, aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang mengatur tingkah laku dari manusia dan organisasi, sebagai kebalikan dari struktur dan operasi dari teknologi. Meskipun Internet sendiri adalah semata-mata saluran untuk berkomunikasi dan oleh karenanya kebijakan bersifat netral, banyak issu kebijakan public timbul baik sebagai konsekwensi dari penggunaannya oleh pertumbuhan dalam penggunaan dalam koneks internasional atau karena Negara-negara dan actor bukan Negara ingin merespons pada masalah-masalah nasional maupun internasional dengan mengatur system teknologi itu sendiri.
Prinsip-prinsip dalam Internet Governance
Dalam komunikasi yang disampaikan oleh Komisi Eropa tersebut diatas disebutkan bahwa Prinsip-prinsip dasar yang menjadi kerangka dasar dalam Internet Governance adalah perlunya keamanan dan stabilitas dari Internet secara global, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, privasi, perlindungan atas data-data pribadi, dan memajukan keragaman bahasa dan kebudayaan. Sebagai tambahan atas prinsip-prinsip tersebut Komisi Eropa tersebut menambahkan prinsip-prinsip yang harus ada, antara lain adalah Kepemimpinan dari sector swasta dalam menjalankan operasi Internet sehari-hari perlu tetap dipelihara tetapi badan-badan swasta yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan sumber daya Internet Global perlu diakui oleh komunitas internasional untuk tindakan-tindakan mereka. Peranan pemerintah harus difokuskan terutama pada hal-hal fundamental menyangkut kebijakan public dan tidak terlibat dalam pengoperasian sehari-hari.

Senin, 22 Juni 2009

AUDIT HUKUM ATAS SITUS WEB

Seiring dengan perkembangan yang demikian pesat dalam menyelenggarakan bisnis di Internet adalah baik jika pada permulaan menyadari sifat global dari Internet yang melampaui batas-batas negara. Suatu situs yang dijalankan di Indonesia dapat diakses di seluruh dunia dan akan membuat mungkin tuntutan hukum bagi siapapun. Sehubungan dengan hal itu bagi para penyelenggara jasa Internet, para tukang Internet dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya memperhatikan masalah-masalah hukum yang mungkin akan timbul sehubungan dengan penyediaan jasa Internet.


Indonesia sudah mengundangkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan internet. Sebutlah UU Hak Cipta dan UU ITE. Keberadaan dari kedua undang-undang ini membuat perlu melakukan audit hukum atas situs web. Kedua undang-undang itu memberikan sanksi hukum yang ketat atas pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam undang-undang tersebut.


Banyak masalah hukum yang timbul dengan adanya web site. Sangatlah bijaksana jika memperhatikan masalah-masalah hukum sebelum timbul masalah yang tidak menyenangkan dikemudian hari. Pepatah lama mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atas situs sebelum dilaunch secara publik. Atau jika hendak membeli suatu situs, maka jasa dari konsultan hukum sangat diperlukan dalam melakukan due diligence. Jika ternyata ada masalah sangat baik jika diselesaikan terlebih dahulu untuk melakukan perubahan dimana perlu sehingga situs web yang bersangkutan benar-benar aman.


Tulisan ini dimaksudkan membicarakan beberapa issu yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit atas suatu situs web sebelum mulai dilaunch. Untuk keperluan due-diligence, tulisan ini dapat menjadi kerangka dasar.


Domain Name
Hal pertama yang harus diperhatikan adalah domain name. Apakah Anda berhak atas domain name yang akan Anda gunakan? Banyak sengketa yang muncul sehubungan dengan domain name dan hal yang paling aman adalah bertanya kepada penasehat hukum yang bergerak di bidang hak kekayaan intellektual apakah domain name yang akan digunakan sudah didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek. Jika ternyata aman maka sebaiknya juga domain name yang digunakan didaftarkan sebagai merek. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat domain name sudah dapat didaftarkan sebagai merek.


Pencipta Situs
Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan dalam hal ini adalah sekitar siapakah pencipta situs Anda. Apakah Anda sendiri yang menciptakannya ataukah pegawai Anda atau oleh pihak ketiga, penyedia jasa disain web? Jika yang pertama tentu tidak terlalu soal. Jika yang kedua dan ketiga maka perlu memperhatikan ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta dan perjanjian tertulis yang mengatur mengenai hak cipta apakah hak cipta beralih kepada Anda atau Anda hanya mendapatkan lisensi menggunakan material yang diciptakan oleh disainer.


Jika Anda adalah seorang disainer situs web yang menciptakan situs web untuk klien Anda, perlulah dipersoalkan bagaimana status dari perjanjian disain web. Hak apakah yang Anda miliki atas situs web yang Anda ciptakan untuk klien Anda itu?

Isi dari Situs Web

Apakah isi dari situs web yang bersangkutan? Jika Anda sendiri pencipta dari situs itu dan tidak ada material yang dimiliki oleh pihak lain, maka tidak menjadi persoalan. Namun jika ada material pihak lain seperti gambar, grafis, foto, material tertulis, musik, film dan lain-lainnya yang diciptakan oleh pihak lain diperlukan suatu kesepakatan mengenai hak untuk menggunakan material tersebut.


Keadaan tersebut berbeda jika pihak lain yang menciptakan situs web tersebut. Dalam hal ini masalah-masalah yang harus diselesaikan adalah:
Apakah pihak lain tersebut adalah pegawai yang bekerja untuk Anda? Undang-Undang Hak Cipta telah melahirkan beberapa issu yang berkenaan dengan masalah ini. Membuat jelas soal ini akan membuat jernih mengenai hak apa yang Anda miliki atas material yang diciptakan oleh pihak lain tersebut dalam situs web tersebut.
Jika penciptanya bukan pegawai apakah sudah dibuatkan suatu perjanjian yang menyatakan bahwa semua hak dialihkan kepada anda?

