Tampilkan postingan dengan label E-Commerce. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label E-Commerce. Tampilkan semua postingan

Kamis, 07 April 2016

PENDIDIKAN KEWARGADIGITALAN




Selama 4 tahun, 2010-2014, saya bergelut di bidang pendidikan dan menjadi kepala sekolah di sebuah SMP di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Dalam mengelola sekolah saya mewajibkan penggunaan teknologi informasi bagi para siswa dalam memperkaya pengetahuan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Pada waktu itu pengajaran belum dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi karena kendala ada pada para guru yang belum dapat menggunakan dengan baik sarana teknologi informasi. Sekolah yang saya pimpin mempunyai akses Internet penuh 24 jam.

Akses internet yang masih terbatas di Tanah Jawa tidak dapat membuat siswa-siswa berinteraksi dengan baik dengan rekan-rekannya sesama pelajar di Tanah Jawa. Hanya sekolah tersebut yang menyediakan akses internet untuk digunakan siswa di Tanah Jawa. Penggunaan oleh siswa juga terbatas hanya sekedar mencari bahan tambahan pelajaran yang diperlukan, dengar music, nonton film-film tertentu di Internet yang dapat diakses secara gratis. Tentu siswa tidak mnggunakan Internet untuk belanja secara online karena memang tidak membutuhkannya. Maklum jauh di Tanah Jawa.

Sya sering mengamati perilaku siswa-siswa dalam menggunakan Internet. Namun berhubung saya bukan seorang ahli di bidang pendidikan maka saya hanya mengamati saja dan kadang turut terlibat membantu siswa-siswi untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan soal Internet dan membantu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terkadang kalau ada guru mata pelajaran berhalangan hadir dan saya ada waktu, saya membawa siswa-siswi ke ruang Internet dan membimbing mereka mempelajari sendiri dari Internet materi yang seharusnya diajarkan guru yang bersangkutan.

Belakangan dalam penggunaan media social dan sesuai pemberitaan terdapat banyak kasus hukum dan etika yang muncul. Saya pikir ada baik juga mengemukakan suatu mata pelajaran yang perlu dikembangkan sejak dini mengenai penggunaan teknologi informasi ini sejak di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kewargadigitalan

Istilah kewargadigitalan (digital citizenship, yang digunakan disini, dapat disepadankan dengan konsep kewarganegaraan (citizenship). Pada permulaan baiklah untuk sekedar membuat acuan yang sederhana, kita melihat pada pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat kita artikan sebagai keadaan sebagai warga dari suatu Negara. Kewarganegaraan membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dari pengertian kewarganegaraan demikian dapat kita tarik tiga unsur. Pertama, kewarganegaraan timbul dalam suatu Negara tertentu. Negara merupakan konsep sentral dalam pengertian itu. Kedua, untuk para anggota dari Negara ini terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dan ketiga kewajiban-kewajiban ini diimbangi dengan adanya hak-hak.
Dalam konsep kewargadigitalan hal-hal yang disebutkan di atas juga berlaku dengan penyesuaian-penyesuaiannya.

Pokok-pokok Bahasan Pendidikan kewargadigitalan

Dr. Mike Ribble seorang Pakar yang terkemuka di AS yang mengembangkan Pendidikan Kewargadigitalan mengemukakan 9 pokok bahasan. Kesembilan pokok bahasan itu juga jika dipandang dari sudut unsure kewargadigitalan merupakan unsure yang menandakan kewargadigitalan itu sendiri. Saya sendiri melihat hal ini ada kekurangan. Sebagaimana dalam pendidikan kewarganegaraan, Negara dan kelembagaan Negara menjadi pokok bahasan yang sentral maka menurut saya hal-hal yang bersifat dasar mengenai apa yang disebut digital, online dan sebagainya harus diajarkan dan demikian juga dengan kelembagaan yang ada yang mengatur aspek-aspek teknis harus menjadi pokok bahasan tersendiri. Sehingga pokok bahasan selain Sembilan yang diuraikan di bawah ini, terdapat dua pokok bahasan yang juga harus ada yang pada waktu lain akan saya uraikan lebih lanjut. Namun untuk keperluan sekarang sudah cukup jika diuraikan 9 pokok bahasan sebagaimana dielaborasi dari Dr. Mike Ribble tersebut.

