Tampilkan postingan dengan label Uni Eropa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Uni Eropa. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Juni 2016

Tugas dan Peranan Uni Eropa



Daftar tugas-tugas yang dipercayakan pada Uni Eropa secara nyata menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan tatanan konstitusional suatu Negara.  Tugas-tugas ini berbeda dengan tugas-tugas yang diberikan kepada suatu organisasi internasional yang dipandang secara keseluruhan tuga yang benar-benar dimiliki oleh suatu Negara.

Daftar tugas-tugas yang diberikan sangat luas yang mencakup tindakan-tindakan di bidang social, ekonomi dan politik. Tugas di bidang ekonomi ditetapkan disekitar pembentukan pasar bersama (common market) yang menyatakuna  pasar-pasar nasional dari masing-masing anggota dan pada mana barang-barang dan jasa-jasa dapat ditawarkan dan dijual dengan persyaratan-persyaratan yang sama sebagaimana pasar internal dan pada mana semua warga Negara dari Uni mempunyai akses bebas yang sama.

Rencana untuk menciptakan pasar bersama telah secara esensial dilaksanakan melalui program yang dimnaksudkan pada penyelesaiannya sebagai pasar internal (internal market) pada tahun 1992, yang diinisiasi oleh Jacques Delors, yang kemudian menjadi Presiden Komisi, dan disetujui kepala-kepala Negara dan pemerintahan, dengan institusi-institusi UNI yang berhasil menetapkan kerangka hukum untuk berfungsinya dengan baik suatu pasar tunggal. Kerangka ini sekarang telah diperluas oleh aturan-aturanm transposisi nasional, dengan hasil bahwa pasar tunggal telah menjadi suatu realitas. Pasar tunggal dapat dirasakan secara khusus ketika melakukan perjalanan sepanjang Uni Eropa, dimana pemeriksaan identitas pada perbatasan Negara telah tidak dilakukan lagi.

Pasar Internal didukung oleh Uni Ekonomi dan Moneter. Tugas Uni Eropa dalam bidang kebijakan ekonomi tidak untuk mengatur atau mengoperasikan kebijakan ekonomi Eropa, tetapi mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional sehingga keputusan-keputusan mengenai kebijakan dari satu atau lebih Negara tidak mempunyai dampak negative terhadap beroperasinya pasar tunggal. Untuk keperluan ini, Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan disahkan untuk memberikan Para Anggota criteria-kriteria detail yang harus dipenuhi dalam pembuatan keputusan-keputusan mengenai kebijakan-kebijakan anggaran. Jika mereka gagal melakukan hal ini maka Komisi Eropa dapat menerbitkan peringatan-peringatan dan, dalam kasus deficit anggaran terus berlangsung, Dewan Eropa dapat mengenakan penalty.

Tugas Uni Eropa dalam bidang kebijakan moneter adalah mengintrodusir suatu mata uang tunggal di Uni Eropa dan mengontrol issu-issu moneter  secara terpusat.

Beberapa keberhasilan telah dicapai dalam bidang ini. Pada 1 Januari 1999 mata uang Euro diperkenalkan sebagai mata uang tunggal Eropa di Negara-negara-negara anggota yang telah memenuhi criteria konvergensi yang ditetapkan untuk keperluan itu. Negara-negara itu adalah Belgia, Jerman, Irlandia, Spanyol, Perancis, Italia, Luksemburg, Belanda, Austria, Portugal dan Finlandia. Pada 1 Jnuari 2002 matauang-mata uang nasional Negara-negara itu digantikan dengan uang kertas dan koin bank Euro. Sejak saat itu, pembayaran sehari-hari dan transaksi-transaksi keuangan telah dibuat dalam hanya 1 mata uang- Euro. Junani dan Swedia telah gagal memenuhi criteria konvergensi. Junani dimasukkan tanggal 1 Januari 2001. Swedia, yang tidak dapat memenuhi criteria secara prinsip berhubung fakta bahwa ia tidak berpartisipasi dalam mekanisme tingkat pertukaran (exchange rate mechanism) dari sitem moneter Eropa (the ‘waiting room’ for the euro), tunduk pada penghapusan pada mana Komisi dan Bank Sentral Eropa harus membuat laporan konvergensi untuk Swedia sekurang-kurangnya setiap dua tahun, pada mana mereka dapat merekomendasikan partisipasi Swedia pada Dewan Eropa. Jika suatu rekomendasi dibuat dan disetujui oleh Dewan, Swedia tidak akan dapat menolak untuk berpartisipasi. Namun demikian terdapat dukungan yang sedikit dari Rakyat Swedia untuk bergabung dengan wilayah euro. Dalam referendum tahun 2003, 55,9 % menolak untuk bergabung dengan mata uang tunggal euro. Dalam survey tahun 2005, 49 % masih menolak euro meskipun 36 % mendukung.

