Rabu, 13 Juli 2016

Catatan Kecil dari Putusan MA untuk Anas Urbaningrum



Saya membaca putusan MA No. No. 1261 K/Pid.Sus/2015 dalam perkara dengan Terdakwa Anas Urbaningrum. Dalam Putusan tersebut MA membenarkan permohonan Penuntut Umum agar memutuskan bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut, yaitu Anas Urbaningrum, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menurut Pasal 12a UU TIPIKOR  dalam dakwaan Kesatu Primer dan Pasal 3 UU TPPU Dakwaan Ketiga. Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakpus dan PT Jakarta memutuskan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut umum dalam Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Ketiga. Kedua pengadilan tersebut menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakawaan Kedua (TPPU) dan menjatuhkan Pidana 8 tahun (pengadilan TIPIKOR pada PN Jakpus)  tetapi kemudian dikurangi oleh Pengadilan TIPIKOR pada PT Jakarta menjadi 7 tahun. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Terdakwa dalam perkara tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Dakwaan Kesatu Primer, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga dan menjatuhkan pidana 14 tahun bagi terdakwa ditambah dengan pidana lain-lain.

Catatan:
1.   Menarik perhatian saya bahwa Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakpus dan PT Jakarta memutuskan bersalah padahal dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif. Dakwaan kumulatif berarti bahwa semua dakwaan harus dibuktikan. Jika salah satu saja tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan gugur.   Mengingat menurut kedua pengadilan ini Dakwaan ketiga tidak terbukti maka seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.  Namun pada kenyataannya ternyata kedua pengadilan menyatakan terbukti bersalah menurut dakwaan kesatu subsidair dan Dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana.
Malangnya dalam permohonan kasasi, Terdakwa tidak mempersoalkan kekeliruan ini. Terdakwa mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan persoalan hukum dalam kasus tersebut. Sangat wajar jika kemudian MA menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa, karena sebagaimana dikatakan MA, kasasi terdakwa hanya pengulangan fakta yang sudah dikemukanan di dua pengadilan di bawah MA.
2.   Persoalan hukum juga mengapa MA dapat menyatakan bahwa dakwaan kesatu primer dan  dakwaan ketiga terbukti padahal dua pengadilan di bawahnya menyatakan bahwa dakwaan kesatu primer dan dakwaan ketiga tidak terbukti. Tampak disini MA tidak professional menghormati pengadilan di bawahnya yang adalah penguji fakta (trier of facts);
3.   Jika sebagaimana di sebut pada butir 2 di atas, MA menempati kursi dari pengadilan di bawahnya tetapi sayangnya MA tidak melakukan pemeriksaan terhadap unsure-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan pada dakwaan kesatu primer dan dakwaan ketiga;
4.   Perkara TPPU sesungguhnya masih terus menghantui. Apakah Perkara TPPU dapat diadili tanpa mengadili soal tindak pidana asal. Dalam beberapa putusan seperti dalam perkara dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati, Luthfi Hasan Ishaaq, Akil Mochtar dan Joko Susilo, MA konsisten menyatakan bahwa Perkara TPPU dapat diperiksa tanpa membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asal. Alasan hukum yang dikemukakan oleh MA, tampak bagi saya, agak konyol. Pembacaan yang teliti terhadap UU TPPU menyarankan bahwa perkara TPPU tidak berdiri sendiri. Tindak Pidana asal justru harus ada. Tanpa tindak pidana asal tidak ada tindak pidana pencucian uang. Tidak perlu mencuci uang (TPPU) tanpa adanya uang kotor (tindak pidana asal).
Tentu untuk menunjukkan hal ini dibutuhkan keahlian hukum yang mumpuni. Ini agak rumit tetapi pasti ada yang mampu menunjukkan bahwa MA keliru dalam putusan-putusannya.
5.   Tentu banyak hal yang bersifat tekhnis hukum yang harus dilihat sebagai kekeliruan yang nyata yang sudah mulai terjadi di tahapan awal sebelum penyidikan sampai dengan kasasi di MA, mulai dari alat bukti sampai cara-cara MA mengadili perkara yang menyimpang jauh dari UU. Saking banyaknya saya menduga ulasan terhadapnya dapat melebihi jumlah lembaran kertas putusan MA dalam perkara Irjen Joko Susilo yang lebih dari 1700 lembar dan tentu tidak cukup layak dibahas dalam suatu catatan ringkas seperti tulisan ini. Kesemua itu merupakan alasan untuk mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara ini.

