Rabu, 25 Mei 2016

Sifat Hukum Uni Eropa



Setiap pertimbangan mengenai sifat hukum dari Uni Eropa harus mulai dengan melihat pada fitur karakteristiknya. Meskipun sifat hukum dari Uni Eropa ditentukan dalam dua putusan Mahkamah Eropa yang menjadi pada tahun 1963 dan 1964 yyang berkaitan dengan European Economic Community, putusan Mahkamah masih merupakan pegangan dalam menilai sifat hukum dari Uni Eropa.

VAN GEND & LOOS
Dalam kasus ini perusahaan transportasi Belanda Van Gend & Loos mengajukan gugatan sebagai perlawanan atas tindakan otoritas kepabeanan Belanda karena mengenakan suatu kewajiban impor atas suatu produk kimia dari Jerman yang lebih tinggi dari bea impor sebelumnya. Perusahaan mempertimbangkan bahwa hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 12 Traktat EEC, yang melarang pengenaan bea-bea impor baru atau setiap peningkatan dari bea yang ada yang sudah ditetapkan sebelumnya antara Negara-negara anggota. Pengadilan di Belanda lalu menangguhkan proses dan mengajukan persoalan ini pada Mahkamah Eropa untuk membuat klarifikasi mengenai lingkup dan implikasi hukum dari Pasal 12 Traktat EEC tersebut di atas.

Mahkamah Eropa menggunakan kasus ini sebagai suatu kesempatan untuk menentukan sejumlah observasi mengenai sifat fundamental atas sifat hukum dari Uni Eropa. Dalam putusannya, Mahkamah Eropa member pertimbangan berikut:
‘The objective of the EEC Treaty, which is to establish a common market, the functioning of which is of direct concern to interested parties in the Community, implies that this Treaty is more than an agreement which merely creates mutual obligations between the contracting States. This view is confirmed by the preamble to the Treaty, which refers not only to governments but to peoples. It is also confirmed more specifically by the establishment of institutions endowed with sovereign rights, the exercise of which affects Member States and also their citizens ... The conclusion to be drawn from this is that the Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the States have limited their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprise not only Member States but also their nationals.’
(“Tujuan dari Traktat EEC, yang adalah membentuk suatu pasar bersama, keberfungsian mana merupakan perhatian langsung pada kepentingan para pihak dalam Community, berimplikasi bahwa Traktat ini lebih dari sekedar perjanjian yang semata-mata menciptakan kewajiban-kewajiban bersama antara Negara-negara Penandatangan. Pandangan ini dikonfirmasi oleh Pembukaan pada Traktat, yang merujuk tidak hanya pada pemerintah-pemerintah tetapi juga pada rakyat. Hal itu juga dikonfirmasi secara lebih khusus oleh pembentukan institusi-institusi yang diberikan hak-hak berdaulat., pelaksanaan mana berdampak pada Negara-negara Anggota dan warga negaranya. .. Kesimpulan yang harus ditarik dari hal ini adalah bahwa Community menandakan suatu tatanan hukum barudari Hukum Internasional untuk manfaat pada mana Negara-negara telah membatasi hak-hak kedaulatannya, sekalipun dalam bidang-bidang terbatas, dan pokok-pokok mana terdiri dari tidak hanya Anggota tetapi juga warga negaranya.’)

COSTA v ENEL

Setahun setelah kasus di atas, Mahkamah Eropa mendapatkan kesempatan untuk untuk menjelaskan lebih jelas posisinya mengenai sifay  hukum dari Uni Eropa, yaitu dalam Costa v ENEL. Kasus ini bermula  dari tindakan pemerintah Italia yang melakukan nasionalisasi produksi dan distribusi listrik dan mengalihkan asset-asset perusahaan listrik kepada Badan Listrik Nasional ENEL. Sebagai pemegang saham dari Edison Volt, salah satu perusahaan yang dinasionalisasi, Mr Costa mempertimbangkan bahwa ia sangat dirugikan soal dividennya dan sesudahnya menolak membayar tagihan listrik untuk 1926. Dalam proses pada pengadilan arbitrase di Milan, salah satu dalil yang dikemukakan oleh Mr Costa untuk membenarkan tindakannya adalah bahwa tindakan menketentuan-ketentuan dalam Traktat EEC. Agar dapat  menilai pengahuan dari Mr Costa sebagai pembelaannya, pengadilan meminta Mahkamah Eropa untuk menafsirkan berbagai aspek dari Traktat EEC. Dalam putusannya Mahkamah menyatakan hal-hal berikut mengenai sifat hukum dari EEC:

‘By contrast with ordinary international treaties, the EEC Treaty has created its own legal system which ... became an integral part of the legal systems of the Member States and which their courts are bound to apply. By creating a Community of unlimited duration, having its own institutions, its own personality, its own legal capacity and capacity of representation on the international plane and, more particularly, real powers stemming from a limitation of sovereignty or a transfer of powers from the States to the Community, the Member States have limited their sovereign rights ... and have thus created a body of law which binds both their nationals and themselves.’
(“Secara berbeda dengan traktat-traktat internasional yang umum, Traktat EEC telah menciptakan system hukumnya sendiri yang….menjadi suatu bagian yang intergral dari system hukum para Anggota dan yang pengadilan-pengadilannya terikat untuk menerapkan. Dengan menciptakan suatu komunitas dengan jangka waktu yang tidak terbatas, mempunyai lembaga-lembaganya sendiri, kepribadiannya sendiri, kapasitas hukumnya sendiri dan kapasitas perwakilan pada tataran internasional dan, secara lebih khusus, kekuasaan nyata yang berasal dari suatu pembatasan kedaulatan atau pengalihaan kekuasaan dari Negara-Negara  kepada Komunitas, Negara-negara anggota telah membatasi hak-hak kedaulatan mereka…dan telah oleh karenanya menciptakan suatu tubuh hukum yang mengikat baik warga negaranya dan mereka sendiri.”)

Atas dasar observasi yang rinci, Mahkamah mencapai kesimpulan berikut:
 ‘It follows from all these observations that the law stemming from the Treaty, an independent source of law, could not, because of its special and original nature, be overridden by domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its character as Community law and without the legal basis of the Community itself being called into question. The transfer by the States from their domestic legal system to the Community legal system of the rights and obligations arising under the Treaty carries with it a permanent limitation of their sovereign rights, against which a subsequent unilateral act incompatible with the concept of the Community cannot prevail.’
(‘Ia mengikuti dari semua penilaian ini bahwa hukum yang datang dari Traktat, sumber hukum yang independen, tidak dapat, karena sifat khusus dan aslinya, dicelakai oleh ketentuan-ketentuan hukum domestic, bagaimanapun dibingkai, tanpa kehilangan karakternya sebagai Hukum Komunitas dan tanpaa dasar hukum dari Komunitas itu sendiri yang melahirkan pertanyaan. Pengalihan oleh Negara-negara dari system hukum domestiknya pada system hukum Komunitas atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul di bawah Traktat membawanya suatu pembatasan yang permanen atas hak-hak berdaulatnya, terhadap mana suatu tindakan unilateral yang kemudian tidak sesuai dengan konsep Komunitas tidak dapat menjadi utama’)

Sesuai dengan putusan-putusan di atas, unsure-unsur yang secara tipikal bersama mensifatkan sifat hukum khusus dari Uni Eropa adalah:
1.   Bangunan institusional, yang memastikan bahwa tindakan oleh Uni Eropa adalah juga dikarakteristikkan oleh kepentingan Eropa secara keseluruhan, dalam hal ini direfleksikan dan dipengaruhi oleh kepentingan Uni Eropa sebagaimana ditentukan dalam tujuannya;
2.   Pengalihan kekuasaan kepada institusi-institusi Uni Eropa pada tingkatan yang lebih tinggi dari organisasi-organisasi internasional lain, dan memperluas wilayah-wilayah pada mana Negara-negara biasanya memelihara hak-hak kedaulatannya;
3.   Pembentukan tatanan hukumnya sendiri yang adalah independen dari tatanan hukum Negara-negara anggota;
4.   Penerapan secara langsung hukum Uni Eropa, yang membuat ketentuan-ketentuan dari hukum Uni Eropa berlaku secara penuh dan seragam dalam semua Negara-negara Anggota dan memegang hak-hak dan mengenakan kewajiban-kewajiban pada keduanya Negara-negara anggota dan warga negaranya;
5.   Keutamaan dari hukum Uni Eropa, yang memastikan bahwa hukum Uni eropa tidak dapat dibatalkan atau diubah doleh hukum nasional dan bahwa dalam hal ada konflik antar norma hukum Uni Eropa menang atas hukum nasional.