Keadaan untuk Swedia berbeda dengan untuk Denmark dan Inggris. Kedua Negara ini mempunyai keistimewaan yang akan memungkinkan mereka untuk memutuskan jika dan kapan prosedur untuk memverifikasi kesesuaian dengan criteria untuk bergabung dengan mata uang tunggal dilakukan.

Negara-negara anggota Baru juga diwajibkan menyesuaikan agar euro menjadi mata uang mereka segera sesudah mereka memenuhi criteria konvergensi. Tidak satu Negara barupun yang mempunyai klausul opt out seperti Denmark dan Inggris. Kebanyakan Negara baru juga berharap mata uang mereka segera menjadi euro. Slovenia (1 Januari 2007), Cyprus (1 Januari 2008), Malta (1 Januari 2008) dan Slovakia (1 Januari 2009) telah mencapai criteria konvergensi ini dan memperluas wilayah euro, yaitu Negara-negara yang mata uangnya euro yang saat ini sudah mencapai 16 negara.

Sebagai tambahan pada wilayah kebijakan ekonomi dan moneter, terdapat bayak wilayah kebijakan ekonomi yang menjadi tanggungjawab dari Uni Eropa. Hal ini mencakup kebijakan di bidang pertanian dan perikanan, kebijakan transportasi, kebijakan konsumen, kebijakan strukturaal dan kohesi, kebijakan penelitian dan pengembangan, kebijakan tata ruang, kebijakan lingkungan, kebijakan kesehatan, kebijakan perdagangan dan kebijakan energy.

Dalam bidang kebijakan Sosial Uni Eropa mempunyai tugas untuk memastikan bahwa manfaat-manfaat dari integrasi ekonomi tidak hanya dirasakan oleh mereka yang active dalam ekonomi, tetapi juga membentuk dimensi social dari Pasar Tunggal. Salah satu titik awal dari hal ini adalah pengintrodusiran system sekuritas social untuk para pekerja migrant. Di bawah system ini, para pekerja yang telah bekerja dalam lebih dari satu Negara Anggota, dan karenanya berada di bawah skema asuransi social yang berbeda, tidak akan menderita kerugian berkenaan dengan jaminan social mereka (seperti pension hari tua, pension karena cacat, kesehatan, manfaat bagi keluarga, manfaat tidak bekerja). Tugas prioritas lebih jauh Uni Eropa berhubungan dengan pengangguran yang telah menjadi pusat perhatian beberapa tahun, adalah dengan perlunya perubahan strategi ketenagakerjaan Eropa.

Berkenaan dengan area politik aktual, Uni Eropa mempunyai tugas dalam bidang kewarganegaraan Uni, kebijakan dalam kerjasama hukum criminal dan kebijakan keaman dan luar negeri bersama.Kewarganegaraan Uni telah memperkuat hak hak dan akepentingan-kepentingan warga Negara dari Negara-negara anggota dalam Uni Eropa, Warga Negara menikmati hak untuk berpindah secara bebas dalam Uni (Pasal 21 TFEU), hak untuk memilih dan untuk menjadi calon dalam pemilihan local (Pasal 22 TFEU), hak untuk mendapatkan perlindungan oleh otoritas konsuler dan diplomatic di setiap Negara anggota (Pasal 23 TFEU), Hak untuk mengajukan petisi Parlemen Eropa (Pasal 24 TFEU) dan, dalam konteks larangan umum atas diskriminasi, hak untuk diperlakukan oleh semua Anggota menurut cara yang sama sebagaimana mereka memperlakukan warganya sendiri. (Pasal 20(2) jo Pasal 18 TFEU).

