Selasa, 08 Maret 2016

Perlunya Penjelasan atau Pedoman Pelaksanaan UUD 1945



No. 001/LS/P/II/2016                                                                          Jakarta, 29 Februari 2016

Kepada Yth:
1.      Ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C) Zulkifli Hasan
2.      Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo
3.      Ketua DPR RI Bapak DR. H. Ade Komaruddin, MH.
4.      Ketua DPD Bapak H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

Perihal: Usulan untuk menyusun dan menetapkan Penjelasan Resmi  atau pedoman pelaksanaan UUD 1945

Dengan hormat,

Dari Paustinus Siburian, SH., MH., seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan  yang pada masa lalu, sewaktu masih sekolah hukum di Universitas Indonesia,  menemukan adanya kekeliruan dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana MPR menjalankan hal yang tidak berada dalam lingkup wewenangnya, yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan, yang dalam hirarki hukum berada di bawah UUD 1945, temuan yang dituangkan dalam skripsi, yang  kemudian, entah dengan cara bagaimana, saran menyangkut kekeliruan itu dapat mencapai MPR dan dijalankan dengan baik dimana MPR tidak lagi mengeluarkan TAP-TAP MPR yang berisi pengaturan, salam sejahtera dan semoga api cinta dan nyala kasih dari TUHAN ALLAH SERU SEKALIAN ALAM selalu menyertai Bapak-bapak, baik dalam  menjalankan tugas-tugas kenegaraan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Alinea III Pembukaan UUD 1945, maupun dalam menjalankan keseharian Bapak-bapak sekalian, sebagai individu-individu yang tersusun dari darah dan daging.