Apakah dalam situs terdapat material yang ditempatkan oleh pihak ketiga yang tidak dilisensikan? Banyak situs yang menyediakan “chat rooms”atau suatu tempat bagi pihak ketiga untuk menempatkan pesannya. Apakah pemilik situs menyediakan suatu mekanisme yang ditempatkan dalam situs melalui mana hak atas suatu material ditentukan atau diserahkan kepada pemilik situs. Apakah ada suatu tata cara penggunaan yang dapat dilihat dalam monitor yang harus dibaca dan disetujui oleh pengunjung sehingga pengunjung dapat menempatkan pesannya. Tidak semua situs mempunyai ketentuan yang sama mengenai hal ini. Detik.com, misalnya, mensyaratkan pengunjung untuk memberikan informasinya dan menyetujui term of use sebelum mulai dapat menempatkan pesan disitusnya. Hukumonline.com mempunyai ketentuan yang lebih longgar. Anda hanya perlu mengisikan nama dan alamat e-mail anda bahkan jika sekiranyapun anda menggunakan nama samaran dan e-mail anda itu hanya e-mail-emailan.
Apakah Anda sudah mendaftarkan situs itu sebagai hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? Undang-Undang Hak Cipta memang tidak mewajibkan pendaftaran hak cipta, tetapi sangatlah baik jika mendaftarkannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.


Apakah Anda sudah mendapatkan ijin untuk menciptakan link dengan situs lain. Masalah yang sesungguhnya mendera adalah masalah deep linking. Deep linking merupakan suatu praktek dimana dari suatu situs dibuat link ke situs lain tanpa melalui halaman utama (home page). Linking sendiri merupakan suatu hal yang vital bagi struktur dari Internet. Sangat jarang suatu website tidak membuat link ke situs lainnya. Link membuat web dapat ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna Internet untuk menemukan apa yang dicarinya. Banyak situs yang mewajibkan pihak-pihak yang ingin menciptakan link ke situsnya untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu. Dengan menggunakan deep linking terhadap suatu situs, pengguna diijinkan untuk memasuki suatu situs dengan membypass home page yang kerapkali berisi iklan, syarat-syarat dan kondisi dan informasi yang berguna untuk penggunaan situs itu.


Siapa yang menciptakan META tag dan kata kunci? Apakah Anda sudah pasti mengenai masalah yang potensial muncul sehubungan dengan metatag? Masalah seperti ini telah muncul ke permukaan sehubungan dengan perluasan jangkauan hukum merek ke dunia maya.


Apakah Anda sudah membuat suatu pernyataan (Disclaimer) yang cukup jelas bagi para pengunjung ke situs web.

Hak
Masalah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan adalah hak apa yang anda miliki untuk menggunakan material yang diciptakan oleh pihak lain. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus dimajukan.
1. Jika Anda sudah mendapatkan hak melalui suatu perjanjian tertulis yang sah dan menandatangani perjanjian sesuai dengan Pasal 8 UU Hak Cipta, barangkali Anda akan memiliki semua hak meliputi hak untuk menempatkan material dalam situs web. Bagaimanapun perjanjian semacam ini perlu diperiksa oleh penasehat hukum yang handal karena memang UU Hak Cipta memberikan pengertian dan syarat yang samar-samar mengenai hal ini.
2. Jika Anda memiliki perjanjian yang lain maka perjanjian itu juga harus diperiksa untuk menentukan apakah hak-hak itu juga meliputi hak atas situs web. Hak-hak semacam ini disebut electronic right. Dalam hal ini yang perlu dipertanyakan adalah apakah hak itu hak atas web site ataukah hak itu merujuk pada penggunaannya untuk format elektronik seperti CD-ROM atau DVD. Apakah dalam hak itu termasuk hak untuk mensublisensikan hak ke situs yang lain atau hak untuk menempatkan material dimanapun yang dimaui.
3. Representasi dan jaminan apa yang diberikan oleh licensor atas lisensi tersebut? Apakah ada janji yang dibuat dimana licensor benar-benar memiliki hak atas semua hak yang diberikan kepada Anda?

Material Yang Ditempatkan
1. Apakah Anda potensial untuk bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta atau merek atau penghinaan atau privacy? Masalahnya disini adalah tingkatan pengawasan atas material yang digunakan dalam situs. Kontrol yang lebih besar akan membuat Anda bertindak sebagai seorang publiser dan dengan demikian mengemban tanggungjawab hukum yang lebih besar. Semakin kecil pengawasan yang Anda lakukan semakin sedikit tanggungjawab anda atas material yang potensial membebankan tanggungjawab hukum.
2. Apakah Anda menyediakan suatu pernyataan yang akurat atau menyediakan software yang dapat mengenyahkan setiap material yang tidak sesuai dengan situs Anda. Situs hukumonline.com, misalnya, menyediakan suatu software, dimana jika terdapat kata-kata yang kasar untuk ditempatkan akan disingkirkan sehingga tidak akan masuk dalam situsnya.
3. Apakah dalam situs terdapat material yang digunakan untuk tujuan komersial yang mungkin melanggar bidang hukum lain, seperti hukum anti persaingan tidak sehat? Apakah situs tersebut menerima iklan dari pihak lain dan apakah iklan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu? Apakah ada perjanjian dengan pihak pengiklan yang mencakup masalah-masalah hukum yang timbul?
4. Jika situs Anda menyediakan data base, apakah sudah dilakukan suatu langkah yang perlu untuk melindunginya berdasarkan hukum hak cipta? Memang Undang-Undang Hak Cipta Indonesia sampai dengan saat ini masih belum mengaturnya secara akurat. Berdasarkan WIPO COPYRIGHT TREATY, perlindungan atas database ini dilindungi dengan hukum hak cipta. Kita masih harus menunggu bagaimana pembuat undang-undang mengatur masalah ini.