Berkenaan dengan kebijakan luar negeri dan keamanan bersama, UE mempunyai tugas-tugas secara khusus seperti:
1.   Mengamankan nilai-nilai yang dipegang bersama, kepentingan-kepentingan fundamental dan kemerdekan UE;
2.   Memperkuat keamanan UE dan Negara-negara anggotanya
3.   Mengamankam perdamaian dunia dan meningkatkan keamanan internasional;
4.   Memajukan kerjasama internasional;
5.   Memajukan demokrasi dan rules of law, mengamankan hak-hak azasi manusia dan kebebasan dasar;
6.   Membentuk pertahanan bersama.

Berhubung Uni Eropa bukanlah suatu Negara individual, tugas-tugas ini hanya dapat dijalankan langkah demi langkah. Secara tradisional, kebijakan luar negeri dan secara khusus kebijakan keamanan adalah wilayah dalam mana Negara-negara anggota secara khusus ingin menjalankannya sendiri. Alasan lain mengapa soal ini sulit dilakukan adalah karena hanya Inggris dan Perancis yang mempunyai senjata nuklir. Masalah lain adalah bahwa tidak semua anggota EU adalah anggota NATO atau WEU. Kebanyakan kebijakan dalam bidang keamanan dan luar negeri masih diambil atas kerjasama antar Negara.

Dalam area kerjasama hukum mengenai masalah criminal, peranan utama darii Uni Eropa adalah menjalankan tugas-tugas yang menjadi kepentingan bersama Negara-negara anggota sebagai keseluruhan. Hal ini meliputi memerangi kejahatan terorganisir, pencegahan perdagangan manusia, dan pelaksanaan hukuman pidana. Berhubung kejahatan terorganisis tidak lagfi diatasi pada tingkatan Negara maka tanggapan bersama sangat diperlukan. Dua langkah positif sudah dijalankan dalam area ini yaitu pembuatan directive mengenai pencucian uang dan pembentukan otoritas kepolisian eropa, yaitu EUROPOL yang telah beroperasi sejak 1998 (Pasal 88 TFEU). Kerjasama ini berkenaan dengan memfasilitasi dan mengakselerasi kerjasama dalam hubungan dengan kerjasama dalam proses dan pelaksanaan putusan-putusan , memfasilitasi ekstradisi antara Negara-negara anggota, menetapkan ketentuan minimum berkaitan dengan tindakan criminal dan penalty dalam lapangan kejahatan terorganisi, terorisme, perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada wanita dan anak-anak, perdagangan narkoba, perdagangan senjatam pencucian uang dan korupsi (Pasal 83 TFEU).

Salah satu kemajuan yang signifikan adalah pembentukan Eurojust pada  April 2003 (Pasal 85 TFEU). Bermarkas di Den Haag, Eurojust adalah suatu tim terdiri dari para hakim dan jaksa dari semua Negara Uni Eropa. Tugasnya adalah membantu mengkoordinasikan penyelidikan/penyidikan dan penuntutan kejahatan lintas batas yang serius. Dari Eurojust Dewan dapat membentuk kantor kejaksaan Eropa untuk memerang kejahatan yang berdampak pada kepentingan financial dari Uni (Pasal 86 TFEU). Lebih jauh kemajuan telah dicapai dengan dibuatnya perintah penahanan Eropa. Yyang sah sepanjang wilayah Uni Eropa sejak Januari 2004. Perintah penahanan dapat diberikan kepada setiap orang yang diduga melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman lebih setahun dalam penjara. Peringatan Penahanan Eropa dikeluarkan untuk menggantikan prosediur ekstradisi yang sangat lama.

Rabu, 25 Mei 2016

Sifat Hukum Uni Eropa



Setiap pertimbangan mengenai sifat hukum dari Uni Eropa harus mulai dengan melihat pada fitur karakteristiknya. Meskipun sifat hukum dari Uni Eropa ditentukan dalam dua putusan Mahkamah Eropa yang menjadi pada tahun 1963 dan 1964 yyang berkaitan dengan European Economic Community, putusan Mahkamah masih merupakan pegangan dalam menilai sifat hukum dari Uni Eropa.