Saya ada mendengar dan membaca soal-soal ketatanegaraan yang tampaknya masih belum mendekati sempurna sehingga ada semacam kegoncangan teristimewa mengenai perlunya amandemen terhadap UUD 1945. Sehubungan dengan hal itu, bersama dengan ini saya menyampaikan suatu usulan untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh MPR, sebuah lembaga  Negara RI yang sarat wibawa dan yang menurut UUD 1945 adalah pemegang kedaulatan rakyat. Usulan saya adalah agar MPR menyusun dan menetapkan suatu naskah berupa Penjelasan UUD 1945 atau pedoman pelaksanaan UUD 1945 (implementation guidelines) . Adapun hal-hal yang yang menjadi latar belakang dan tujuan usulan ini adalah:
1.      Bahwa terdapat kekisruhan dalam pelaksanaan UUD 1945 pasca amandemen, yang sampai dengan saat ini sudah dilakukan empat kali. Sebelum amandemen ada Penjelasan UUD 1945 ;
2.      Bahwa kemudian melalui Amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002, Aturan Tambahan UUD 1945 pada Pasal II yang berbunyi: “Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-undang Dasar ini , Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Dengan adanya Pasal II aturan Tambahan tersebut, Penjelasan UUD 1945 menjadi tereliminasi;
3.      Bahwa sudah sampai empat kali terjadi amandemen tidak ada suatu penjelasan resmi terhadap UUD 1945 sehingga lembaga-lembaga Negara di  Indonesia  dapat menafsirkan UUD 1945  sesuai kebutuhan masing-masing. Penafsiran siapa yang benar, tergantung pada kekuatan pendukungnya. DPR membuat Undang-undang sesuai pemahamannya mengenai UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi, sesuai pemahamannya terhadap UUD 1945, dapat membatalkan UU yang menurut penilaiannya sendiri bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah ratusan kali membatalkan ketentuan-ketentuan dalam UU atau UU secara keseluruhan, tetap saja DPR membuat UU yang dengan mudahnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti bahwa meskipun Mahkamah Konstitus sudah ratusan kali menafsirkan konstitusi tetapi penafsiran MK  tidak dapat diterima sebagai  pegangan/pedoman bagi DPR dalam menyusun Undang-undang dan lembaga-lembaga lain dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.  Demikian juga dengan DPD yang sampai dengan saat ini seperti macan ompong karena kekuatan politiknya sangat lemah sehingga apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak dapat dijalankannya dengan baik;
4.      Bahwa dengan demikian ada yang tidak sinkron dalam pelaksanaan UUD, antara lembaga-lembaga Negara yang ada dan juga oleh masyarakat pada umumnya. Ketidaksinkronan inii berdampak pada desakan untuk melakukan amandemen terhadap UU 1945. Hal in terjadi karena baik lembaga Negara dan masyarakat pada umumnya seolah berada dalam kegelapan dan hanya meraba-raba akan makna dan maksud dari teks UUD 1945;
5.      Bahwa dengan membuat penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945 maka diharapkan segenap lembaga dan masyarakat mempunyai pedoman dan menjadi acuan dalam melaksanakan UUD 1945. Demikianlah, misalnya, dalam hal ada gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN, yang dilontarkan Ketua Umum PDIP, Yang Terhormat, Ibu Megawaty Soekarno Putri, Penjelasan atau pedoman pelaksanaan UUD menjadi pembimbing untuk melihat apakah gagasan itu termaktub dalam UUD 1945 ataukah harus dilakukan amandemen, atau malah diabaikan saja;
6.      Bahwa dengan demikian issu mengenai amandemen dapat dieliminir. Dengan membuat penjelasan atau pedoman pelaksanaan menjadi jelas apa makna dan maksud dari UUD 1945. Tidaklah tepat melakukan amandemen tanpa membeberkan terlebih dahulu apa yang dimaksud UUD 1945. Jika setelah membuat jelas UUD 1945 melalui penjelasan atau pedoman pelaksanaan, ternyata memang ada yang harus diamandemen, tentu hal itu bukan sesuatu yang ganjil;
7.      Bahwa tugas membuat penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan adalah menjadi tugas dari MPR karena MPRlah yang berwenang menetapkan UUD 1945 maka ia pula yang harus membuat penjelasan atau pedoman pelaksanaan UUD 1945 tersebut. Yang menetapkan harus membuat jelas apa yang ditetapkannya. Hal ini dilakukan dengan membuat penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945;
8.      Bahwa tentu timbul persoalan, apa status hukum dari penjelasan atau pedoman pelaksanaan UUD 1945? Sebagaimana namanya Penjelasan atau pedoman pelaksanaan tentu tidak ada kekuatan hukum. Namun kewibawaan MPR sendiri sebagai yang menetapkan UUD 1945 yang menjai pertaruhannya. Dalam teori penafsiran, maksud pembuat teks hukum menjadi bahan rujukan yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan penafsiran ;
9.      Bahwa untuk keperluan penyusunan penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945, tentu mekanisme baik teknis maupun anggaran yang ada di MPR harus berlaku. Hanya saja, saya pikir baik jika MPR membentuk kepanitiaan untuk ini yang dipimpin oleh Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD untuk mempersiapkan penyusunan penjelasan atau pedoman pelaksanaan UU 1945. Panitia dapat menunjuk seorang atau membentuk suatu kelompok pakar untuk menyusun naskah penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945. Tugas dari seorang atau kelompok pakar ini, dalam batas-batas tertentu, saya pikir, akan mirip dengan tugas dari Special Rapporteur di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil kerja dari seorang atau kelompok pakar ini selanjutnya dibahas dalam panitia dan diujungnya diajukan dalam sidang umum MPR  yang akan datang untuk pengesahannya sebagai produk MPR;
10.  Bahwa mengingat sudah sekian lama UUD 1945 pasca amandemen berjalan, risalah-risalah persiapan UUD 1945 dan  amandemen-amandemennya menjadi bahan utama ditambah dengan penafsiran-penafsiran UUD 1945, yang mungkin pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
11.  Bahwa sebagai pengusul saya sangat bergembira jika usulan saya dipertimbangkan, diterima dan dijalankan tetapi jika Ketua MPR, Presiden. DPR, dan DPD berpendirian bahwa saya, selaku pengusul pantas dilibatkan dalam penyusunan dan persiapan penetapannya, saya akan dengan senang hati menerimanya.

Demikianlah usulan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mohon dimaafkan jika sekiranya ada hal yang saya sampaikan di atas yang tidak berkenan. Jika sekiranya ada yang tidak jelas atau ada hal yang perlu dielaborasi, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Atas perhatiannya saya haturkan terima kasih tak berhingga.

Hormat saya,



Paustinus Siburian, SH., MH.