1.   Akses Digital: partisipasi elektronik secara penuh dalam masyarakat.
Pengguna teknologi harus menyadari bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama ketika datang ke teknologi. Bekerja
ke arah akses digital yang sama dan mendukung akses elektronik adalah titik awal dari kewargadigitalan. Tidak adanya akses digital membuat sulit untuk tumbuh sebagai suatu masyarakat yang tumbuh menggunakan alat ini. Membantu untuk menyediakan dan memperluas akses teknologi harus menjadi tujuan dari semua warga digital. Pengguna perlu memperhatikan bahwa terdapat banyak orang mempunyi akses yang terbatas sehingga sumber day yang lain perlu untuk disediakan. Untuk menjadi warga yang produktif, kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditolak untuk mempunyai akses digital.
2.   Perdagangan Digital: Jual beli barang secara elektronik.
Pengguna teknologi perlu me
nyadari bahwa bagian besar dari ekonomi pasar saat ini dilakukan secara elektronik. Pertukaran yang sah dan legal terjadi, tetapi pembeli atau penjual harus menyadari masalah yang terkait dengan itu. Ketersediaan arus utama pembelian melalui Internet  seperti mainan, pakaian, mobil, makanan, dll telah menjadi sesuatu yang biasa untuk banyak pengguna. Pada saat yang sama, jumlah yang sama barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum atau moral di beberapa beberapa negara seperti Indonesia yang muncul ke permukaan (yang mungkin mencakup kegiatan seperti download ilegal, pornografi, dan perjudian). Pengguna perlu belajar tentang bagaimana menjadi konsumen yang efektif dalam ekonomi digital baru.
3.   Digital Komunikasi: pertukaran informasi elektronik.
Salah satu perubahan signifikan dalam revolusi digital adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada abad ke-19, bentuk komunikasi
sangat terbatas. Pada abad ke-21, pilihan komunikasi telah meledak untuk menawarkan berbagai macam pilihan (misalnya, e-mail, telepon selular, pesan instan, Whats Up ). Memperluas pilihan komunikasi digital telah mengubah segalanya karena orang dapat tetap selalu berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang semua orang memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siapa pun dari mana saja dan kapan saja. Sayangnya, banyak pengguna belum diajarkan bagaimana membuat keputusan yang tepat ketika dihadapkan dengan begitu banyak pilihan komunikasi digital yang berbeda.
4.   Digital Literacy: proses mengajar dan belajar tentang teknologi dan penggunaan teknologi.
Sekalipun sekolah telah membuat kemajuan besar di bidang teknologi infus, masih banyak yang harus dilakukan. Sebuah fokus baru harus dibuat pada teknologi apa yang harus diajarkan serta bagaimana harus digunakan. Teknologi baru menemukan cara mereka di pergunakan di tempat bekerja yang tidak digunakan di sekolah-sekolah (misalnya, Videoconferencing, ruang berbagi online seperti wiki). Selain itu, pekerja pada banyak pekerjaan yang berbeda membutuhkan informasi langsung (informasi just-in-time). Proses ini membutuhkan pencarian canggih dan keterampilan pengolahan (yaitu, literasi informasi). Peserta didik harus diajarkan bagaimana belajar dalam masyarakat digital. Dengan kata lain, peserta didik harus diajarkan untuk belajar sesuatu, kapan saja, di mana saja. Bisnis, militer, dan obat-obatan adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana teknologi yang digunakan berbeda di abad ke-21. Sebagaimana teknologi baru muncul, peserta didik perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi yang cepat dan tepat. Kewargadigitalan berupaya mendidik orang dalam cara yang baru-individu-individu ini membutuhkan keterampilan literasi tingkat tinggi.
5.   Digital Etiket: standar perilaku atau prosedur elektronik perilaku
Pengguna teknologi
kerapkali melihat daerah ini sebagai salah satu masalah yang paling mendesak saat berhadapan dengan kewargadigitalan. Kita mengakui perilaku yang tidak pantas saat kita melihatnya, tapi sebelum orang menggunakan teknologi mereka tidak belajar etiket digital (yaitu, perilaku yang sesuai). Banyak orang merasa tidak nyaman berbicara dengan orang lain tentang etiket digital mereka. Seringkali aturan dan regulasi  dibuat atau akses dibekukan mengghentikan penggunaan yang tidak sesuai. Hal ini tidak cukup untuk membuat aturan dan kebijakan, kita harus mengajarkan orang untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab dalam masyarakat digital baru ini.

6.   Hukum Digital: tanggung jawab elektronik untuk tindakan dan perbuatan
Hukum digital berkaitan dengan etika teknologi dalam masyarakat. Penggunaan yang tidak etis memanifestasikan dirinya dalam bentuk pencurian dan / atau kejahatan. Penggunaan etis memanifestasikan dirinya dalam bentuk
ketaatan pada aturan yang ditetapkan. Pengguna perlu memahami bahwa mencuri atau menyebabkan kerusakan pada pekerjaan orang  lain, identitas, atau properti online adalah kejahatan. Ada aturan-aturan tertentu dari masyarakat yang pengguna harus menyadari dalam masyarakat etis. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang bekerja atau bermain online. Meretas  informasi pihak lain, mengunduh musik ilegal,menjiplak, menciptakan  virus atau Trojan Horses, mengirim pesan yang tidak diminta (spam), atau mencuri identitas atau property siapapun  adalah tindak pidana.

