Tampilkan postingan dengan label Penjelasan UUD 1945. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Penjelasan UUD 1945. Tampilkan semua postingan

Selasa, 08 Maret 2016

Perlunya Penjelasan atau Pedoman Pelaksanaan UUD 1945



No. 001/LS/P/II/2016                                                                          Jakarta, 29 Februari 2016

Kepada Yth:
1.      Ketua MPR RI Bapak Dr. (H.C) Zulkifli Hasan
2.      Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo
3.      Ketua DPR RI Bapak DR. H. Ade Komaruddin, MH.
4.      Ketua DPD Bapak H. Irman Gusman, S.E., M.B.A.

Perihal: Usulan untuk menyusun dan menetapkan Penjelasan Resmi  atau pedoman pelaksanaan UUD 1945

Dengan hormat,

Dari Paustinus Siburian, SH., MH., seorang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan  yang pada masa lalu, sewaktu masih sekolah hukum di Universitas Indonesia,  menemukan adanya kekeliruan dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana MPR menjalankan hal yang tidak berada dalam lingkup wewenangnya, yaitu dengan membuat Ketetapan MPR yang bersifat pengaturan, yang dalam hirarki hukum berada di bawah UUD 1945, temuan yang dituangkan dalam skripsi, yang  kemudian, entah dengan cara bagaimana, saran menyangkut kekeliruan itu dapat mencapai MPR dan dijalankan dengan baik dimana MPR tidak lagi mengeluarkan TAP-TAP MPR yang berisi pengaturan, salam sejahtera dan semoga api cinta dan nyala kasih dari TUHAN ALLAH SERU SEKALIAN ALAM selalu menyertai Bapak-bapak, baik dalam  menjalankan tugas-tugas kenegaraan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Alinea III Pembukaan UUD 1945, maupun dalam menjalankan keseharian Bapak-bapak sekalian, sebagai individu-individu yang tersusun dari darah dan daging.