Tembusan disampaikan melalui e-mail kepada:

1.      Yang Terhormat Wakil Presiden RI  Bapak Drs. H. Jusuf Kalla
2.      Yang Terhormat Menteri Luar Negeri RI
3.      Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri RI
4.      Yang Terhormat Menteri Pertahanan RI

Rabu, 10 Februari 2016

Memberantas Korupsi Tanpa Korupsi



Pembicaraan mengenai revisi atas UU KPK terus bergulir. Rasa takut akan kedahsyatan dari KPK dalam pemberantasan korupsi sudah tidak perlu diragukan. Malangnya penggagas revisi tidak menemukan jantung persoalan penegakan korupsi KPK. Wacana revisis menjadi sekedar revisi tanpa mengetahui apa sebenarnya yang perlu direvisi dari UU KPK. Di bawah ini saya menyampaikan sekurang-kurangnya 4 hal yang perlu dilakukan revisi dari UU KPK. Uraian di bawah sudah disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dan Komisi III untuk ditindaklanjuti. Keempat poin yang saya sampaikan berdasar pada gagasan pemberanttasan korupsi tanpa kupsi.


I.            Kumulasi dalam Pasal 11
Pasal 11
Agar ketentuan dalam Pasal 11 huruf b sepanjang menyangkut “/atau” dihapuskan. Hal ini berarti bahwa huruf a, b, c menjadi bersifat kumulatif, artinya dalam hal suatu perbuatan hendak diselidiki, disidik. atau dituntut maka harus memenuhi semua ketentuan dalam huruf a, b, dan c. Jika salah satu saja tidak terpenuhi maka KPK tidak dapat menyelidiki.
Pasal 11 berbunyi:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang :
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Setelah diubah ketentuan Pasal 11 huruf b menjadi berbunyi:
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan
Konsekwensi dari dihapusnya ”/atau” adalah bahwa kasus-kasus gratifikasi seperti Pasal 5,6, dan 7 UU TIPIKOR menjadi di luar jangkauan dari KPK. Hal itu menjadi wewenang dari Polri dan/atau kejaksaaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.
Dalam perkara-perkara penyuapan, seperti dalam Perkara Akil Mochtar dan sekutu-sekutunya tidak ada dibuktikan adanya kerugian Negara. Dalam kasus seperti Dewi Yasin Limpo atau teranyar Politisi PDIP harusnya tidak dijerat oleh KPK.
Jadi kalau memang bukan kerugian Negara seharusnya KPK tidak perlu menangani. Hal itu dapat ditangani Kejaksaan atau Kepolisian.
Ada suatu hal yang harus dihindarkan juga dengan tidak menempatkan KPK sebagai penyelidik/penyidik dalam kasus-kasus gratifikasi/penyuapan. KPK harus bebas dari pertarungan politik antar “gang” (istilah yang digunakan Menko Rizal Ramli). KPK harus tidak ditempatkan sebagai alat untuk menjegal dan menjatuhkan seseorang dari jabatannya atau dalam melaksanakan pekerjaannya atau menapaki karirnya.

II.          Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diubah sebagai berikut:


Kata “memerintahkan” dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diganti menjadi kata “merekomendasikan” sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf e menjadi berbunyi: “Merekomendasikan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya”

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e semula membuat KPK berada sebagai lembaga tertinggi di Republik Indonesia. Penggunaan kata “memerintahkan” menempatkan semua instansi temasuk Lembaga Kepresidenan berada di bawah KPK. KPK dengan ketentuan yang ada sekarang dapat memerintah Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR, DPR, Mahkamah Agung dan lain-lain. Tentu ini harus diubah. Kata merekomendasikan saya pikir lebih OK.

DPR tentu dapat memilih kata yang lebih sesuai dan mencerminkan bahwa Presiden adalah penguasa tertinggi di Republik Indonesia dan KPK tidak dapat memerintah Presiden dan juga lembaga-lembaga tinggi Negara, para menteri, Panglima TNI, Kapolri dan lain-lain lembaga yang setara.

III Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 ditambahkan satu Pasal yaitu Pasal 43 A yang berbunyi:
Pasal 43 A
(1)  Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi dilakukan atas dasar adanya Temuan Kerugian Negara dalam Laporan Badan Pemeriksa Keungan atau adanya Laporan Masyakat
(2)  Sebelum melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi, KPK harus mengumumkan kepada public mengenai rencana pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi;
(3)  Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
a.    Waku dimulainya penyelidikan;
b.   Objek yang akan diselidiki
c.    Orang yang diselidiki
d.   Dasar menyelidiki sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini.
e.    Jangka waktu Penyelidikan
(4)  Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d Pasal ini adalah selama-lamanya 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama-lamanya122 (seratus dua puluh dua) hari.   