7.   Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Digital : kebebasan-kebebasan yang  diperluas pada setiap orang di dunia digital.
Sebagaimana UUD 1945 mengatur hak-hak manusia, terdapat kumpulan hak yang diperluas pada setiap warga digital. Warga digital memiliki hak untuk privasi, kebebasan berbicara,  hak untuk mempunyai kepemilikan, hak untuk diperlakukan sesuai martabatnya sebgai warga digital, dan lain-lain. Hak-hak azasi digital harus dibenahi, dibahas, dan dipahami dalam dunia digital. Dengan hak-hak ini juga datang tanggung jawab/kewajiban-kewajiban. Pengguna harus membantu menentukan bagaimana teknologi tersebut akan digunakan dengan cara yang tepat. Dalam masyarakat digital keduanya, baik hak-hak maupun kewajiban-kewajiban harus diseimbangkan  untuk semua orang agar penggunaan teknologi digital untuk menjadi produktif.
8.   Kesehatan & Kesejahteraan digital: Kesejahteraan fisik dan psikologis di dunia teknologi digital.
Keselamatan mata, sindrom stres yang berulang, dan praktek-praktek ergonomis suara adalah isu-isu yang perlu ditangani dalam dunia teknologi baru. Di luar masalah fisik adalah dari masalah psikologis yang menjadi lebih umum seperti kecanduan internet. Pengguna perlu diajarkan bahwa ada bahaya yang melekat
pada teknologi. Kewargadigitalan termasuk budaya di mana pengguna teknologi diajarkan bagaimana melindungi diri mereka sendiri melalui pendidikan dan pelatihan.
9.   Keamanan Digital (perlindungan diri): kehati-hatian elektronik untuk menjamin keamanan.
Dalam setiap masyarakat, ada orang yang mencuri, merusak, atau mengganggu orang lain. Hal yang sama berlaku bagi masyarakat digital. Hal ini tidak cukup untuk percaya anggota lain dalam masyarakat untuk keselamatan kita sendiri. Di rumah kita sendiri, kita meletakkan kunci pintu dan alarm kebakaran untuk menyediakan beberapa tingkat perlindungan. Hal yang sama harus benar untuk keamanan digital. Kita perlu memiliki perlindungan virus, backup data, dan gelombang kontrol peralatan. Sebagai warga
digital yang bertanggung jawab, kita harus melindungi informasi kita dari kekuatan luar yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.



Hargai , Didik dan lindungi (HDL)

Konsep
HDL adalah cara untuk menjelaskan serta mengajarkan tema kewargadigitalan. Setiap item meliputi tiga topik yang harus diajarkan mulai di tingkat Pendidikan Dasar (SMP) dan Pendidikan Menegah. Ketika mengajar ide-ide ini tema teratas dari setiap grup akan diajarkan sebagai salah satu HDL. Misalnya HDL pertama: Etiket, Komunikasi dan Hak / Tanggung Jawab. Hal ini akan terus diajarkan secara berulang dengan pembobotan yang meningkat. Dengan melakukan ini semua siswa akan membahas topik dan semua orang akan memahami ide dasar kewargadigitalan.




Menghargai diri sendiri/ Menghargai orang lain

- Etiket

- Akses

- Hukum

Mendidik Diri
Sendiri/ Terhubung dengan Lainnya

- Literasi

- Komunikasi

- Commerce

Melindungi Diri Sendiri / melindungi Orang Lain

-
Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban

- Keamanan keselamatan)

- Kesehatan dan Kesejahteraan

Penutup
Hal-hal yang saya kemukakan di atas barulah sekedar gagasan untuk dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana sudah saya kemukakan juga di atas saya bukan ahli di bidang pendidikan dan saya juga bukan pendidik, meskipun saya pernah jadi kepala sekolah. Saya tidak mengerti bagaimana merumuskannya dalam bahasa-bahasa kurikulum. Saya pikir pihak kementerian pendidikan dan badan standardisasi pendidikan bersama dengan pakar-pakar pendidikan dapat mengembangkan kuikulum menyangkut pendidikan kewargadigitalan ini. Perilaku yang tidak pantas di dunia digital dapat dicegah dengaan adanya pendidikan kewargadigitalan Mudah-mudahan berguna.

Minggu, 12 Juli 2009

Farmasi Online

Dunia farmasi tidak mau ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Penjualan obat-obatan secara online di berbagai belahan dunia sudah dimulai pada tahun 1990-an dan berkembang sedemikian rupa. Aturan-aturan sudah diterapkan dan pedoman-pedoman mengenai pelaksanaan farmasi online sudah dibuat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah juga mengeluarkan pedoman untuk pelaksanaan farmasi online ini. Berhubung korban berjatuhan, yang mengakibatkan perkara-perkara baik pidana maupun sipil di Amerika Serikat banyak digelar bernilai jutaan dollar. Kongres Amerika Serikat sudah mengeluarkan juga undang-undang untuk mengatur farmasi online, yang mulai berlaku pada tangga 13 April 2009 yang lalu.
Penjualan prouk-produk farmasi di Internet sudah meluas. Internet menawarkan pasar yang lebih luas, harga lebih murah, dan kemungkinan pembelian secara anonym. Ketentuan penjualan obat tergolong restriktif, penjuala produk-produk media tidak selalu perlu menjadi restriktif. Farmasi online mempunyai dampak dalam menunjukkan bahwa produk-produk farmasi merupakan barang-barang yang terjangkau dan dapat mendorong otonomi dari pasien dalam menentukan pilihan pengobatannya.