VAN GEND & LOOS
Dalam kasus ini perusahaan transportasi Belanda Van Gend & Loos mengajukan gugatan sebagai perlawanan atas tindakan otoritas kepabeanan Belanda karena mengenakan suatu kewajiban impor atas suatu produk kimia dari Jerman yang lebih tinggi dari bea impor sebelumnya. Perusahaan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 12 Traktat EEC, yang melarang pengenaan bea-bea impor baru atau setiap peningkatan dari bea yang ada yang sudah ditetapkan sebelumnya antara Negara-negara anggota. Pengadilan di Belanda lalu menangguhkan proses dan mengajukan persoalan ini pada Mahkamah Eropa untuk membuat klarifikasi mengenai lingkup dan implikasi hukum dari Pasal 12 Traktat EEC tersebut di atas.

Mahkamah Eropa menggunakan kasus ini sebagai suatu kesempatan untuk menentukan sejumlah observasi mengenai sifat fundamental atas sifat hukum dari Uni Eropa. Dalam putusannya, Mahkamah Eropa member pertimbangan berikut:
‘The objective of the EEC Treaty, which is to establish a common market, the functioning of which is of direct concern to interested parties in the Community, implies that this Treaty is more than an agreement which merely creates mutual obligations between the contracting States. This view is confirmed by the preamble to the Treaty, which refers not only to governments but to peoples. It is also confirmed more specifically by the establishment of institutions endowed with sovereign rights, the exercise of which affects Member States and also their citizens ... The conclusion to be drawn from this is that the Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the States have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprise not only Member States but also their nationals.’
(“Tujuan dari Traktat EEC, yang adalah membentuk suatu pasar bersama, keberfungsian mana merupakan perhatian langsung pada kepentingan para pihak dalam Community, berimplikasi bahwa Traktat ini lebih dari sekedar perjanjian yang semata-mata menciptakan kewajiban-kewajiban bersama antara Negara-negara Penandatangan. Pandangan ini dikonfirmasi oleh Pembukaan pada Traktat, yang merujuk tidak hanya pada pemerintah-pemerintah tetapi juga pada rakyat. Hal itu juga dikonfirmasi secara lebih khusus oleh pembentukan institusi-institusi yang diberikan hak-hak berdaulat., pelaksanaan mana berdampak pada Negara-negara Anggota dan warga negaranya. .. Kesimpulan yang harus ditarik dari hal ini adalah bahwa Community menandakan suatu tatanan hukum barudari Hukum Internasional untuk manfaat pada mana Negara-negara telah membatasi hak-hak kedaulatannya, sekalipun dalam bidang-bidang terbatas, dan pokok-pokok mana terdiri dari tidak hanya Anggota tetapi juga warga negaranya.’)

COSTA v ENEL

Setahun setelah kasus di atas, Mahkamah Eropa mendapatkan kesempatan untuk untuk menjelaskan lebih jelas posisinya mengenai sifay  hukum dari Uni Eropa, yaitu dalam Costa v ENEL. Kasus ini bermula  dari tindakan pemerintah Italia yang melakukan nasionalisasi produksi dan distribusi listrik dan mengalihkan asset-asset perusahaan listrik kepada Badan Listrik Nasional ENEL. Sebagai pemegang saham dari Edison Volt, salah satu perusahaan yang dinasionalisasi, Mr Costa mempertimbangkan bahwa ia sangat dirugikan soal dividennya dan sesudahnya menolak membayar tagihan listrik untuk 1926. Dalam proses pada pengadilan arbitrase di Milan, salah satu dalil yang dikemukakan oleh Mr Costa untuk membenarkan tindakannya adalah bahwa tindakan menketentuan-ketentuan dalam Traktat EEC. Agar dapat  menilai pengahuan dari Mr Costa sebagai pembelaannya, pengadilan meminta Mahkamah Eropa untuk menafsirkan berbagai aspek dari Traktat EEC. Dalam putusannya Mahkamah menyatakan hal-hal berikut mengenai sifat hukum dari EEC:

‘By contrast with ordinary international treaties, the EEC Treaty has created its own legal system which ... became an integral part of the legal systems of the Member States and which their courts are bound to apply. By creating a Community of unlimited duration, having its own institutions, its own personality, its own legal capacity and capacity of representation on the international plane and, more particularly, real powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer of powers from the States to the Community, the Member States have limited their sovereign rights ... and have thus created a body of law which binds both their nationals and themselves.’
(“Secara berbeda dengan traktat-traktat internasional yang umum, Traktat EEC telah menciptakan system hukumnya sendiri yang….menjadi suatu bagian yang intergral dari system hukum para Anggota dan yang pengadilan-pengadilannya terikat untuk menerapkan. Dengan menciptakan suatu komunitas dengan jangka waktu yang tidak terbatas, mempunyai lembaga-lembaganya sendiri, kepribadiannya sendiri, kapasitas hukumnya sendiri dan kapasitas perwakilan pada tataran internasional dan, secara lebih khusus, kekuasaan nyata yang berasal dari suatu pembatasan kedaulatan atau pengalihaan kekuasaan dari Negara-Negara  kepada Komunitas, Negara-negara anggota telah membatasi hak-hak kedaulatan mereka…dan telah oleh karenanya menciptakan suatu tubuh hukum yang mengikat baik warga negaranya dan mereka sendiri.”)

Atas dasar observasi yang rinci, Mahkamah mencapai kesimpulan berikut:
 ‘It follows from all these observations that the law stemming from the Treaty, an independent source of law, could not, because of its special and original nature, be overridden by domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its character as Community law and without the legal basis of the Community itself being called into question. The transfer by the States from their domestic legal system to the Community legal system of the rights and obligations arising under the Treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights, against which a subsequent unilateral act incompatible with the concept of the Community cannot prevail.’
(‘Ia mengikuti dari semua penilaian ini bahwa hukum yang datang dari Traktat, sumber hukum yang independen, tidak dapat, karena sifat khusus dan aslinya, dicelakai oleh ketentuan-ketentuan hukum domestic, bagaimanapun dibingkai, tanpa kehilangan karakternya sebagai Hukum Komunitas dan tanpaa dasar hukum dari Komunitas itu sendiri yang melahirkan pertanyaan. Pengalihan oleh Negara-negara dari system hukum domestiknya pada system hukum Komunitas atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul di bawah Traktat membawanya suatu pembatasan yang permanen atas hak-hak berdaulatnya, terhadap mana suatu tindakan unilateral yang kemudian tidak sesuai dengan konsep Komunitas tidak dapat menjadi utama’)

Sesuai dengan putusan-putusan di atas, unsure-unsur yang secara tipikal bersama mensifatkan sifat hukum khusus dari Uni Eropa adalah:
1.   Bangunan institusional, yang memastikan bahwa tindakan oleh Uni Eropa adalah juga dikarakteristikkan oleh kepentingan Eropa secara keseluruhan, dalam hal ini direfleksikan dan dipengaruhi oleh kepentingan Uni Eropa sebagaimana ditentukan dalam tujuannya;
2.   Pengalihan kekuasaan kepada institusi-institusi Uni Eropa pada tingkatan yang lebih tinggi dari organisasi-organisasi internasional lain, dan memperluas wilayah-wilayah pada mana Negara-negara biasanya memelihara hak-hak kedaulatannya;
3.   Pembentukan tatanan hukumnya sendiri yang adalah independen dari tatanan hukum Negara-negara anggota;
4.   Penerapan secara langsung hukum Uni Eropa, yang membuat ketentuan-ketentuan dari hukum Uni Eropa berlaku secara penuh dan seragam dalam semua Negara-negara Anggota dan memegang hak-hak dan mengenakan kewajiban-kewajiban pada keduanya Negara-negara anggota dan warga negaranya;
5.   Keutamaan dari hukum Uni Eropa, yang memastikan bahwa hukum Uni eropa tidak dapat dibatalkan atau diubah doleh hukum nasional dan bahwa dalam hal ada konflik antar norma hukum Uni Eropa menang atas hukum nasional.

Oleh karenanya Uni Eropa adalah suatu entitas yang otonom dengan hak-hak kedaulatannya sendiri dan suatu tatanan hukum yang independen dari Negara-negara anggota, pada mana keduanya Negara-negara anggota dan warga negaranya tunduk dalam wilayah kompetensi Uni Eropa.
Uni Eropa, sesuai sifatnya, mempunyai fitur-fitur tertentu yang sama dengan organisasi-organisasi internasional atau struktur federal, sebagaimana juga mempunya sejumlah perbedaan.

Uni Eropa sendiri belum merupakan suatu bentuk yang final. Ia masih sedang berproses dan bentuk akhir nantinya belum dapat diprediksi.