Rabu, 15 Juni 2016

Bukan Niat Jahat Tetapi Niat Baik



engkau  belut bagiku.
adapun maknanya:
meski kukenal segala liku tubuhmu
sukmamu luput dari genggaman.
(Rendra, “Kepada MG”

Kutipan itu dapat dengan baik melukiskan apa yang terjadi dengan KPK dalam perkara Sumber Waras. KPK menyibukkan diri dengan urusan ‘niat jahat’ sesuatu yang tidak menjadi persoalan dalam perkara korupsi. Dalam perkara korupsi yang  ada justru  ‘niat baik’, yaitu ‘dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain’. ‘Dengan maksud memperkaya diri  sendiri atau orang lain’  adalah maksud baik atau niat baik. Apa salah orang bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain? Apa jahat kalau kita bermaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain? Berbeda dengan pembunuhan, misalnya,  dimana menghilangkan nyawa orang adalah sesuatu yang jahat, dan dalam hal ini perlu dicari ada tidaknya ‘niat jahat’. (membunuh tidak selalu dilakukan karena niat jahat maka untuk menentukan ada tidaknya pembunuhan (murder) perlu dicari ada tidaknya niat jahat).

Yang menjadi soal, dalam perkara korupsi,  adalah  (1) dengan cara bagaimana niat baik itu diwujudkan   (apakah dengan cara melawan hukum atau tidak) dan (2) apakah  Negara dikorbankan atau tidak (dirugikan keuangan atau perekonomiannya). Dua hal itulah yang akan menentukan apakah seseorang yang berniat baik memperkaya diri sendiri atau orang lain dapat dikatakan melakukan tindak pidana korupsi  atau tidak (dalam pengertian dari Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR).

Tentu saja KPK sangat mengenal lekuk liku dari UU TIPIKOR tetapi sukmanya luput dari genggaman. Sukma dari korupsi adalah: Niat baik memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak dapat diraih dengan cara melawan hukum dan dengan  merugikan keuangan atau perkekonomian Negara. Hans Kelsen, dalam bukunya berjudul Algemeine Theorie der Normen (General Theory of Norms), mengatakan: “The end cannot justify the means even if the end it self can be justified”. Ini yang luput dari genggaman KPK. Tetapi, mengapa bisa lepas? Mengapa KPK memperlakukan UU TIPIKOR dan perkara sumber waras seperti belut? Jika KPK menyibukkan diri mencari niat jahat dalam perkara korupsi, pertanyaannya menjadi:  “KPK, ada apa denganmu?” Kembalilah waras karena yang Anda tangani adalah sumber waras.

Jumat, 03 Juni 2016

Tugas dan Peranan Uni Eropa



Daftar tugas-tugas yang dipercayakan pada Uni Eropa secara nyata menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan tatanan konstitusional suatu Negara.  Tugas-tugas ini berbeda dengan tugas-tugas yang diberikan kepada suatu organisasi internasional yang dipandang secara keseluruhan tuga yang benar-benar dimiliki oleh suatu Negara.

Daftar tugas-tugas yang diberikan sangat luas yang mencakup tindakan-tindakan di bidang social, ekonomi dan politik. Tugas di bidang ekonomi ditetapkan disekitar pembentukan pasar bersama (common market) yang menyatakuna  pasar-pasar nasional dari masing-masing anggota dan pada mana barang-barang dan jasa-jasa dapat ditawarkan dan dijual dengan persyaratan-persyaratan yang sama sebagaimana pasar internal dan pada mana semua warga Negara dari Uni mempunyai akses bebas yang sama.

Rencana untuk menciptakan pasar bersama telah secara esensial dilaksanakan melalui program yang dimnaksudkan pada penyelesaiannya sebagai pasar internal (internal market) pada tahun 1992, yang diinisiasi oleh Jacques Delors, yang kemudian menjadi Presiden Komisi, dan disetujui kepala-kepala Negara dan pemerintahan, dengan institusi-institusi UNI yang berhasil menetapkan kerangka hukum untuk berfungsinya dengan baik suatu pasar tunggal. Kerangka ini sekarang telah diperluas oleh aturan-aturanm transposisi nasional, dengan hasil bahwa pasar tunggal telah menjadi suatu realitas. Pasar tunggal dapat dirasakan secara khusus ketika melakukan perjalanan sepanjang Uni Eropa, dimana pemeriksaan identitas pada perbatasan Negara telah tidak dilakukan lagi.