Oleh karenanya Uni Eropa adalah suatu entitas yang otonom dengan hak-hak kedaulatannya sendiri dan suatu tatanan hukum yang independen dari Negara-negara anggota, pada mana keduanya Negara-negara anggota dan warga negaranya tunduk dalam wilayah kompetensi Uni Eropa.
Uni Eropa, sesuai sifatnya, mempunyai fitur-fitur tertentu yang sama dengan organisasi-organisasi internasional atau struktur federal, sebagaimana juga mempunya sejumlah perbedaan.

Uni Eropa sendiri belum merupakan suatu bentuk yang final. Ia masih sedang berproses dan bentuk akhir nantinya belum dapat diprediksi.

Satu-satunya fitur yang sama yang dimiliki Uni Eropa dengan organisasi-organisasi internasional yang lain adalah bahwa ia juga menjadi ada sebagai hasil dari suatu traktat internasional. Namun demikian, Uni Eropa telah bergerak sangat jauh dari permulaannya.Hal ini terjadi karena meskipun traktat-traktat pembentukan Uni Eropa didasarkan pada traktat-traktat internasional, traktat-traktat itu memimpin pada penciptaan Uni yang independen dengan hak-hak berdaulat dan tanggungjawab-tanggungjawabnya sendiri. Negara-negara anggota telah menyerahkan beberapa kekuasan berdaulatnya pada Uni ini. Sebagai tambahan, tugas-tugas yang telah diberikan pada Uni Eropa adalah sangat berbeda deari organisasi-organisasi internasional lain. Meskipun yang terakhir ini utamanya mempunya tugas-tugas yang secara teknis didefenisikan dengan jelas, Uni Eropa mempunyai wilayah-wilayah tanggungjawab yang bersama menandakan secara esensial atribut kenegaraan.  

Melalui perbedaan-perbedaan ini antara Uni Eropa dan tipe tradisional dari organisasi internasional, Uni Eropa sedang dalam proses untuk mendapatkan suatu status yang serupa dengan suatu Negara. Secara khusus, penyerahan hak-hak berdaulat sebagian telah dipandang sebagai suatu pertanda bahwa Uni Eropa berada segaris dengan Negara-negara federal.Namun pandangan ini tidak cocok karena institusi-institusi Uni Eropa hanya mempunyai kekuasaan dalam wilayah tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam traktat-traktat. Hal ini berarti bahwa mereka tidak bebas memilih tujuan-tujuannya sebagaimana suatu Negara; juga mereka tidak dalam posisi untuk memenuhi tantangan-tantangan nmegara-negara modern. Uni Eropa tidak mempunyai jurisdiksi yang komprehensif sebagaimana dinikmati Negara-negara-negara dan juga tidak mempunyai kekuasaan untuk menetapkan wilayah baru tanggungjawabnya (‘jurisdiction over jurisdiction’).

Oleh karenanya Uni Eropa bukanlah suatu organisasi internasional dalam pengertian umum dan juga bukan assosiasi Negara-negara tetapi suatu entitas yang otonom yang berada di suatu tempat antara organisasi internasional dan assosiasi Negara-negara. Dalam istilah yang diciptakan saat ini Uni Eropa adalah organisasi supra nasional.