Operasional dari Situs
1. Apakah Anda memiliki suatu kontrak online dalam situs anda yang mengikat secara hukum. Apakah Anda juga mempunyai persyaratan untuk pelayanan di luar kontrak secara online? Apakah seorang pengunjung harus memberikan persetujuan secara affirmatif terlebih dahulu tentang semua pernyataan mengenai isi dari situs yang terdapat dalam situs anda sebelum mulai membaca situs Anda?
2. Apakah anda menyediakan suatu fasilitas yang dapat melakukan komunikasi secara interaktif diantara para pengguna situs anda seperti chat rooms? Kebijakan apa yang disediakan untuk itu? Apakah pengguna/pengunjung harus memberikan persetujuan secara affirmatif terhadap kebijakan itu sebelum menempatkan pesannya?
3. Apakah ada kebijakan mengenai privacy dan apa isinya?
Penutup
Beberapa masalah menyangkut suatu situs yang disebutkan di atas hanyalah bagian terkecil dari keseluruhan masalah. Tiap-tiap situs harus diaudit berdasarkan sifat dari situs yang bersangkutan, apakah hanya untuk menempatkan informasi pribadi, untuk bisnis, pendidikan dan lain-lainnya. Tulisan ini sudah barang tentu tidak mengkover semua masalah yang mungkin akan timbul.

Bagi para penasehat hukum perlu melakukan eksplorasi lebih jauh beberapa issu hukum yang disebutkan di atas dalam memberikan pelayanan kepada klien. Sudah barang tentu pemilik situs membutuhkan penasehat hukum yang handal untuk memberikan nasehat hukum mengenai resiko yang mungkin akan timbul dari penciptaan suatu situs. Memang tidak semua resiko dapat diperkirakan sebelumnya, apalagi soal Internet yang masih sesuatu hal yang baru dan belum ada ketentuan yang bersifat universal. Tetapi paling tidak para pemilik situs web perlu mempertimbangkan untuk melakukan audit hukum atas situs webnya guna menghindari resiko hukum yang mungkin timbul.

Jumat, 19 Juni 2009

Debat Capres: Perlu pemandu debat yang hadal

Sewaktu memberikan tanggapan balik atas pandangan para Capres atas posisi yang diambil Ibu Megawaty dalam debat Capres mengenai perlindungan atas Tenaga Kerja Indonesia, beliau menyatakan "Semua ngikut saya". Dua Capres lain memang mantan menteri pada masa pemerintahan Ibu Mega.
Kata "semua" dimaksudkan kepada kedua Capres lain, dan bukan semua pemilih yang akan memberikan suara dalam pengambilan keputusan dalam pengadilan rakyat tanggal 8 Juli 2009 yang akan datang.
Sebagaimana dicela oleh berbagai surat kabar yang saya baca hari ini, debat Capres tersebut tidak menimbulkan perdebatan. Yang ada hanya sekedar "saling mengamini" dan tidak ada kejutan yang menyenangkan. Pemandu debatnya, sungguh berhasil sebagai entertainer tetapi gagal sebagai pemandu debat. Pada penghujung debat beliau menyatakan bahwa debat berlangsung secara elegan dan bermartabat. Sayangnya esensi debat bukan semata-mata pada kesantunan yang ditunjukkan tetapi pada kandungan debat itu sendiri.
Saya melihat pemandu debat yang bersangkutan gagal sebagai pemandu debat. Sebaiknya, untuk putaran debat berikutya dicarikan pemandu debat yang lebih baik.

Collecting Society menggugat YouTube

French independent labels collecting society SPPF dilaporkan telah mendattarkan gugatan melawan YouTube karena dugaan pelanggaran hak cipta. Dalam sebuah pernyataan SPP menyatakan bahwa lebih dari 100 video musik yang telah dicabut dari You Tube tahun 2008, muncul lagi dalam berbagai bentuk dalam YouTube. Dalam pemberitaan disebutkan bahwa SPPF mengklaim kerugian sebesar €10 juta.
Akankah Collecting Society, mewakili para anggotanya, di Indonesia mengajukan klaim serupa atas pelanggaran hak cipta atas video musik di YouTube?

Rabu, 17 Juni 2009

Aturan-aturan yang potensial menghambat perdagangan


European Commission melaporkan aturan-aturan yang potensial menghambat perdagangan yang dikeluarkan mitra dagangnya dari Negara-negara G20. Indonesia adalah salah satu Negara yang dilaporkan sebagai membuat aturan yang potensial menghambat perdagangan dengan Eropa.

Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Indonesia, yang menurut laporan tersebut potensial menghambat perdagangan dengan Eropa, adalah menyangkut Aturan perbatasan, aturan internal, dan pembatasan ekspor. Deskripsi dari aturan-aturan Indonesia, sebagaimana disebut dalam laporan tertanggal 12 June 2009 tersebut, adalah sbb:

1.Aturan Perbatasan,
• A regulation which entered into force on 15 December 2008 imposed burdensome requirements on imports on over 500 products. Imports are subject to licenses, must undergo pre-shipment inspection and can only enter the country through six seaports and international airports. Sectors affected: clothing/textiles, electronics, toys, footwear and food/beverages. It became effective for clothing and textiles on 1 January 2009 and for other products on 1 February 2009. The economic impact for EU exporters is up to EUR 630 million19. However, importers with a priority lane status (including biggest European companies) are exempted from these requirements, which reduces its impact.