Dasar pemikiran:
Pasal 5 UU KPK berbunyi:
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan pada :
a. kepastian hukum;
b. keterbukaan;
c. akuntabilitas;
d. kepentingan umum; dan
e. proporsionalitas.
Dengan kelima asas yang terkandung, setiap orang mengetahui bahwa akan ada penyelidikan hukum. Bagi yang terkena penyelidikan atau potensial diselidiki ada kesempatan untuk mempersiapkan diinya. Dengan adanya pengumuman maka setiap orang menjadi awas termasuk misalnya dalam penggunaan sarana telekomunikasi. Pasal 12 ayat (1) huruf a  menyatakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan seterusnya dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Jika tidak diumumkan terlebih dahulu maka kebebasan berkomunikasi masyarakat akan berada dalam ancaman Penjelasaan Pasal 5 sepanjang menyangkut keterbukaan berbunyi: “keterbukaan adalah  asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi

Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya; Pada sisi KPK sebagai suatu lembaga yang dibanggakan dan diharapkan mampu memberantas korupsi, hal ini akan membuka dirinya sebagai menjalankan prinsip keterbukaan. Publik diberi kesempatan untuk mengetahui langkah yang akan dijalankannya. Mencegah KPK untuk melakukan penyadapan sebelum adanya keputusan diadakannya penyelidikan dan penyidikan.
Ada kalanya KPK melakukan penyadapan terlebih dahulu sebelum diadakan penyelidikan/penyidikan. Jadi ada kalanya penyadapan dilakukan untuk menciptakan suatu perkara korupsi. Ada juga kemungkinan penyadapan dilakukan untuk kepentingan lain. Dengan mengumumkan terlebih dahulu bahwa akan diadakan penyelidikan/penyidikan maka KPK terhindar dari melakukan penyalahgunaan wewenang dan masyarakat atau pejabat yang menjadi sasaran tembak terhindar dari kesewenang-wenangan.
Dari segi kepentingan pembuktian, dengan mengumumkan adanya penyelidikan dapat dilacak apakah suatu alat bukti hasil penyadapan sah atau tidak. Penyadapan dilakukan untuk menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Jika ditentukan dan tidak diumumkan kapan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maka tidak dapat diketahui apakah penyadapan dilakukan untuk tugas penyelidikan atau tidak. Pasal 28 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 berbunyi: “Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Jadi dengan mengumumkan kepada public kapan dimulainya penyelidikan maka untuk keperluan pembuktian sah tidaknya alat bukti dari penyadapan dapat dipersoalkan.
Mengenai lamanya penyelidikan, tentu DPR dapat menentukan berapa lama penyelidikan dilakukan. Penyebutan angka 365 dan 122 dalam usulan di atas tidak didasarkan suatu hitungan yang eksak, hanya sekedar saja. Dengan ditentukannya jangka waktu penyelidikan, KPK tidak lagi menjadi pengintip orang bermasalah. Ini sama seperti polisi lalu lintas yang ngumpet di balik pepohonan lalu ketika ada pengendara yang lewat langsung disemprit dan dimongin pelanggarannya, walau mungkin tidak ada, dan UUD (ujung-ujungnya duit). Jika jika KPK melakukan penyelidikan dan setelah jangka waktu tertentu tidak ditemukan bukti maka objek perkara yang diselidiki ditutup. Dengan demikian masyarakat tidak berada dalam kegelapan dan yang lebih penting mengetahui apa yang harus dilakukan dalam hal ada perkara korupsi.
Sebagai tambahan yang membuat pengumuman kepada public perlu dilakukan adalah dengan merujuk pada Pasal 20 ayat (1) UU KPK yang berbunyi:
“Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.” Jika sekiranya public tidak mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh KPK untuk apa juga KPK bertanggungjawab kepada public.



IV. Pasal 47 ayat (2) dihapus atau dimodifikasi

Pasal 47 ayat (2) berbunyi:

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan Pasal 47 ayat (2) ini sangat berbahaya. Aturan dalam penyitaan, kecuali membuat bukti penyitaan,  dengan demikian adalah “tidak ada aturan” (the rule is no rule).