Satu-satunya fitur yang sama yang dimiliki Uni Eropa dengan organisasi-organisasi internasional yang lain adalah bahwa ia juga menjadi ada sebagai hasil dari suatu traktat internasional. Namun demikian, Uni Eropa telah bergerak sangat jauh dari permulaannya.Hal ini terjadi karena meskipun traktat-traktat pembentukan Uni Eropa didasarkan pada traktat-traktat internasional, traktat-traktat itu memimpin pada penciptaan Uni yang independen dengan hak-hak berdaulat dan tanggungjawab-tanggungjawabnya sendiri. Negara-negara anggota telah menyerahkan beberapa kekuasan berdaulatnya pada Uni ini. Sebagai tambahan, tugas-tugas yang telah diberikan pada Uni Eropa adalah sangat berbeda deari organisasi-organisasi internasional lain. Meskipun yang terakhir ini utamanya mempunya tugas-tugas yang secara teknis didefenisikan dengan jelas, Uni Eropa mempunyai wilayah-wilayah tanggungjawab yang bersama menandakan secara esensial atribut kenegaraan.  

Melalui perbedaan-perbedaan ini antara Uni Eropa dan tipe tradisional dari organisasi internasional, Uni Eropa sedang dalam proses untuk mendapatkan suatu status yang serupa dengan suatu Negara. Secara khusus, penyerahan hak-hak berdaulat sebagian telah dipandang sebagai suatu pertanda bahwa Uni Eropa berada segaris dengan Negara-negara federal.Namun pandangan ini tidak cocok karena institusi-institusi Uni Eropa hanya mempunyai kekuasaan dalam wilayah tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam traktat-traktat. Hal ini berarti bahwa mereka tidak bebas memilih tujuan-tujuannya sebagaimana suatu Negara; juga mereka tidak dalam posisi untuk memenuhi tantangan-tantangan nmegara-negara modern. Uni Eropa tidak mempunyai jurisdiksi yang komprehensif sebagaimana dinikmati Negara-negara-negara dan juga tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan wilayah baru tanggungjawabnya (‘jurisdiction over jurisdiction’).

Oleh karenanya Uni Eropa bukanlah suatu organisasi internasional dalam pengertian umum dan juga bukan assosiasi Negara-negara tetapi suatu entitas yang otonom yang berada di suatu tempat antara organisasi internasional dan assosiasi Negara-negara. Dalam istilah yang diciptakan saat ini Uni Eropa adalah organisasi supra nasional.

Konstitusi Uni Eropa



Setiap organisasi social mempunyai konstitusi. Konstitusi merupakan cara dengan mana struktur dari system politik ditentukan, dalam hal ini hubungan antara berbagai bagian satu sama lain dan pada keseluruhannya yang ditentukan , tujuan-tujuan bersama didefenisikan dan aturan-aturan untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat diatur.
Konstitusi Uni Eropa, sebagai assosiasi dari Negara-negara pada mana tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang benar-benar spesifik diberikan harus juga dapat menjawab pertanyaan sebagaimana halnya dengan konstitusi-konstitusi Negara-negara pada umumnya.

Pada Negara-negara anggota badan politik dibentuk melalui dua prinsip yaitu Rule of Law dan Demokrasi. Semua aktivitas dalam Uni, jika benar mereka menghormati dua persyaratan fundamental, yaitu rule of law dan demokrasi, harus oleh karenanya mempunyai legitimasi hukum dan demokrasi: Unsur-unsur pada mana mereka didirikan, strukturnya, kekuasaannya, cara beroperasinya, posisi dari Negara-negara anggota dan institusi-institusi mereka, dan posisi dari warga Negara.

Setelah kegagalan dalam traktat pembentukan Konstitusi untuk Eropa pada 29 Oktober 2004, Konstitusi Uni Eropa masih belum dibuat dalam suatu dokumen konstitusi yang komprehensif, karena ia kebanyakan dari konstitus-konstitusi Negara-negara Anggota, tetapi timbul dari totalitas aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental dengan mana mereka yang berada dalam kekuasaan mengikatkan diri untuk tunduk. Aturan-aturan ini dapat ditemukan untuk sebagian dalam Traktat-traktat Eropa atau dalam instrument-instrumen hukum yang diproduksi oleh institusi-institusi Uni, tetapi juga dalam kebiasaan-kebiasaan.