• Ministry of Trade Decree 8/2009 (08/M-DAG/PER/2009) requires that 200 iron and steel products can only be imported by licensed importers and that all shipments must undergo a pre-shipment inspection. The requirement for pre-shipment inspection was postponed until 30 April 2009. Other requirements imposed by the Decree (import licenses) will apply nevertheless. The application of the Decree has been further delayed since the Minister of Trade is still considering which user industries should be excluded. No firm date for application has been set.

• From August - September 2008 the Indonesian food and drug regulatory agency started to vigorously enforce the requirement that all foodstuffs must be approved and registered. It is reported that it can take 6 to 9 months to register a product. BPOM seems to recognise to a certain extent the long delays in registration and has committed itself to reducing the time to 3 months (the legal requirement is 45 days).

• Ministry of Health Decree 1010/2008 restricts the scope of imported drugs that can be registered and provided that drugs which are currently importedmust be manufactured locally within 5 years. The Decree was adopted and became effective on 3 November 2008. Contrary to previous commitments to ensure that existing foreign importers (so called PBF companies) could continue to register their products, the Ministry of Health has back tracked to its original position so that drugs can only be imported if they fulfil a need and are not manufactured locally and imported drugs can only be registered by companies having manufacturing facilities in Indonesia. EU exports of pharmaceuticals to Indonesia amounted to EUR 145 million in 2007..

• Ministry of Finance Decree 19/2009 raises import tariffs on some products that are competing with locally manufactured products. This includes products such as milk, animal or vegetable oils, fruit juices, coffee and tea, chemicals, silver, steel, electronic products (machines, TVs etc.), manufactured products are as follows: packaged juices (10 to 15%), instant coffee (5 to 10 %), iron wire (7,5 to 10%), wire nails (0 to 7,5%) and electrical and non-electrical milling machines (0 to 7,5%). At the same time certain tariffs are reduced, mainly on input products needed for local manufacturing (e.g. dairy products and base chemicals). The Decree was adopted on 13 February 2009.

• The Ministry of Trade decided to prolong an import ban on sugar. Imports were to be allowed from 1 January 2009, but the import ban was prolonged until the end of April. In 2008, the Ministry of Trade only allowed imports of sugar during 3 months after previously promising to keep imports open for 6 months. The ban mainly affects the EU food and beverage manufacturing industry established in Indonesia as they need reliable access to high quality sugar for their manufacturing processes.

2.Aturan Internal


• In November 2008 the Ministry of Communications published a draft Decree on its web-site (for public consultation) that imposes a minimum 30% local content requirement on telecom equipment acquired by local operators. The Decree has still not been adopted and our latest information indicates that the Indonesian government might be re-considering the local content requirement.

• Ministry of Industry is proposing, through two decrees, to introduce mandatory standards and certification for a number of iron and steel products23. The requirements apply to both imported and domestically manufactured products. The two draft decrees have been notified under the WTO TBT Agreement24. It is not clear when they would be enacted. EU exports of iron and steel25 in Indonesia in 2007 amounted to about EUR 261 million.

• Potential local content requirement for public procurement of goods. Presidential instruction No. 2/2009 which entered into force on 9th February 2009, which stipulates that all state administration should "optimize" the use of domestic goods and services and give price preferences for domestic goods and providers, according to Guidance for Increasing the Use of Domestic Goods and Services set by the Ministry of Industry. This is a list of 470 products in 21 sectors. A national team has been set up, consisting of key ministers, which has the power to formulate policies and strategies to intensify the use of domestic goods. The President has also launched an "I Love Indonesia" campaign to promote domestic products. There have been rumours that the Ministry for Industry would be planning to introduce a local product requirement of 25 % to all retailers in Indonesia.

• Increased costs and delays for European tyre exports to Indonesia. Ministry of Industry / Indonesian National Standards Agency (SNI) has begun to require onsite nspections of tyre manufacturing plants in Europe for allowing tyre exports om these factories to Indonesia.

• Mandatory standard, certification and marking requirements for refined crystal sugar. Entered into force on 13 March 2009.

3.Pembatasan Ekspor

• A new mining law adopted on 16 Dec 2008 requires that minerals and coal must be processed before export. The Government has 1 year to put into place the necessary implementing regulations to give effect to the provisions of the law.

• Obligation for exporters of certain products (palm oil, minerals, also coal, coffee, cocoa and rubber) to obtain letters of credit from local banks for export transactions exceeding US$ 1million. In addition, exporters will be barred from receiving payment from foreign customers through overseas bank accounts. Companies with existing long-term contracts have been granted postponement until end of August 2009.

Minggu, 14 Juni 2009

Larangan terhadap Rokok Kretek di AS

Kongres Amerika Serikat menyetujui Rancangan Undang-undang dan menyerahkannya kepada Presiden Obama untuk ditandatangani, yang akan disebut sebagai Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act' . Obama sendiri pada waktu masih menjadi Senator mendukung RUU ini. Dilaporkan oleh Yahoo News bahwa Obama akan secepatnya menandatangani RUU ini menjadi Undang-undang.
RUU ini akan melarang perdagangan rokok kretek di Amerika Serikat. Larangan ini belum berlaku bagi rokok mentol, kecuali FDA memutuskan kemudian bahwa rokok mentol ini membahayakan kesehatan. Jadi RUU ini dipandang sebagai bersifat diskriminatif. Sebagaimana disebutkan oleh Jakarta Globe, Indonesia sendiri akan mengalami kerugian yang sangat besar karena larangan ini.
Dutabesar Indonesia untuk Amerika Serikat, Sudjadnan Parnohadiningrat, sebagaimana dilaporkan oleh Blomberg, sudah menyampaikan keberatannya kepada Pemimpin Majoritas senat AS, dan mengancam akan mengusung persoalan ini ke WTO. Mari Pangestu, dalam berita yang sama menyatakan, bahwa aturan yang akan ditetapkan Amerika Serikat ini akan melukai petani tembakau di Indonesia dan akan melanggar aturan WTO.Sementara Wydiastuti Soerojo, Kepala Pengawasan Tembakau pada Assosiasi Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa larangan tembakau lebih merupakan persoalan politik daripada bisnis.
Dasar dari larangan tersebut adalah menyaangkut alasan kesehatan. Sesuai dengan Perjanjian SPS WTO, suatu larangan atas kesehatan harus didasarkan pada bukti ilmiah. Tidak jelas apakah rokok kretek membahayakan sedangkan rokok mentol tidak. Industri rokok di Amerika Serikat, sebagaimana dilaporkan oleh Blomberg mendukung RUU ini. Patut diduga bahwa target dari RUU tersebut adalah rokok buatan luar AS, terutama rokok kretek Indonesia.