Saya ada mendengar dan membaca soal-soal ketatanegaraan yang tampaknya masih belum mendekati sempurna sehingga ada semacam kegoncangan teristimewa mengenai perlunya amandemen terhadap UUD 1945. Sehubungan dengan hal itu, bersama dengan ini saya menyampaikan suatu usulan untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan oleh MPR, sebuah lembaga  Negara RI yang sarat wibawa dan yang menurut UUD 1945 adalah pemegang kedaulatan rakyat. Usulan saya adalah agar MPR menyusun dan menetapkan suatu naskah berupa Penjelasan UUD 1945 atau pedoman pelaksanaan UUD 1945 (implementation guidelines) . Adapun hal-hal yang yang menjadi latar belakang dan tujuan usulan ini adalah:
1.      Bahwa terdapat kekisruhan dalam pelaksanaan UUD 1945 pasca amandemen, yang sampai dengan saat ini sudah dilakukan empat kali. Sebelum amandemen ada Penjelasan UUD 1945 ;
2.      Bahwa kemudian melalui Amandemen keempat tanggal 10 Agustus 2002, Aturan Tambahan UUD 1945 pada Pasal II yang berbunyi: “Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-undang Dasar ini , Undang-undang Dasar Negara Repulik Indonesia tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.” Dengan adanya Pasal II aturan Tambahan tersebut, Penjelasan UUD 1945 menjadi tereliminasi;
3.      Bahwa sudah sampai empat kali terjadi amandemen tidak ada suatu penjelasan resmi terhadap UUD 1945 sehingga lembaga-lembaga Negara di  Indonesia  dapat menafsirkan UUD 1945  sesuai kebutuhan masing-masing. Penafsiran siapa yang benar, tergantung pada kekuatan pendukungnya. DPR membuat Undang-undang sesuai pemahamannya mengenai UUD 1945 dan Mahkamah Konstitusi, sesuai pemahamannya terhadap UUD 1945, dapat membatalkan UU yang menurut penilaiannya sendiri bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah ratusan kali membatalkan ketentuan-ketentuan dalam UU atau UU secara keseluruhan, tetap saja DPR membuat UU yang dengan mudahnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berarti bahwa meskipun Mahkamah Konstitus sudah ratusan kali menafsirkan konstitusi tetapi penafsiran MK  tidak dapat diterima sebagai  pegangan/pedoman bagi DPR dalam menyusun Undang-undang dan lembaga-lembaga lain dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.  Demikian juga dengan DPD yang sampai dengan saat ini seperti macan ompong karena kekuatan politiknya sangat lemah sehingga apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak dapat dijalankannya dengan baik;
4.      Bahwa dengan demikian ada yang tidak sinkron dalam pelaksanaan UUD, antara lembaga-lembaga Negara yang ada dan juga oleh masyarakat pada umumnya. Ketidaksinkronan inii berdampak pada desakan untuk melakukan amandemen terhadap UU 1945. Hal in terjadi karena baik lembaga Negara dan masyarakat pada umumnya seolah berada dalam kegelapan dan hanya meraba-raba akan makna dan maksud dari teks UUD 1945;
5.      Bahwa dengan membuat penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945 maka diharapkan segenap lembaga dan masyarakat mempunyai pedoman dan menjadi acuan dalam melaksanakan UUD 1945. Demikianlah, misalnya, dalam hal ada gagasan untuk menghidupkan kembali GBHN, yang dilontarkan Ketua Umum PDIP, Yang Terhormat, Ibu Megawaty Soekarno Putri, Penjelasan atau pedoman pelaksanaan UUD menjadi pembimbing untuk melihat apakah gagasan itu termaktub dalam UUD 1945 ataukah harus dilakukan amandemen, atau malah diabaikan saja;
6.      Bahwa dengan demikian issu mengenai amandemen dapat dieliminir. Dengan membuat penjelasan atau pedoman pelaksanaan menjadi jelas apa makna dan maksud dari UUD 1945. Tidaklah tepat melakukan amandemen tanpa membeberkan terlebih dahulu apa yang dimaksud UUD 1945. Jika setelah membuat jelas UUD 1945 melalui penjelasan atau pedoman pelaksanaan, ternyata memang ada yang harus diamandemen, tentu hal itu bukan sesuatu yang ganjil;
7.      Bahwa tugas membuat penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan adalah menjadi tugas dari MPR karena MPRlah yang berwenang menetapkan UUD 1945 maka ia pula yang harus membuat penjelasan atau pedoman pelaksanaan UUD 1945 tersebut. Yang menetapkan harus membuat jelas apa yang ditetapkannya. Hal ini dilakukan dengan membuat penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945;
8.      Bahwa tentu timbul persoalan, apa status hukum dari penjelasan atau pedoman pelaksanaan UUD 1945? Sebagaimana namanya Penjelasan atau pedoman pelaksanaan tentu tidak ada kekuatan hukum. Namun kewibawaan MPR sendiri sebagai yang menetapkan UUD 1945 yang menjai pertaruhannya. Dalam teori penafsiran, maksud pembuat teks hukum menjadi bahan rujukan yang tidak dapat diabaikan dalam melakukan penafsiran ;
9.      Bahwa untuk keperluan penyusunan penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945, tentu mekanisme baik teknis maupun anggaran yang ada di MPR harus berlaku. Hanya saja, saya pikir baik jika MPR membentuk kepanitiaan untuk ini yang dipimpin oleh Ketua MPR, Ketua DPR, dan Ketua DPD untuk mempersiapkan penyusunan penjelasan atau pedoman pelaksanaan UU 1945. Panitia dapat menunjuk seorang atau membentuk suatu kelompok pakar untuk menyusun naskah penjelasan resmi atau pedoman pelaksanaan UUD 1945. Tugas dari seorang atau kelompok pakar ini, dalam batas-batas tertentu, saya pikir, akan mirip dengan tugas dari Special Rapporteur di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil kerja dari seorang atau kelompok pakar ini selanjutnya dibahas dalam panitia dan diujungnya diajukan dalam sidang umum MPR  yang akan datang untuk pengesahannya sebagai produk MPR;
10.  Bahwa mengingat sudah sekian lama UUD 1945 pasca amandemen berjalan, risalah-risalah persiapan UUD 1945 dan  amandemen-amandemennya menjadi bahan utama ditambah dengan penafsiran-penafsiran UUD 1945, yang mungkin pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi; dan
11.  Bahwa sebagai pengusul saya sangat bergembira jika usulan saya dipertimbangkan, diterima dan dijalankan tetapi jika Ketua MPR, Presiden. DPR, dan DPD berpendirian bahwa saya, selaku pengusul pantas dilibatkan dalam penyusunan dan persiapan penetapannya, saya akan dengan senang hati menerimanya.