Para pebisnis di Indonesia juga tidak mau ketinggalan dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia farmasi ini. Demikianlah misalnya beberapa apotik ataupun toko obat telah menyediakan penjualan obat dan alat-alat kesehatan lainnya secara online. Bahkan ada juga apoteker yang menawarkan jasa konsultasi obat secara online. Lihat misalnya, seperti Apotik Tempo, Apotik Medicastore, Apotik Indica dan Bali Chemist. Juga pihak lain di luar negeri telah secara sengaja melakukan penjualan obat-obatan dari luar negeri ke Indonesia, seperti Rumah Farmasi.

Permasalahan-permasalahan hukum berkenaan dengan Farmasi Online
Hukum yang berlaku terhadap farmasi online akan sangat banyak menyentuh persoalan etika. Haruskah individu dihalangi hukum dari otonominya untuk secara bebas memilih cara-cara pengobatannya secara personal. Internet juga dapat mempunyai dampak positif menyangkut pemeliharaan kesehatan secara umum. Harga produk farmasi yang dapat lebih murah dapat meningkatkan ketersediaan bahkan bagi anggota masyarakat yang kurang beruntung. Internet juga dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Program pemerintah mengenai pelayanan universal yang akan membuat jangkauan Internet sampai ke desa-desa akan mendorong hal ini. Produk-produk yang ditawarkan juga dapat menjangkau orang yang mempunyai cacat tertentu yang biasanya mendapatkan kendala dalam berkomunikasi dengan apoteker. Internet juga dapat memfasilitasi pertukaran informasi diantara sesame professional, yaitu antara dokter dan apoteker dalam lingkungan yang lebih aman. Internet juga menjanjikan untuk penyebaran informasi produk-produk farmasi dan pemeliharaan kesehatan dan dapat memimpin pada manajemen pemeliharaan kesehatan. Para apoteker dapat menggunakan Internet untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam standar pelayanan farmasi di apotik yaitu melakukan Promosi dan Edukasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
Terdapat banyak permalahan hukum menyangkut farmasi online, seperti resiko-resiko kesehatan dari obat yang salah atau obat bajakan, alergi yang mungkin dialami oleh konsumen yang tidak diketahui oleh farmasist ketika menawarkan obat secara online, interaksi dengan pengobatan lain yang sudah dilakukan oleh konsumen, formulasi obat-obatan yang mungkin berbeda dari satu Negara yang lain. Seorang apoteker dapat memberikan nasehat mengenai obat atau akibat samping dari obat, tetapi kecil kemungkinannya hal semacam itu ada dalam penjualan obat melalui Internet.
Departemen Kesehatan RI dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia sampai dengan saat ini belum menunjukkan posisinya mengenai farmasi online ini.

Perijinan
Khusus menyangkut perizinan, tidak begitu jelas apakah bagi apotik, apotik rakyat, dan toko obat eceran di Indonesia, apakah izin yang diberikan oleh dinas kabupaten/kota berlaku juga untuk mengadakan farmasi online. Empat apotik yang menyediakan transaksi secara elektronik tidak memberitahukan dalam situsnya bahwa izin yang dimiliki berlaku untuk di dunia maya. Apakah apotik, apotik rakyat, dan toko obat eceran disamping mendirikan usahanya di tempat tertentu juga diperkenankan untuk memperluasnya sampai menggunakan sarana Internet untuk menjangkau konsumen dan melakukan pelayanan secara langsung dan melakukan konsultasi obat secara online. Mengingat izin apotik, apotik rakyat, dan toko obat ecerean adalah untuk mendirikan apotik di suatu kabupaten/kota, apakah apotik, apotik rakyat, atau toko obat eceran di suatu kota, dengan menggunakan farmasi online, dapat secara langsung menjangkau konsumen di wilayah dimana izinnya berada?

Produk Farmasi
Produk farmasi yang beredar di Indonesia harus mempunyai surat izin edar. Salah satu apotik yang menyediakan transaksi elektronik secara tegas menyebutkan bahwa produk yang dijualnya teregristrasi di Indonesia. Terdapat satu apotik yang melakukan transaksi elektronik yang menyediakan juga produk yang terdaftar atau malah langka di Indonesia dan menjanjikan dapat menyediakan obat-obatan dari luar negeri.

Farmasi Online Luar Negeri:
Produk-produk luar negeri ditawarkan oleh salah satu penyedia jasa yang menjual produk-produk farmasi khusus produk Australia. Juga farmasi online yang didirikan di luar negeri apakah mereka dapat secara langsung menawarkan/mengedarkan menjual obat-obatan dan suplemen ke dalam negeri. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mempersyaratkan bahwa agar dapat beredar di Indonesia, obat dan suplemen harus terdaftar di Indonesia dan memenuhi persyaratan pelabelan. Juga untuk keperluan periklanan produk-produk yang bersangkutan harus sudah mendapatkan izin edar di Indonesia. Dengan demikian akan menjadi persoalan apakah produk-produk yang dibuat diluar dapat ditawarkan secara langsung melalui media Internet dan dibeli melalui transaksi elektronik, dan yang pada dasarnya mengimpor obat-obatan/suplemen.
Penyedia jasa penjualan produ-produk Australia ini memang bukan Apotik. Mungkin temasuk toko obat eceran online terhadap produk luar negeri.