Kamis, 11 Juni 2009

Klaim kedaulatan wilayah

Perselisihan Indonesia dengan Malaysia menyangkut Ambalat merupakan suatu hal yang perlu diselesaikan dengan segera dan jika perlu tidak diselesaikan dengan “diplomasi ditambah cara-cara lain”. Dalam sengketa wilayah sedemikian, Mahkamah Internasional telah memberikan pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam kasus-kasus sedemikian.
Dalam mengenai kedaulatan atas pulau Ligitan dan Sipadan, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Ligitan dan Sipadan ada pada Malaysia. Hal ini didasarkan atas penguasaan yang berkelanjutan atas kedua pulau itu. Malaysia tidak memenangkan perkara itu karena adanya undang-undang atau traktat yang menyebutkan bahwa kedua pulau itu berada di bawah kedaulatan Malaysia.
Beberapa pandangan dari Mahkamah dalam kasus tersebut di atas yang perlu mendapatkan perhatian dalam mempertahankan kedaulatan atas wilayah-wilayah Indonesia oleh Indonesia adalah sebagi berikut (terjemahan seadanya):

134. Mahkamah pertama-tama mengingatkan pernyataan dari Permanent Court of International Justice dalam kasus Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway): “suatu klaim atas kedaulatan yang tidak didasarkan pada undang-undang atau hak khusus seperti traktat penyerahan wilayah tetapi semata-mata atas pamer kekuasaan secara berkelanjutan, meliputi dua unsur yang masing-masing harus ditunjukkan ada: maksud dan kehendak untuk bertindak sebagai yang berdaulat, dan beberapa pelaksanaan dan pertunjukan yang actual dari kekuasaan sedemikian.
Keadaan-keadaan lain yang harus diperhatikan oleh setiap majelis yang harus memproses suatu klaim atas kedaulatan atas wilayah tertentu, adalah sejauh mana kedaulatan juga ditunjukkan oleh Kekuasaan lain.”
Permanent Court melanjutkan:
“Adalah tidak mungkin membaca rekaman-rekaman putusan-putusan dalam kasus-kasus mengenai kedaulatan wilayah tanpa memperhatikan bahwa dalam banyak kasus majelis telah puas dengan sangat sedikit cara pelaksanaan yang actual dari hak-hak kedaulatan, dengan ketentuan bahwa Negara lain tidak dapat membuat klaim yang lebih kuat. Hal ini secara khusus benar dalam kasus klaim atas kedaulatan atas wilayah-wilayah yang berpenduduk sedikit atau Negara-negara yang tidak kuat.” (P. C.I. J., Series AIB, No. 53, pp. 45-46.)
Secara khusus dalam kasus atas pulau-pulau yang sangat kecil yang ditidak dihuni atau tidak secara permanent dihuni –seperti Ligitan dan Sipadan, yang kepentingan ekonomisnya kecil (sekurang-kurangnya sampai baru-baru ini)- effectivities akan tentu secara umum langka.
140. Terakhir, Indonesia menyatakan bahwa perairan disekeliling Ligitan dan Sipadan telah secara tradisional digunakan oleh nelayan-nelayan Indonesia. Mahkamah melihat, bagaimanapun, aktivitas-aktivitas oleh orang pribadi tidak dapat dilihat sebagai effectivities jika mereka tidak berlangsung atas dasar regulasi resmi atau di bawah wewenang pemerintahan.

147. Mahkamah melihat bahwa pembangunan dan pengoperasian mercu suar dan alat-alat Bantu navigasi tidak secara normal dipertimbangkan sebagai manifestasi-manifestasi dari Kewenangan Negara (Minquiers and Erechos, Judgement, ICJ Reports 1953, p. 71). Mahkamah, bagaimanapun, mengingatkan bahwa dalam putusannya mengenai Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v Bahrain) ia menyatakan sebagai berikut:
“Tipe-tipe tertentu dari aktivitas-aktivitas yang disitir oleh Bahrain seperti pengeboran sumber air mancur akan, diambil oleh mereka sendiri, dipertimbangkan konstrversial sebagai perbuatan-perbuatan yang menunjukkan suatu titre de souverain. Pembangunan alat-alat Bantu navigasi, pada sisi lain, dapat secara relevan dalam kasus pulau-pulau yang sangat kecil. Dalam kasus sekarang ini, dengan memperhatikan ukuran dari Qit'at Jaradah, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Bahrain pada pulau tersebut harus dipertimbangkan cukup untuk mendukung klaim Bahrain bahwa ia mempunyai kedaulatan atas pulau itu.” Judgment, Merits, I.C.J. Reports 2001, pp. 99-100, para. 197.)
Mahkamah berpandangan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang sama berlaku untuk kasus saat ini.