Demikianlah usulan ini saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya mohon dimaafkan jika sekiranya ada hal yang saya sampaikan di atas yang tidak berkenan. Jika sekiranya ada yang tidak jelas atau ada hal yang perlu dielaborasi, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Atas perhatiannya saya haturkan terima kasih tak berhingga.

Hormat saya,



Paustinus Siburian, SH., MH.

Tembusan disampaikan melalui e-mail kepada:

1.      Yang Terhormat Wakil Presiden RI  Bapak Drs. H. Jusuf Kalla
2.      Yang Terhormat Menteri Luar Negeri RI
3.      Yang Terhormat Menteri Dalam Negeri RI
4.      Yang Terhormat Menteri Pertahanan RI

Senin, 19 September 2011

Hak Prerogatif

Belakangan ini istilah Hak Prerogatif muncul lagi sehubungan dengan adanya issu atau, mungkin, agenda reshuffle kabinet. Istilah hak prerogatif ini ditemukan dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai Penjelasan atas Pasal 10 - 15 UUD 1945. Meskipun Penjelasan UUD 1945 tidak masuk hitungan lagi, tapi rupanya baik politisi maupun pengamat masih suka menggunakan istilah dari Penjelasan UUD 1945 tersebut.



Penjelasan Pasal 10-15 merupakan satu dari dua hal pokok dari Penjelasan UUD 1945 yang merupakan pembenaran atas perubahan ketatanegaraan di Indonesia tahun 1945.Bagian-bagian lain dari Penjelasan UUD 1945 selain dua hal itu sesungguhnya hanya menyamarkan kedua hal pokok itu. Cerdas juga orang yang dulu melakukan perubahab UUD secara diam-diam itu menyamarkan kedua hak pokok itu.Terutama lagi dengan penempatan Penjelasan UUD 1945 itu dalam Berita Republik Indonesia (sekarang Lembaran Negara Republik Indonesia). Dengan dimasukkannya dalam Berita Republik Indonesia, Penjelasan UUD 1945 diperlakukan seolah-olah sebagai norma hukum.



Dengan Penjelasan Pasal 10 - 15 tersebut dibenarkanlah keberadaan Perdana Menteri dan menteri yang tidak diangkat oleh Presiden. Dengan menyebut bahwa Pasal 10 -15 adalah konsekwensi dari hak prerogatif Presiden selaku Kepala Negara maka kekuasaan pemerintahan dapat tidak dijalankan oleh Presiden tetpi oleh pejabat lain seperti Perdana Menteri. Jadi sebagai contoh, jika menurut Pasal 17 UUD 1945 menteri diangkat dan dberhentikan Presiden, dengan adanya Penjelasan Pasal 10-15 maka tidak perlu oleh Presiden tetapi oleh kepala Pemerintahan. Penjelasan Pasal 10 -15 menciptakan dua kapasitas kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang Presiden selain menurut Pasal 10-15 dapat dilaksanakan oleh Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri.



Lalu apa pembenaran atas keberadaan Perdana Menteri padahal UUD1945 tidak mengenalnya? Ini lain waktu dibahas.



Kembali ke soal semula mengenai hak prerogatif ini, dengan tidak diakuinya lagi Penjelasan UUD 1945, mestinya hak prerogatif tidak perlu lagi dimunculkan. Sejak Pak Harto, Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Pak Harto sedemikian kuatnya sehingga tidak ada pihak yang dapat memaksakan kehendaknya untuk memisahkan kepala negara dengan kepala pemerintahan. Mengangkat dan memberhentikan Menteri seyogyanya juga merupakan kekuasaan Preside, sama dengan kekuasaan Presiden yang lain. Jika sekiranya Penjelasan UUD 1945 masih dipandang, mengangkat dan memberhentikan menteri bukan hak prerogatif Presiden (Kepala Negara). Bisa oleh siapa saja yang mengemban jabatan Kepala Pemerintahan.