Ketentuan mengenai sifat dari kontrak
Pengiriman produk-produk obat merupakan tindakan kefarmasian dan harus dilakukan setelah menunukkan resep dokter. Kewajiban menunjukkan resep dokter merupakan kendala dalam pengembangan farmasi online. Penerimaan akan tandatangan elektronik dapat berdampak pada penggantian atas resep dokter yang asli. UU ITE menampung hal ini dimana dinyatakan bahwa jika suatu aturan mewajibkan harus tertulis dan asli maka hal ini dapat dipenuhi dengan hanya menunjukkan dokumen elektronik.
Privasi
UU ITE mengatur mengenai kewajiban melindungi data pribadi. Mengingat farmasi online mengumpulkan data-data pribadi dari konsumen maka para penyedia jasa farmasi online harus juga menyesuaikan praktek-praktek pengumpulan data pribadinya dengan memberitahukan hal itu kepada konsumen.

Kerahasiaan
Apoteker, sebagaimana diatur dalam Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik, diwajibkan memberikan konseling, mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya. Dan khusus untuk penderita penyakit tertentu seperti cardiovascular, diabetes, TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya, apoteker harus memberikan konseling secara berkelanjutan.
Mengenai konsultasi obat yang dilakukan secara online maka para penyedia jasa harus benar-benar dapat menjaga kerahasiaan dari komunikasinya karena hal ini mungkin bertentangan dengan peraturan yang berlaku di bidang farmasi. Harus dijaga intersepsi dari pihak lain terhadap konseling yang dilakukan secara online.

Kesulitan Farmasi Online:
Yang mungkin sulit dilakukan dalam Farmasi Online adalah mengenai butir 1.2.7 dari Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotik yang berbunyi:
1.2.7. Monitoring Penggunaan Obat.
Setelah penyerahan obat kepada pasien, apoteker harus melaksanakan pemantauan penggunaan obat, terutama untuk pasien tertentu seperti cardiovascular, diabetes , TBC, asthma, dan penyakit kronis lainnya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, saya piker pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, BPOM, dan dinas-dinas kesehatan, serta Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia, sesuai bidang masing-masing, perlu membuat penegasan mengenai boleh tidaknya izin apotik, apotik rakyat, dan toko obat diperluas hingga mencakup penyaluran obat melalui transaksi secara online. Penertiban juga perlu dilakukan menyangkut produk-produk farmasi yang ditawarkan di/ke Indonesia. Tentu disini perlu ditegaskan bahwa hokum yang menyangkut peredaran/periklanan produk-produk farmasi yang dijual di/ke Indonesia secara online juga tunduk pada ketentuan yang ada. Tata cara pelaksanaan farmasi online perlu diatur, yaitu menyangkut persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam UU ITE dan kefarmasian diperlakukan secara ketat.
Dengan demikian kita dapat berharap agar ke depan apotik, apotik rakyat, dan toko obat eceran dapat menyediakan layanan farmasi online secara lebih berani dan lebih baik.

Jumat, 03 Juli 2009

Televisi Protokol Internet

Pemerintah, dalam hal ini Depkominfo, telah selesai menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri Kominfo Mengenai Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (IPTV) di Indonesia. Dalam siaran persnya dinyatakan, Pemerintah mengadakan konsultasi public hanya dalam waktu 3 hari, yaitu tanggal 16 s/d 19 Juni 2009. Berdasarkan komentar yang ada tersebut, maka dilakukan pembahasan dengan pelbagai pihak (tidak disebutkan) dan pada tanggal 1 Juli 2009 dilaporkan bahwa Rancangan Keputusan Menteri (selanjutnya disebut RPM saja), yang diharapkan dapat segera disahkan oleh Menteri Kominfo, yth. Prof. Muhammad Nuh.

Saya melihat Rancangan Keputusan Menteri tersebut agak sedikit dibuat terburu-buru. Tidak jelas target yang ditujunya. Pemilu Presiden akan diadakan tanggal 8 July 2009. Belum jelas siapa yang akan terpilih. Siapapun Presiden yang terpilih, Menteri tidak perlu terburu-buru membuat aturan yang akan mengikat dimasa mendatang.

Menyangkut materi RPM tersebut dapat diberi catatan:

Penyelenggara Televisi Protokol Internet adalah Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV (Pasal 4 ayat (1) RPM).
Dari RPM tersebut dilihat bahwa konsorsiumlah yang memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet. Izin-izin yang diperlukan itu disebutkan dalam ayat (2) Pasal 4, yaitu Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal, Izin Penyelenggaraan Jasa Multimedia Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ ISP), dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Anggota konsorsium tidak harus memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tersebut (ayat 3). Ketentuan ayat (3) ini tidak cocok dengan dengan ayat (1) karena dalam ayat (1) terdapat kata “dan” yang berarti bahwa konsorsium itu memiliki sekurang-kurangnya dua anggota dan konsorsium itu telah memiliki izin-izin yang diperlukan. Hal ini akan berbeda jika yang digunakan adalah kata “yang”. Jika sekiranya kata “yang” dipakai, maka yang dimaksudkan tentulah badan-badan hokum anggota konsorsium itu yang mempunyai izin-izin. Dengan menggunakan “dan” dalam ayat (1) maka izin-izin yang diperlukan itu milik dari konsorsium. Kalau kata “yang’ dipakai dalam ayat (1) maka ayat (3) merupakan perluasan dimana dimungkinkan anggota yang tidak punya izin menjadi anggota konsorsium dan anggota konsorsium yang tidak punya izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh menjadi ketua konsorsium (ayat (5)).