Pendapat dari Mahkamah tersebut menunjukkan hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan atas wilayah yang diklaim oleh pihak lain sebagai wilayahnya. Pertama, jika ada undang-undang atau traktat yang menetapkan bahwa wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan Negara tertentu maka hal itu dapat dijadikan landasan. Kedua, jika tidak ada undang-undang atau traktat maka penguasaan yang efektif harus ditunjukkan. Penguasaan yang efektif atas wilayah-wilayah, sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah harus berada di bawah wewenang pemerintah. Tindakan dari orang-perorangan tidak dapat dikedepankan sebagai penguasaan yang efektif.
Oleh karena itulah pemerintah kita seyogyanya menentukan wilayah hukumnya dan menunjukkan penguasaan yang efektif atas pulau-pulau yang merupakan bagian dari Indonesia.

Selasa, 09 Juni 2009

Bahaya mengangguri situs web

Saya tadi menggoogle informasi soal e-government di Indonesia. Saya lalu menemukan situs yang menarik, http://www.egovindonesia.com. Dalam situs web tersebut saya membaca-baca banyak artikel soal e-gov. Salah satunya adalah dari Pak Budi Rahardjo, salah seorang pemuka di bidang TI di Indonesia. Lalu saya mencoba sebuah kolom pada bagian kanan “Sekilas eGov Beta dirilis”. Bunyinya:
Dear pengunjung,
“eGovIndonesia.Com merilis fitur baru, yaitu Sekilas eGov (sekilas.egovindonesia.com). Sekilas eGov merupakan koleksi berita dari berbagai situs egovernment di Indonesia. Konsepnya seperti dzone.com.”
Ketika saya mengklik pada hyperlink tersebut, yang muncul adalah iklan situs porno serta hyperlink ke situs dimana material pornografi tersebut ditempatkan. (terakhir dikunjungi tanggal 9 Juni 2009 pukul 11.04 WIB). Tapi itu hanya pada halaman satu saja. Halaman-halaman selanjutnya, informasi yang disediakan memang sesuai dengan peruntukannya, yaitu informasi tentang e-gov Indonesia.
Saya menduga, pengelola situs tersebut tidak sengaja menjadikan situsnya untuk menampung material dan hyperlink ke situs pornografi. Memang saya membaca di bagian bawah ada pengumuman tertanggal 1-5-2009 bahwa situs akan aktif kembali setelah vakum lama. Pengumuman sebelumnya adalah 20-11-2007. Jadi kemungkinan memang pengelola situs ini tidak mengontrol material yang ditempatkan oleh pihak ketiga disitus webnya.
Mengingat cyberlaw Indonesia makin ketat, saya kira pengelola situs web, terutama yang mengijinkan pihak ketiga/pengguna/pengunjung untuk menempatkan materialnya sendiri, harus tidak membiarkan situs webnya tanpa control. Pihak ketiga dapat menempatkan material apa saja, yang boleh jadi melanggar hokum dan merugikan pihak lain. Saya membaca Terms of Use dari situs web tersebut hanya meminta membuat account dan menyediakan hyperlink soal usia pengunjung. Tidak ada ketentuan lain. Salah-salah dapat diajukan tuntutan hukum atau kena perkara pidana.
Soal Terms of Use lihat disini.

Minggu, 07 Juni 2009

Siaran Pers Depkominfo

Depkominfo mengeluarkan Siaran Pers No. 126/PIH/KOMINFO/6/2009 tentang Aturan Hukum Untuk Mencegah Kecemasan, Trauma dan Ketakutan Dalam Berkomunikasi Secara Elektronik. Membaca Siaran Pers tersebut terasa aneh mengingat berbagai hal yang saya lihat kurang mengena dari Siaran Pers tersebut. Penulis ini memberikan catatan sebagai berikut:

1. Tugas menafsirkan
Dalam butir 3 Siaran Persnya, Depkominfo memberikan penafsiran atas istilah “tanpa hak” dalam Pasal 27 ayat (3) dengan mengambil rujukan pada UU Perlindungan Konsumen. Lalu Depkominfo menyimpulkan “Oleh karena itu, unsur “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE menjadi tidak terpenuhi, sehingga Pasal 27 ayat (3) tersebut tidak bisa diterapkan untuk kasus ini. Dengan kata lain, tindakan Ibu Prita bukan merupakan penghinaan kecuali jika ternyata dalam pembuktian di persidangan ditemukan motif lain yang beritikad tidak baik.”
Tidak jelas mengapa Depkominfo harus duduk di kursi hakim untuk memberikan penafsiran semacam ini. Akan menjadi tidak menyenangkan jika pengadilan berpendirian lain. Depkominfo seharusnya tidak memberikan penafsiran atas fakta dan hokum atas kasus yang sudah berada di pengadilan.

2. Sebagaimana dicatat oleh Depkominfo dalam butir 9 Siaran Persnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 27 ayat (3) tidak berdiri sendiri. Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP. Karena itu jika ada perkara pidana menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik dengan sandaran Pasal 27 ayat (3) maka hal itu merupakan delik aduan.
Pasal 311 memungkinkan adanya pembuktian akan kebenaran dari apa yang dituliskan. Karena itu jika ada perkara pidana menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik dengan sandaran Pasal 27 ayat (3) maka hal itu merupakan delik aduan.
Ada tidaknya penghinaan atau pencemaran nama baik masih harus dibuktikan di pengadilan. Saya menempatkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut disini.
Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“3.17.1] Bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah yang telah diuraikan dalam paragraf terdahulu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut, harus juga diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, sehingga Pasal a quo juga harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan;”

3. Intersepsi
Butir 5 dan 6 Siaran Pers Depkominfo sungguh sangat menyesatkan. Rujukan pada Pasal 53 UU ITE dan Pasal 40 dan 42 UU Telekomunikasi tidak memadai. Pasal 31 UU ITE, sebagai salah satu pasal di bawah Bab VII mengenai Perbuatan yang dilarang,menyatakan:

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan
berdasarkan undang-undang.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Pasal 53 UU ITE dan Pasal 40 dan 42 UU Telekomunikasi tidak mengena. Dengan berlakunya UU ITE, sebagaimana dijelaskan dalam butir 9 Siaran Pers, Pasal 31 ayat (3) UU ITE sudah berlaku dan ketentuan dalam UU Telekomunikasi sudah tidak relevan dalam kaitan dengan penggunaan sarana TI. Dalam UU Telekomunikasi cukup jelas ditentukan keperluannya, yaitu untuk “proses peradilan pidana”. Pasal 31 ayat (3) UU ITE menyebutkan “untuk keperluan penegakan hukum”. Penegakan hukum tidak selalu perlu sama dengan proses peradilan pidana. Dalam UU Telekomunikasi jelas siapa yang dapat melakukan perekaman informasi, yaitu penyelenggara jasa telekomunikasi. Dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE tidak disebutkan secara jelas siapa yang dapat melakukan intersepsi. Hal ini berarti bahwa siapa saja dapat melakukan intersepsi “atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya” (termasuk KPK dan PPNS) yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Mungkin pihak kepolisian meminta jasa dari pakar telematika untuk melakukan intersepsi. Pakar yang bersangkutan mungkin melakukan perilaku yang menyimpang dari apa yang diminta oleh Pihak Kepolisian. Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi juga menyatakan “serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas: a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”. Ini artinya penyelenggara jasa telekomunikasi tidak wajib memberikan informasi atas permintaan Jaksa Agung dan Kapolri atau penyidik. Pasal 31 ayat (3) UU ITE justru melenceng jauh dari UU Telekomunikasi dan dengan demikian UU ITE justru sangat mencemaskan dan perlu dilakukan koreksi. Terjadilah yang terjadi. Saya piker, penegak hokum akan mengabaikan UU Telekomunikasi dengan berlakunya Pasal 31 ayat (3) UU ITE.
Pasal 31 ayat (4) UU ITE menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara intersepsi diatur lebih lanjut dengan PP. Pasal 31 ayat (4) tersebut tidak menunda pemberlakuan Pasal 31 ayat (3) sampai dengan adanya PP. PP hanya mengatur ketentuan lebih lanjut. Tentu kita dapat berharap pemerintah segera mengeluarkan PP yang mengatur tata cara intersepsi ini secara lebih detail dan bergigi. Dengan demikian intersepsi mungkin sudah dilakukan saat ini atas nama penegakan hukum. Siapa tahu?
Pernyataan Depkominfo:
“Dengan demikian, tidak perlu dan tidak ada alasan sedikitpun bagi masyarakat untuk merasa cemas, trauma dan takut menggunakan layanan telekomunikasi dan dalam berkomunikasi secara elektronik bagi kepentingan aktivitas masing-masing masyarakat.”
Dalam kaitan dengan intersepsi, pernyataan tersebut sungguh menyesatkan, sebagaimana sudah diuraikan di atas. Ada baiknya Depkominfo menarik Siaran Persnya yang, saya duga, sangat menyesatkan dan tidak mendidik tersebut.

Ketentuan dan Persyaratan dalam situs web

Persoalan mengenai pencemaran nama baik melalui penggunaan sarana TI yang belakangan ini menarik perhatian berbagai kalangan mengusik lebih jauh apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah dianggap sesuatu hal yang mengkhawatirkan, meskipun Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa Pasal tersebut konstitusional. Kasus Ibu Prita mengancam pihak yang langsung menempatkan pesan atau yang mentransmisikan pesan. Kasus tersebut belum mengusik penyedia jasa dimana material yang diduga mencemarkan nama baik tersebut ditempatkan. Apakah penyedia jasa yang menyediakan jasanya untuk tempat masyarakat melakukan transaksi atau sekedar menempatkan pesan dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum? Pasal 38 UU ITE menyatakan:
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Membaca ketentuan dalam Pasal 38 UU ITE tersebut, penyedia jasa potensial untuk menghadapi tuntutan hukum jika sekiranya material yang ditempatkan dalam situs web penyedia jasa dianggap menimbulkan kerugian. UU tidak menyebutkan kerugian apa yang dimaksudkan, apakah hanya kerugian material dan/atau kerugian immaterial. UU tidak menyebutkan hal-hal apa yang harus dilakukan dalam upaya membebaskan diri dari tuntutan yang mungkin timbul dalam menyelenggarakan system elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi. Namun demikian perlu diupayakan agar penyedia jasa tidak menghadapi tuntutan hukum. Salah satu cara yang mungkin ampuh adalah dengan membuat aturan mengenai penggunaan situs web.

1. Aturan Penggunaan
Salah satu cara yang mungkin adalah dengan membuat ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan penggunaan (terms and conditions of use atau legal notice, atau disclaimer), selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai aturan, dalam situs web. Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diterapkan dalam penggunaan suatu situs web oleh pihak lain didesain untuk membatasi tanggungjawab hukum atau meningkatnya tuntutan-tuntutan hukum.
Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang digunakan dalam situs web berbeda tergantung pada tujuan situs web yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk suatu situs web yang melakukan transaksi-transaksi tertentu berbeda dengan ketentuan-ketentuan untuk penyedia layanan informasi. Resiko-resiko yang mungkin timbul sangat beragam tergantung fungsi, isi, transaksi, dan sifat bisnis yang masuk atau difasilitasi dalam situs web.
Jika pengunjung situs web diijinkan untuk memasukkan material ke dalam situs web, pemilik situs web potensial untuk bertanggungjawab atas setiap materi yang mereka tempatkan dalam situs web. Pertanggungjawaban hokum dapat imbul karena adanya pelanggaran hak cipta, merek, atau pencemaran nama baik.
Aturan situs web dapat membatasi pengunjung yang menggunakan situs web menurut tempat tinggal, tujuan, atau kontribusi mereka pada situs web. Aturan situs web memang tidak dapat mengesampingkan atau membatasi pertanggungjawaban hokum yang timbul dari pengoperasian atau fungsi dari situs web dalam segala hal. Peraturan peundang-undangan dapat memberikan berbagai ketentuan yang harus dimasukkan dalam aturan situs web.