Dengan menghapuskan ketentuan ini maka ketentuan dalam KUHAP mengenai penyitaan dan perlakuan atas sitaan berlaku (Pasal 38 – 46 KUHAP). Dalam hal pemeriksaan sudah cukup maka barang yang disita harus dikembalikan kepada pemiliknya atau dari siapa barang bukti disita. Tentu ada manfaat dari segi Negara karena barang bukti yang disita membutuhkan tempat penyimpanan maka Negara tentu harus menyediakan tempat bagi barang-barang bukti yang disita.

Dalam praktek saya perhatikan, barang-barang bukti selain dokumen kertas tidak jelas kemana. Terutama jika uang yang disita. Malah ada yang unik juga bahwa jika uang yang disita maka uang itu menjadi milik dari KPK. Sebagai contoh saya ambil dari perkara dengan terdakwa Andi Mallarangeng. Dalam putusan MA tersebut nyata-nyata disebutkan bahwa uang yang disita dikembalikan pada penuntut umum untuk diteruskan kepada penyidik pada KPK Ini artinya KPK menyita uang sebagai barang bukti adalah untuk mereka miliki sendiri dan MA melegalkannya. (Jika uang disita untuk Negara mungkin masih masuk akal. Namun demikian juga tentu harus ada aturan mengenai memasukkan uang yang disita ke kas Negara dan saya perhatikan, aturan mengenai pemasukan uang ke kas Negara hasil dari perkara korupsi tidak ada. Jika uang yang disita dan hasil penjualan barang-barang lain yang disita untuk Negara, tentu harus tercermin dalam UU APBN atau UU Perhitungan Anggaran Negara.  Dalam beberapa kasus saya perhatikan juga bahwa uang/barang yang disita diambangkan. Dalam putusan MA, misalnya, dinyatakan “barang bukti digunakan dalam perkara lain tanpa menyebutkan perkara mana yang dimaksud” dan gelaplah barang buktinya. (Mengenai perlakuan atas barang bukti ini, saya ada menulis artikel Blog berjudul “Mainan Kecilnya KPK di blog saya…….)

Demikian juga dengan barang bukti yang disita, ada beredar informasi bahwa KPK melelang barang-barang bukti yang disita. Saya merasa agak heran atas dasar apa KPK melelang barang bukti. Dalam UU KPK tidak ada wewenang KPK untuk melelang barang bukti yang disita. Demikian juga dengan putusan MA sejauh ini saya membaca tidak memberikan wewenang kepada KPK untuk melelang barang bukti. Sepengetahuan saya di lingkungan kementerian keuangan Negara ada badan yang khusus menangani lelang melelang.

Saya menduga, suatu hari nanti akan ada perkara tersendiri mengenai barang bukti yang disita KPK selama ini. Boleh jadi akan menjadi perkara korupsi yang baru lagi.

Pemiskinan
Saya sering mendengar istilah pemiskinan koruptor. Tampaknya hal itu dilakukan oleh KPK dengan instrument Pasal 47 ayat (2) UU KPK, yang saya usulkan untuk dihapus atau dimodifikasi. Jika hasil pemiskinan itu ditarik ke kas Negara “boleh jadi” tidak masalah. Yang masalah adalah, sebagaimana saya sebutkan di atas, hasil sitaan itu larinya kemana? Apa ke kas Negara atau menjadi milik dari orang-orang KPK.

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa salah satu tujuan Negara sebagaimana disebutkan dalam Alinea Ketiga Pembukaan UUD 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menentukan hak atas milik sebagai HAM. Demikian juga Penjelasan mengenai asas  “kepentingan umum” dalam UU KPK  “adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;” Pemiskinan tentu bertolak belakang dengan “memajukan kesejahteraan umum”. Pemiskinan koruptor dengan demikian bertentangan dengan dasar Negara, pelanggaran HAM dan dapat dikatakan sebagai anti Pancasila. Dalam jangkauan yang lebih jauh, “pemiskinan” koruptor juga anti Nawacita.

Jika sekiranya persoalan yang mengemuka adalah pengembalian uang Negara tentu hal ini harus dilakukan dengan meningkatkan denda atau menciptakan ketentuan penggantian kerugian Negara  dalam UU TIPIKOR.