Pasar Internal didukung oleh Uni Ekonomi dan Moneter. Tugas Uni Eropa dalam bidang kebijakan ekonomi tidak untuk mengatur atau mengoperasikan kebijakan ekonomi Eropa, tetapi mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional sehingga keputusan-keputusan mengenai kebijakan dari satu atau lebih Negara tidak mempunyai dampak negative terhadap beroperasinya pasar tunggal. Untuk keperluan ini, Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan disahkan untuk memberikan Para Anggota criteria-kriteria detail yang harus dipenuhi dalam pembuatan keputusan-keputusan mengenai kebijakan-kebijakan anggaran. Jika mereka gagal melakukan hal ini maka Komisi Eropa dapat menerbitkan peringatan-peringatan dan, dalam kasus deficit anggaran terus berlangsung, Dewan Eropa dapat mengenakan penalty.

Tugas Uni Eropa dalam bidang kebijakan moneter adalah mengintrodusir suatu mata uang tunggal di Uni Eropa dan mengontrol issu-issu moneter  secara terpusat.

Beberapa keberhasilan telah dicapai dalam bidang ini. Pada 1 Januari 1999 mata uang Euro diperkenalkan sebagai mata uang tunggal Eropa di Negara-negara-negara anggota yang telah memenuhi criteria konvergensi yang ditetapkan untuk keperluan itu. Negara-negara itu adalah Belgia, Jerman, Irlandia, Spanyol, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, Austria, Portugal dan Finlandia. Pada 1 Jnuari 2002 matauang-mata uang nasional Negara-negara itu digantikan dengan uang kertas dan koin bank Euro. Sejak saat itu, pembayaran sehari-hari dan transaksi-transaksi keuangan telah dibuat dalam hanya 1 mata uang- Euro. Junani dan Swedia telah gagal memenuhi criteria konvergensi. Junani dimasukkan tanggal 1 Januari 2001. Swedia, yang tidak dapat memenuhi criteria secara prinsip berhubung fakta bahwa ia tidak berpartisipasi dalam mekanisme tingkat pertukaran (exchange rate mechanism) dari sitem moneter Eropa (the ‘waiting room’ for the euro), tunduk pada penghapusan pada mana Komisi dan Bank Sentral Eropa harus membuat laporan konvergensi untuk Swedia sekurang-kurangnya setiap dua tahun, pada mana mereka dapat merekomendasikan partisipasi Swedia pada Dewan Eropa. Jika suatu rekomendasi dibuat dan disetujui oleh Dewan, Swedia tidak akan dapat menolak untuk berpartisipasi. Namun demikian terdapat dukungan yang sedikit dari Rakyat Swedia untuk bergabung dengan wilayah euro. Dalam referendum tahun 2003, 55,9 % menolak untuk bergabung dengan mata uang tunggal euro. Dalam survey tahun 2005, 49 % masih menolak euro meskipun 36 % mendukung.

Keadaan untuk Swedia berbeda dengan untuk Denmark dan Inggris. Kedua Negara ini mempunyai keistimewaan yang akan memungkinkan mereka untuk memutuskan jika dan kapan prosedur untuk memverifikasi kesesuaian dengan criteria untuk bergabung dengan mata uang tunggal dilakukan.

Negara-negara anggota Baru juga diwajibkan menyesuaikan agar euro menjadi mata uang mereka segera sesudah mereka memenuhi criteria konvergensi. Tidak satu Negara barupun yang mempunyai klausul opt out seperti Denmark dan Inggris. Kebanyakan Negara baru juga berharap mata uang mereka segera menjadi euro. Slovenia (1 Januari 2007), Cyprus (1 Januari 2008), Malta (1 Januari 2008) dan Slovakia (1 Januari 2009) telah mencapai criteria konvergensi ini dan memperluas wilayah euro, yaitu Negara-negara yang mata uangnya euro yang saat ini sudah mencapai 16 negara.

Sebagai tambahan pada wilayah kebijakan ekonomi dan moneter, terdapat bayak wilayah kebijakan ekonomi yang menjadi tanggungjawab dari Uni Eropa. Hal ini mencakup kebijakan di bidang pertanian dan perikanan, kebijakan transportasi, kebijakan konsumen, kebijakan strukturaal dan kohesi, kebijakan penelitian dan pengembangan, kebijakan tata ruang, kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan, kebijakan perdagangan dan kebijakan energy.