Anggota-anggota suatu konsorsium tidak boleh menjadi anggota konsorsium lain (ayat 4). Salah satu anggota diangkat menjadi ketua dan ketua ini harus yang mempunyai salah satu izin yang disebut dalam ayat (2).
Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa dasar hokum pendiriaan konsorsium adalah perjanjian kerjasama yang mengikat yang dikuatkan dengan Akta Notaris. Perjanjian tersebut akan menyebutkan peran dan tanggungjawab anggota konsorsium (Pasal 5 ayat (2).
Pasal 6 RPM mengatur kepemilikan saham pihak asing dalam anggota konsorsium, tetapi tidak begitu jelas maksudnya dan relevansinya.
Penyelenggara, yang adalah konsorsium, harus mempunyai izin penyelenggaraan Televisi Protokol Internet. Mengingat bentuk konsorsium tidak ada dalam hokum Indonesia sebagia suatu bentuk usaha, maka menjadi tidak senonoh memberikan konsorsium untuk mendapatkan izin.

Cakupan Penyelenggara:
Pasal 7 RPM menentukan Layanan IPTV terbatas pada:

a. layanan penyiaran (pushed services), yaitu layanan berupa siaran televisi baik itu siaran yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan jadwal aslinya (linier) maupun siaran yang diterima oleh pelanggan pada waktu penerimaan yang diaturnya sendiri (non-linier), serta layanan Pay per View;

b. layanan multimedia (pulled services dan interactive services), yaitu layanan yang penyalurannya diberikan berdasarkan permintaan dari pelanggan;

c. layanan transaksi elektronik;

d. layanan akses internet untuk kepentingan publik;

Dihubungkan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 RPM tersebut, Penyelenggara Televisi Protokol Internet tidak hanya memberikan layanan televise, tetapi juga layanan multi media, layanan trasaksi elektronik, dan lasanan ISP. Ini artinya bahwa Penyelenggara yang adalah konsorsium dimungkinkan bersaing dengan anggota-anggota konsorsium.

Pasal 10 dan 12 menentukan apa yang harus dimiliki oleh Penyelenggara. Mengingat penyelenggara adalah suatu konsorsium, yang dalam hokum Indonesia, tidak tercatat sebagai suatu badan hokum ataupun badan usaha, bagaimana ia dapat “memiliki”.

Banyak hal lain yang terdapat dalam RPM tersebut yang ganjil yang tidak perlu diurai lebih jauh disini. Saya kira RPM itu perlu dipikirkan lagi untuk diperbaharui sebagaimana mestinya.
Sebaiknya dipikir lagi lebih matang agar jangan sampai membuat peraturan yang tidak mengena dan yang pada akhirnya hanya sekedar kertas yang tiada berguna.

Senin, 22 Juni 2009

AUDIT HUKUM ATAS SITUS WEB

Seiring dengan perkembangan yang demikian pesat dalam menyelenggarakan bisnis di Internet adalah baik jika pada permulaan menyadari sifat global dari Internet yang melampaui batas-batas negara. Suatu situs yang dijalankan di Indonesia dapat diakses di seluruh dunia dan akan membuat mungkin tuntutan hukum bagi siapapun. Sehubungan dengan hal itu bagi para penyelenggara jasa Internet, para tukang Internet dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya memperhatikan masalah-masalah hukum yang mungkin akan timbul sehubungan dengan penyediaan jasa Internet.


Indonesia sudah mengundangkan beberapa undang-undang yang berkaitan dengan internet. Sebutlah UU Hak Cipta dan UU ITE. Keberadaan dari kedua undang-undang ini membuat perlu melakukan audit hukum atas situs web. Kedua undang-undang itu memberikan sanksi hukum yang ketat atas pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam undang-undang tersebut.


Banyak masalah hukum yang timbul dengan adanya web site. Sangatlah bijaksana jika memperhatikan masalah-masalah hukum sebelum timbul masalah yang tidak menyenangkan dikemudian hari. Pepatah lama mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan atas situs sebelum dilaunch secara publik. Atau jika hendak membeli suatu situs, maka jasa dari konsultan hukum sangat diperlukan dalam melakukan due diligence. Jika ternyata ada masalah sangat baik jika diselesaikan terlebih dahulu untuk melakukan perubahan dimana perlu sehingga situs web yang bersangkutan benar-benar aman.


Tulisan ini dimaksudkan membicarakan beberapa issu yang perlu diperhatikan dalam melakukan audit atas suatu situs web sebelum mulai dilaunch. Untuk keperluan due-diligence, tulisan ini dapat menjadi kerangka dasar.