Konstitusi Uni Eropa



Setiap organisasi social mempunyai konstitusi. Konstitusi merupakan cara dengan mana struktur dari system politik ditentukan, dalam hal ini hubungan antara berbagai bagian satu sama lain dan pada keseluruhannya yang ditentukan , tujuan-tujuan bersama didefenisikan dan aturan-aturan untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat diatur.
Konstitusi Uni Eropa, sebagai assosiasi dari Negara-negara pada mana tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang benar-benar spesifik diberikan harus juga dapat menjawab pertanyaan sebagaimana halnya dengan konstitusi-konstitusi Negara-negara pada umumnya.

Pada Negara-negara anggota badan politik dibentuk melalui dua prinsip yaitu Rule of Law dan Demokrasi. Semua aktivitas dalam Uni, jika benar mereka menghormati dua persyaratan fundamental, yaitu rule of law dan demokrasi, harus oleh karenanya mempunyai legitimasi hukum dan demokrasi: Unsur-unsur pada mana mereka didirikan, strukturnya, kekuasaannya, cara beroperasinya, posisi dari Negara-negara anggota dan institusi-institusi mereka, dan posisi dari warga Negara.

Setelah kegagalan dalam traktat pembentukan Konstitusi untuk Eropa pada 29 Oktober 2004, Konstitusi Uni Eropa masih belum dibuat dalam suatu dokumen konstitusi yang komprehensif, karena ia kebanyakan dari konstitus-konstitusi Negara-negara Anggota, tetapi timbul dari totalitas aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental dengan mana mereka yang berada dalam kekuasaan mengikatkan diri untuk tunduk. Aturan-aturan ini dapat ditemukan untuk sebagian dalam Traktat-traktat Eropa atau dalam instrument-instrumen hukum yang diproduksi oleh institusi-institusi Uni, tetapi juga dalam kebiasaan-kebiasaan.

Kamis, 07 April 2016

PENDIDIKAN KEWARGADIGITALAN




Selama 4 tahun, 2010-2014, saya bergelut di bidang pendidikan dan menjadi kepala sekolah di sebuah SMP di Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Dalam mengelola sekolah saya mewajibkan penggunaan teknologi informasi bagi para siswa dalam memperkaya pengetahuan yang diajarkan oleh guru-gurunya. Pada waktu itu pengajaran belum dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi karena kendala ada pada para guru yang belum dapat menggunakan dengan baik sarana teknologi informasi. Sekolah yang saya pimpin mempunyai akses Internet penuh 24 jam.

Akses internet yang masih terbatas di Tanah Jawa tidak dapat membuat siswa-siswa berinteraksi dengan baik dengan rekan-rekannya sesama pelajar di Tanah Jawa. Hanya sekolah tersebut yang menyediakan akses internet untuk digunakan siswa di Tanah Jawa. Penggunaan oleh siswa juga terbatas hanya sekedar mencari bahan tambahan pelajaran yang diperlukan, dengar music, nonton film-film tertentu di Internet yang dapat diakses secara gratis. Tentu siswa tidak mnggunakan Internet untuk belanja secara online karena memang tidak membutuhkannya. Maklum jauh di Tanah Jawa.

Sya sering mengamati perilaku siswa-siswa dalam menggunakan Internet. Namun berhubung saya bukan seorang ahli di bidang pendidikan maka saya hanya mengamati saja dan kadang turut terlibat membantu siswa-siswi untuk menjelaskan apa yang perlu dijelaskan soal Internet dan membantu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terkadang kalau ada guru mata pelajaran berhalangan hadir dan saya ada waktu, saya membawa siswa-siswi ke ruang Internet dan membimbing mereka mempelajari sendiri dari Internet materi yang seharusnya diajarkan guru yang bersangkutan.