Dalam bidang kebijakan Sosial Uni Eropa mempunyai tugas untuk memastikan bahwa manfaat-manfaat dari integrasi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang active dalam ekonomi, tetapi juga membentuk dimensi social dari Pasar Tunggal. Salah satu titik awal dari hal ini adalah pengintrodusiran system sekuritas social untuk para pekerja migrant. Di bawah system ini, para pekerja yang telah bekerja dalam lebih dari satu Negara Anggota, dan karenanya berada di bawah skema asuransi social yang berbeda, tidak akan menderita kerugian berkenaan dengan jaminan social mereka (seperti pension hari tua, pension karena cacat, kesehatan, manfaat bagi keluarga, manfaat tidak bekerja). Tugas prioritas lebih jauh Uni Eropa berhubungan dengan pengangguran yang telah menjadi pusat perhatian beberapa tahun, adalah dengan perlunya perubahan strategi ketenagakerjaan Eropa.

Berkenaan dengan area politik aktual, Uni Eropa mempunyai tugas dalam bidang kewarganegaraan Uni, kebijakan dalam kerjasama hukum criminal dan kebijakan keaman dan luar negeri bersama.Kewarganegaraan Uni telah memperkuat hak hak dan akepentingan-kepentingan warga Negara dari Negara-negara anggota dalam Uni Eropa, Warga Negara menikmati hak untuk berpindah secara bebas dalam Uni (Pasal 21 TFEU), hak untuk memilih dan untuk menjadi calon dalam pemilihan local (Pasal 22 TFEU), hak untuk mendapatkan perlindungan oleh otoritas konsuler dan diplomatic di setiap Negara anggota (Pasal 23 TFEU), Hak untuk mengajukan petisi Parlemen Eropa (Pasal 24 TFEU) dan, dalam konteks larangan umum atas diskriminasi, hak untuk diperlakukan oleh semua Anggota menurut cara yang sama sebagaimana mereka memperlakukan warganya sendiri. (Pasal 20(2) jo Pasal 18 TFEU).

Berkenaan dengan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, UE mempunyai tugas-tugas secara khusus seperti:
1.   Mengamankan nilai-nilai yang dipegang bersama, kepentingan-kepentingan fundamental dan kemerdekan UE;
2.   Memperkuat keamanan UE dan Negara-negara anggotanya
3.   Mengamankam perdamaian dunia dan meningkatkan keamanan internasional;
4.   Memajukan kerjasama internasional;
5.   Memajukan demokrasi dan rules of law, mengamankan hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar;
6.   Membentuk pertahanan bersama.

Berhubung Uni Eropa bukanlah suatu Negara individual, tugas-tugas ini hanya dapat dijalankan langkah demi langkah. Secara tradisional, kebijakan luar negeri dan secara khusus kebijakan keamanan adalah wilayah dalam mana Negara-negara anggota secara khusus ingin menjalankannya sendiri. Alasan lain mengapa soal ini sulit dilakukan adalah karena hanya Inggris dan Perancis yang mempunyai senjata nuklir. Masalah lain adalah bahwa tidak semua anggota EU adalah anggota NATO atau WEU. Kebanyakan kebijakan dalam bidang keamanan dan luar negeri masih diambil atas kerjasama antar Negara.

Dalam area kerjasama hukum mengenai masalah criminal, peranan utama darii Uni Eropa adalah menjalankan tugas-tugas yang menjadi kepentingan bersama Negara-negara anggota sebagai keseluruhan. Hal ini meliputi memerangi kejahatan terorganisir, pencegahan perdagangan manusia, dan pelaksanaan hukuman pidana. Berhubung kejahatan terorganisis tidak lagfi diatasi pada tingkatan Negara maka tanggapan bersama sangat diperlukan. Dua langkah positif sudah dijalankan dalam area ini yaitu pembuatan directive mengenai pencucian uang dan pembentukan otoritas kepolisian eropa, yaitu EUROPOL yang telah beroperasi sejak 1998 (Pasal 88 TFEU). Kerjasama ini berkenaan dengan memfasilitasi dan mengakselerasi kerjasama dalam hubungan dengan kerjasama dalam proses dan pelaksanaan putusan-putusan , memfasilitasi ekstradisi antara Negara-negara anggota, menetapkan ketentuan minimum berkaitan dengan tindakan criminal dan penalty dalam lapangan kejahatan terorganisi, terorisme, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada wanita dan anak-anak, perdagangan narkoba, perdagangan senjatam pencucian uang dan korupsi (Pasal 83 TFEU).