Domain Name
Hal pertama yang harus diperhatikan adalah domain name. Apakah Anda berhak atas domain name yang akan Anda gunakan? Banyak sengketa yang muncul sehubungan dengan domain name dan hal yang paling aman adalah bertanya kepada penasehat hukum yang bergerak di bidang hak kekayaan intellektual apakah domain name yang akan digunakan sudah didaftarkan oleh pihak lain sebagai merek. Jika ternyata aman maka sebaiknya juga domain name yang digunakan didaftarkan sebagai merek. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat domain name sudah dapat didaftarkan sebagai merek.


Pencipta Situs
Beberapa pertanyaan yang perlu diajukan dalam hal ini adalah sekitar siapakah pencipta situs Anda. Apakah Anda sendiri yang menciptakannya ataukah pegawai Anda atau oleh pihak ketiga, penyedia jasa disain web? Jika yang pertama tentu tidak terlalu soal. Jika yang kedua dan ketiga maka perlu memperhatikan ketentuan dalam pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta dan perjanjian tertulis yang mengatur mengenai hak cipta apakah hak cipta beralih kepada Anda atau Anda hanya mendapatkan lisensi menggunakan material yang diciptakan oleh disainer.


Jika Anda adalah seorang disainer situs web yang menciptakan situs web untuk klien Anda, perlulah dipersoalkan bagaimana status dari perjanjian disain web. Hak apakah yang Anda miliki atas situs web yang Anda ciptakan untuk klien Anda itu?

Isi dari Situs Web

Apakah isi dari situs web yang bersangkutan? Jika Anda sendiri pencipta dari situs itu dan tidak ada material yang dimiliki oleh pihak lain, maka tidak menjadi persoalan. Namun jika ada material pihak lain seperti gambar, grafis, foto, material tertulis, musik, film dan lain-lainnya yang diciptakan oleh pihak lain diperlukan suatu kesepakatan mengenai hak untuk menggunakan material tersebut.


Keadaan tersebut berbeda jika pihak lain yang menciptakan situs web tersebut. Dalam hal ini masalah-masalah yang harus diselesaikan adalah:
Apakah pihak lain tersebut adalah pegawai yang bekerja untuk Anda? Undang-Undang Hak Cipta telah melahirkan beberapa issu yang berkenaan dengan masalah ini. Membuat jelas soal ini akan membuat jernih mengenai hak apa yang Anda miliki atas material yang diciptakan oleh pihak lain tersebut dalam situs web tersebut.
Jika penciptanya bukan pegawai apakah sudah dibuatkan suatu perjanjian yang menyatakan bahwa semua hak dialihkan kepada anda?

Apakah dalam situs terdapat material yang ditempatkan oleh pihak ketiga yang tidak dilisensikan? Banyak situs yang menyediakan “chat rooms”atau suatu tempat bagi pihak ketiga untuk menempatkan pesannya. Apakah pemilik situs menyediakan suatu mekanisme yang ditempatkan dalam situs melalui mana hak atas suatu material ditentukan atau diserahkan kepada pemilik situs. Apakah ada suatu tata cara penggunaan yang dapat dilihat dalam monitor yang harus dibaca dan disetujui oleh pengunjung sehingga pengunjung dapat menempatkan pesannya. Tidak semua situs mempunyai ketentuan yang sama mengenai hal ini. Detik.com, misalnya, mensyaratkan pengunjung untuk memberikan informasinya dan menyetujui term of use sebelum mulai dapat menempatkan pesan disitusnya. Hukumonline.com mempunyai ketentuan yang lebih longgar. Anda hanya perlu mengisikan nama dan alamat e-mail anda bahkan jika sekiranyapun anda menggunakan nama samaran dan e-mail anda itu hanya e-mail-emailan.
Apakah Anda sudah mendaftarkan situs itu sebagai hak cipta pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual? Undang-Undang Hak Cipta memang tidak mewajibkan pendaftaran hak cipta, tetapi sangatlah baik jika mendaftarkannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.


Apakah Anda sudah mendapatkan ijin untuk menciptakan link dengan situs lain. Masalah yang sesungguhnya mendera adalah masalah deep linking. Deep linking merupakan suatu praktek dimana dari suatu situs dibuat link ke situs lain tanpa melalui halaman utama (home page). Linking sendiri merupakan suatu hal yang vital bagi struktur dari Internet. Sangat jarang suatu website tidak membuat link ke situs lainnya. Link membuat web dapat ditata sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna Internet untuk menemukan apa yang dicarinya. Banyak situs yang mewajibkan pihak-pihak yang ingin menciptakan link ke situsnya untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu. Dengan menggunakan deep linking terhadap suatu situs, pengguna diijinkan untuk memasuki suatu situs dengan membypass home page yang kerapkali berisi iklan, syarat-syarat dan kondisi dan informasi yang berguna untuk penggunaan situs itu.


Siapa yang menciptakan META tag dan kata kunci? Apakah Anda sudah pasti mengenai masalah yang potensial muncul sehubungan dengan metatag? Masalah seperti ini telah muncul ke permukaan sehubungan dengan perluasan jangkauan hukum merek ke dunia maya.


Apakah Anda sudah membuat suatu pernyataan (Disclaimer) yang cukup jelas bagi para pengunjung ke situs web.