2. Pemberitahuan kepada Para pengguna

Aturan harus disusun dan dimasukkan dalam situs web menurut cara yang membuta pengunjung secara hokum terikat. Pengunjung harus diberitahukan secara patut agar terikat dengan aturan. Jika aturan tidak dibuat secara efektif dan ketentuan-ketentuannya tidak dapat dijalankan, maka resiko hokum semakin meningkat. Mekanisme yang digunakan untuk secara hukum mengikat pengguna atas aturan bergantung pada pentingnya aturan dalam bisnis. Terdapat tiga mekanisme yang umum dalam hal ini.

(a) Pemberitahuan adanya aturan

Pemberitahuan (Notice) dapat diterapkan jika situs web tidak dimaksudkan untuk melakukan transaksi tertentu. Untuk situs web yang berisi informasi semata cukup dengan memberikan aturan tanpa melakukan pemberitahuan atasnya. Biasanya aturan yang bersangkutan diletakkan di bagian bawah dari situs web yang berisi link kemana aturan berada. Terdapat cara lain, misalnya dengn membuat layer pop-up yang berisi pemberitahuan adanya aturan. Bagi situs web yang mengijinkan pengunjung untuk menempatkan material pemberitahuan adanya aturan dapat dilakukan dengan membuat pemberitahuan pada bagian atas dari situs web. Pemilik situs web harus memberitahukan adanya aturan dan memberikan kesempatan untuk menerima atau menolaknya.
Dalam hal aturan dimasukkan dengan metode ini, pemilik situs web harus memastikan bahwa aturan ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan pengguna memperhatikan dan menyetujui aturan yang bersangkutan. Metode semacam ini biasanya digunakan untuk aturan penggunaan atau kebijakan mengenai privasi.

(b) Clickwrap agreement

Mekanisme di atas sangat tidak tepat untuk digunakan dalam hal situs web dimaksudkan untuk melakukan transaksi secara elektronik atau mengijinkan pengguna untuk menempatkan informasi dalam situs web. Cara yang digunakan untuk transaksi elektronik ataumengijinkan pihak lain untuk menempatkan material dalam situs web adalah menggunakan perjanjian klik (Clickwrap Agreement dan tandatangan digital (digital signature).
Perjanjian Klik dimaksudkan bahwa pengujung situs web membaca aturan dan menyetujuinya. Perjanjian Klik merupakan suatu sitem yang dimaksudkan mencegah pengunjung melakukan tindakan dalam situs web sebelum mereka menyetujui aturan penggunaan situs web. Aturan penggunaan secara umum disediakan berbentuk link atau layar pop-up dalam jendela baru dan adanya tombol yang diklik sebagai tanda persetujuan atas aturan. Jika pengguna tidak menyetujui aturan, situs web harus didesain sedemikian rupa sehingga pengunjung tidak dapat memproses lebih jauh.
Secara umum Perjanjian Klik digunakan untuk penerimaan aturan dalam hal adanya pembelian secara online, update terhadap software atau pendaftaran untuk mendapatkan akses atau hak-hak lainnya.

(c) Tandatangan digital

Tujuan dari tandatangan digital sama dengan Perjanjian Klik. Ia mencegah pengunjung untuk melakukan tindakan-tindakan dalam situs web sampai mereka menyetujui aturan. Perbedaan antara tandatangan digital dengan Perjanjian Klik adalah bahwa pada tandatangan digital, pengguna memberikan tandatangan digitalnya untuk menandakan penerimaannya atas aturan dan tidak dengan mengklik tombol untuk melakukan persetujuan. Jika pengguna tidak menyetujui aturan mereka tidak dapat memproses lebih lanjut.

3. Pengelolaan resiko hukum dengan aturan

Untuk meminimalisir resiko tuntutan hukum, aturan untuk situs web harus secara jelas menyatakan persyaratan melalui mana pengguna/pengunjung diperbolehkan menggunakan situs web, Beberapa ketentuan yang dapat dimasukkan dalam aturan untuk keperluan ini mencakup antara lain:

a. kualitas dari material dalam situs web;
b. ketersediaan barang atau jasa yang ditawarkan kepada pengunjung/pengguna kepada orang-orang tertentu atau dari wilayah tertentu atau berkaitan dengan saran untuk memasuki situs web lain;
c. Sebutkan bagaimana perubahan-perubahan dalam aturan diberitahukan kepada pengguna.
d. Nyatakan bahwa informasi dalam situs web hanya untuk keperluan informasi saja atau bersifat umum dan tidak dimaksudkan sebagai nasehat professional. Pengguna harus mencari saran professional dalam hubungan dengan keadaan-keadaan yang khusus untuk masalah mereka.
e. Menyebutkan hak pemilik/pegelola situs web untuk mereproduksi atau membuang material yang ditempatkan dalam situs web.
f. Bahwa pemilik situs web tidak bertanggungjawab kepada para pengunjung lain atas informasi yang ditempatkan pihak ketiga dalam situs web.
g. Dalam hal pengguna dapat menempatkan material maka harus disebutkan bahwa pemilik situs web/karyawan tidak bertanggngjawab atas setiap kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan penempatan material tersebut.
h. Bahwa pemilik situs web tidak bertanggungjawab untuk tindakan-tindakan pengunjung/pengguna situs web (Misalnya memasukkan virus).
i. Menginformasikan pengguna bahwa pengguna harus memberikan persetujuannya atas aturan dengan mengklik atau membubuhkan tandatangan digital.