Salah satu kemajuan yang signifikan adalah pembentukan Eurojust pada  April 2003 (Pasal 85 TFEU). Bermarkas di Den Haag, Eurojust adalah suatu tim terdiri dari para hakim dan jaksa dari semua Negara Uni Eropa. Tugasnya adalah membantu mengkoordinasikan penyelidikan/penyidikan dan penuntutan kejahatan lintas batas yang serius. Dari Eurojust Dewan dapat membentuk kantor kejaksaan Eropa untuk memerang kejahatan yang berdampak pada kepentingan financial dari Uni (Pasal 86 TFEU). Lebih jauh kemajuan telah dicapai dengan dibuatnya perintah penahanan Eropa. Yyang sah sepanjang wilayah Uni Eropa sejak Januari 2004. Perintah penahanan dapat diberikan kepada setiap orang yang diduga melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman lebih setahun dalam penjara. Peringatan Penahanan Eropa dikeluarkan untuk menggantikan prosediur ekstradisi yang sangat lama.

Jumat, 27 Mei 2016

GUGATAN OOD: SOLUSI BAGI PEMERINTAH DAN PARA EKS TAPOL (PULAU BURU DAN LAIN-LAIN)



Pemerintah dihadapkan dengan berbagai tuntutan menyangkut peristiwa-peristiwa di masa lalu seperti soal G 30 S PKI, tahanan pulau Buru, dan banyak yang lain. Ada yang meminta pengungkapan peristiwa-peristiwa tersebut, ada yang meminta pemerintah mengajukan permintaan pada korban-korban dan keluarganya, rekonsiliasi, dan lain-lain. Mengenai pengungkjapan peristiwa dan pembongkaran makam tragedy 1965 berada di luar jangkauan tulisan ini. Mengenai permintaan maaf dari pemerintah Indonesia, saya pikir masih terlalu dini mengingat belum ada suatu putusan hukum mengenai bersalah tidaknya pemerintah Indonesia karena peristiwa-peristiwa tersebut . Demikian halnya amenyangkut rekonsiliasi, tidak jelas rekonsiliasi antara siapa dengan siapa atau antara pemerintah dengan kelompok mana atau individu mana.

Saya memberi batasan di awal bahwa yang saya kemukakan dalam tulisan ini untuk sekedar memberi jalan keluar apa yang harus diperbuat, baik oleh pemerintah maupun orang-orang yang menempatkan diri sebagai korban peristiwa masa lalu. Dalam hal ini adalah mereka yang ditahan tanpa proses hukum dan keluarganya harus menderita karena terkena label sebagai eks tapol. Pada masa pemerintahan orde baru hal ini sangat menyedihkan dimana keluarga dari para tahanan politik tidak berdaya dan seperti dicabut tulang-tulang dari dagingnya. Banyak orang ditangkap ditahan dan di buang ke pulau Buru sebagai akibat dari keputusan politik di masa lalu yang dieksekusi tanpa adanya keputusan hukum atau tanpa melalui putusan pengadilan.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad (OOD))

Untuk memulihkan keadaan ini belum ditemukan formula yang tepat. Banyak yang berpendirian penyelesaian politik merupakan jalan untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya hendak menawarkan dalam tulisan ini suatu penyelesaian hukum atas masalah-masalah ini, yaitu agar para eks tahanan politik dan keluarganya mengajukan   gugatan perbuatan melahwan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad atau OOD)  sesuai Pasal 1365 KUHPerdata terhadap pemerintah. Pokok gugatan adalah mempersoalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa waktu itu yang melakukan penangkapan dan penahanan dan penempatan di Pulau Buru atau tempat-tempat lain tanpa adanya putusan pengadilan dan melekatkan label eks tapol tanpa adanya putusan pengadilan mengenai bersalah tidaknya  serta menuntut ganti rugi kepada pemerintah atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya di masa lalu.