Hak
Masalah selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan adalah hak apa yang anda miliki untuk menggunakan material yang diciptakan oleh pihak lain. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus dimajukan.
1. Jika Anda sudah mendapatkan hak melalui suatu perjanjian tertulis yang sah dan menandatangani perjanjian sesuai dengan Pasal 8 UU Hak Cipta, barangkali Anda akan memiliki semua hak meliputi hak untuk menempatkan material dalam situs web. Bagaimanapun perjanjian semacam ini perlu diperiksa oleh penasehat hukum yang handal karena memang UU Hak Cipta memberikan pengertian dan syarat yang samar-samar mengenai hal ini.
2. Jika Anda memiliki perjanjian yang lain maka perjanjian itu juga harus diperiksa untuk menentukan apakah hak-hak itu juga meliputi hak atas situs web. Hak-hak semacam ini disebut electronic right. Dalam hal ini yang perlu dipertanyakan adalah apakah hak itu hak atas web site ataukah hak itu merujuk pada penggunaannya untuk format elektronik seperti CD-ROM atau DVD. Apakah dalam hak itu termasuk hak untuk mensublisensikan hak ke situs yang lain atau hak untuk menempatkan material dimanapun yang dimaui.
3. Representasi dan jaminan apa yang diberikan oleh licensor atas lisensi tersebut? Apakah ada janji yang dibuat dimana licensor benar-benar memiliki hak atas semua hak yang diberikan kepada Anda?

Material Yang Ditempatkan
1. Apakah Anda potensial untuk bertanggungjawab atas pelanggaran hak cipta atau merek atau penghinaan atau privacy? Masalahnya disini adalah tingkatan pengawasan atas material yang digunakan dalam situs. Kontrol yang lebih besar akan membuat Anda bertindak sebagai seorang publiser dan dengan demikian mengemban tanggungjawab hukum yang lebih besar. Semakin kecil pengawasan yang Anda lakukan semakin sedikit tanggungjawab anda atas material yang potensial membebankan tanggungjawab hukum.
2. Apakah Anda menyediakan suatu pernyataan yang akurat atau menyediakan software yang dapat mengenyahkan setiap material yang tidak sesuai dengan situs Anda. Situs hukumonline.com, misalnya, menyediakan suatu software, dimana jika terdapat kata-kata yang kasar untuk ditempatkan akan disingkirkan sehingga tidak akan masuk dalam situsnya.
3. Apakah dalam situs terdapat material yang digunakan untuk tujuan komersial yang mungkin melanggar bidang hukum lain, seperti hukum anti persaingan tidak sehat? Apakah situs tersebut menerima iklan dari pihak lain dan apakah iklan tersebut sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu? Apakah ada perjanjian dengan pihak pengiklan yang mencakup masalah-masalah hukum yang timbul?
4. Jika situs Anda menyediakan data base, apakah sudah dilakukan suatu langkah yang perlu untuk melindunginya berdasarkan hukum hak cipta? Memang Undang-Undang Hak Cipta Indonesia sampai dengan saat ini masih belum mengaturnya secara akurat. Berdasarkan WIPO COPYRIGHT TREATY, perlindungan atas database ini dilindungi dengan hukum hak cipta. Kita masih harus menunggu bagaimana pembuat undang-undang mengatur masalah ini.

Operasional dari Situs
1. Apakah Anda memiliki suatu kontrak online dalam situs anda yang mengikat secara hukum. Apakah Anda juga mempunyai persyaratan untuk pelayanan di luar kontrak secara online? Apakah seorang pengunjung harus memberikan persetujuan secara affirmatif terlebih dahulu tentang semua pernyataan mengenai isi dari situs yang terdapat dalam situs anda sebelum mulai membaca situs Anda?
2. Apakah anda menyediakan suatu fasilitas yang dapat melakukan komunikasi secara interaktif diantara para pengguna situs anda seperti chat rooms? Kebijakan apa yang disediakan untuk itu? Apakah pengguna/pengunjung harus memberikan persetujuan secara affirmatif terhadap kebijakan itu sebelum menempatkan pesannya?
3. Apakah ada kebijakan mengenai privacy dan apa isinya?
Penutup
Beberapa masalah menyangkut suatu situs yang disebutkan di atas hanyalah bagian terkecil dari keseluruhan masalah. Tiap-tiap situs harus diaudit berdasarkan sifat dari situs yang bersangkutan, apakah hanya untuk menempatkan informasi pribadi, untuk bisnis, pendidikan dan lain-lainnya. Tulisan ini sudah barang tentu tidak mengkover semua masalah yang mungkin akan timbul.

Bagi para penasehat hukum perlu melakukan eksplorasi lebih jauh beberapa issu hukum yang disebutkan di atas dalam memberikan pelayanan kepada klien. Sudah barang tentu pemilik situs membutuhkan penasehat hukum yang handal untuk memberikan nasehat hukum mengenai resiko yang mungkin akan timbul dari penciptaan suatu situs. Memang tidak semua resiko dapat diperkirakan sebelumnya, apalagi soal Internet yang masih sesuatu hal yang baru dan belum ada ketentuan yang bersifat universal. Tetapi paling tidak para pemilik situs web perlu mempertimbangkan untuk melakukan audit hukum atas situs webnya guna menghindari resiko hukum yang mungkin timbul.