Dengan mengajukan hal ini  para eks Tapol secara individual atau secara bersama-sama dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri yang relevan sesuai dengan tempat mereka ditangkap dan ditahan untuk memulihkan nama baiknya dan memulihkan hak-haknya sebagai warga Negara dan agar mereka tidak menjadi warga marginal di Negara Republik Indonesia ini. Masalah yang dihadapi tiap eks tapol tentu berbeda satu sama lain. Setahu saya juga tidak ada organisasi yang dapat menampung untuk mengajukan gugatan atas nama individu-individu eks tapol.  Biarlah Para Eks Tapol dan keluarganya berhadapan dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili para pengacara Negara (jaksa) di hadapan majelis  hakim yang akan memberi putusan apakah pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum di masa lalu atau tidak dan jika melakukan perbuatan melawan hukum maka biar pengadilan menetapkan besaran ganti rugi terhadap eks tapol tersebut.

Dengan menyerahkan kepada pengadilan untuk membuat putusan menyangkut masalah-masalah tersebut maka para eks tapol pada permulaan dapat beranggapan bahwa mereka mempunyai hak yang sama di hadapan hukum untuk mengajukan gugatan.   Pengadilan, dengan menerima hak para eks tapol untuk mengajukan gugatan dan untuk didengar, tanpa terlebih dahulu mengetahui apakah putusannya akan menguntungkan penggugat, sudah dengan sendirinya memberikan pengakuan bahwa eks tapol adalah warga Negara juga. Soal apakah gugatannya dikabulkan atau tidak tentu bergantung pada dalil-dalil masing pihak juga yang harus didengar oleh para hakim, lalu ditimbang dan diputuskan. Bagi pemerintah, tentu hal ini juga akan melegakan. Pemerintah tidak perlu harus merasa bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pemerintah (di masa lalu) melakukan kesalahan  yang mengakibatkan kerugian bagi para eks tapol. Pemerintah juga tidak perlu meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh penguasa di masa lalu.

Mengapa Gugatan Perdata
Saya sepakat bahwa peristiwa di masa lalu bukan soal Hak Azasi Manusia tetapi soal pertarungan ideology. Dengan demikian issu HAM tidak menarik perhatian saya dan karenanya tidak menawarkan solusi melalui penyelesaian pada pengadilan HAM. Persoalan di atas juga tidak dapat diajukan melalui pengadilan tata usaha Negara karena persoalan kompetensi dimana UU Tentang PTUN sudah mengeluarkan masalah yang berkaitan dengan hukum acara pidana dari kompetensi pengadilan TUN. Dari segi waktu juga hal ini tidak memungkinkan karena sudah ditentukan adanya tenggang waktu 90 hari sejak keputusan dibuat atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan. Dengan demikian maka jalan melalui PTUN tidak memungkinkan. Meskipun dalam KUHAP ada tempat untuk mempersoalkan sah tidaknya penahanan, rehabilitasi dan ganti rugi melalui gugatan pra peradilan tetapi KUHAP baru ada pada tahun 1981 sehingga tidak mengkover apa yang terjadi sebelumnya dan lagi pula persoalan tahanan politik sudah merupakan persoalan yang selesai dalam arti tidak ada proses hukum lanjutan dan tidak melalui proses yang diatur dalam KUHAP sehingga gugatan pra peradilan tidak memungkinkan.
Undang-undang menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara karena tidak ada hukum yang mengatur. Inilah hukumnya melalui gugatan OOD. Sarana hukum yang tersedia tinggal melalui gugatan perdata berupa gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Keputusan Politik
Untuk hal ini tentu pemerintah harus juga membuat keputusan politik untuk mempersilahkan para eks tapol dan keluarganya untuk mengajukan gugatan, menganggarkan uang ganti rugi dalam hal putusan pengadilan menyatakan pemerintah bersalah dan harus membayar ganti rugi, dan membebaskan biaya untuk pendaftaran perkara untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Penutup
Saya tidak berpretensi bahwa jalan ini menjadi yang terbaik tetapi untuk saat ini memang inilah jalan terbaik menyangkut para eks tapol. Saya kebetulan tidak memahami soal-soal politik jadi tidak dapat melihat ada penyelesaian politik menyangkut hal ini. Jalan yang saya usulkan ini sudah barang tentu juga tidak menyelesaikan keseluruhan masalah menyangkut eks tapol, apalagi soal tragedy 1965. Ini hanya jalan untuk sedikit masalah. Jika pemerintah mempersilahkan pengajuan gugatan OOD ini juga sudah menandakan itikad baik dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini dan yang terpenting, pemerintah harus melakukan sesuatu untuk menyelesaiakan masalah ini.