Belakangan dalam penggunaan media social dan sesuai pemberitaan terdapat banyak kasus hukum dan etika yang muncul. Saya pikir ada baik juga mengemukakan suatu mata pelajaran yang perlu dikembangkan sejak dini mengenai penggunaan teknologi informasi ini sejak di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Kewargadigitalan

Istilah kewargadigitalan (digital citizenship, yang digunakan disini, dapat disepadankan dengan konsep kewarganegaraan (citizenship). Pada permulaan baiklah untuk sekedar membuat acuan yang sederhana, kita melihat pada pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan dapat kita artikan sebagai keadaan sebagai warga dari suatu Negara. Kewarganegaraan membawa hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dari pengertian kewarganegaraan demikian dapat kita tarik tiga unsur. Pertama, kewarganegaraan timbul dalam suatu Negara tertentu. Negara merupakan konsep sentral dalam pengertian itu. Kedua, untuk para anggota dari Negara ini terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan dan ketiga kewajiban-kewajiban ini diimbangi dengan adanya hak-hak.
Dalam konsep kewargadigitalan hal-hal yang disebutkan di atas juga berlaku dengan penyesuaian-penyesuaiannya.

Pokok-pokok Bahasan Pendidikan kewargadigitalan

Dr. Mike Ribble seorang Pakar yang terkemuka di AS yang mengembangkan Pendidikan Kewargadigitalan mengemukakan 9 pokok bahasan. Kesembilan pokok bahasan itu juga jika dipandang dari sudut unsure kewargadigitalan merupakan unsure yang menandakan kewargadigitalan itu sendiri. Saya sendiri melihat hal ini ada kekurangan. Sebagaimana dalam pendidikan kewarganegaraan, Negara dan kelembagaan Negara menjadi pokok bahasan yang sentral maka menurut saya hal-hal yang bersifat dasar mengenai apa yang disebut digital, online dan sebagainya harus diajarkan dan demikian juga dengan kelembagaan yang ada yang mengatur aspek-aspek teknis harus menjadi pokok bahasan tersendiri. Sehingga pokok bahasan selain Sembilan yang diuraikan di bawah ini, terdapat dua pokok bahasan yang juga harus ada yang pada waktu lain akan saya uraikan lebih lanjut. Namun untuk keperluan sekarang sudah cukup jika diuraikan 9 pokok bahasan sebagaimana dielaborasi dari Dr. Mike Ribble tersebut.

1.   Akses Digital: partisipasi elektronik secara penuh dalam masyarakat.
Pengguna teknologi harus menyadari bahwa tidak semua orang memiliki peluang yang sama ketika datang ke teknologi. Bekerja
ke arah akses digital yang sama dan mendukung akses elektronik adalah titik awal dari kewargadigitalan. Tidak adanya akses digital membuat sulit untuk tumbuh sebagai suatu masyarakat yang tumbuh menggunakan alat ini. Membantu untuk menyediakan dan memperluas akses teknologi harus menjadi tujuan dari semua warga digital. Pengguna perlu memperhatikan bahwa terdapat banyak orang mempunyi akses yang terbatas sehingga sumber day yang lain perlu untuk disediakan. Untuk menjadi warga yang produktif, kita harus berkomitmen untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditolak untuk mempunyai akses digital.
2.   Perdagangan Digital: Jual beli barang secara elektronik.
Pengguna teknologi perlu me
nyadari bahwa bagian besar dari ekonomi pasar saat ini dilakukan secara elektronik. Pertukaran yang sah dan legal terjadi, tetapi pembeli atau penjual harus menyadari masalah yang terkait dengan itu. Ketersediaan arus utama pembelian melalui Internet  seperti mainan, pakaian, mobil, makanan, dll telah menjadi sesuatu yang biasa untuk banyak pengguna. Pada saat yang sama, jumlah yang sama barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum atau moral di beberapa beberapa negara seperti Indonesia yang muncul ke permukaan (yang mungkin mencakup kegiatan seperti download ilegal, pornografi, dan perjudian). Pengguna perlu belajar tentang bagaimana menjadi konsumen yang efektif dalam ekonomi digital baru.
3.   Digital Komunikasi: pertukaran informasi elektronik.
Salah satu perubahan signifikan dalam revolusi digital adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada abad ke-19, bentuk komunikasi
sangat terbatas. Pada abad ke-21, pilihan komunikasi telah meledak untuk menawarkan berbagai macam pilihan (misalnya, e-mail, telepon selular, pesan instan, Whats Up ). Memperluas pilihan komunikasi digital telah mengubah segalanya karena orang dapat tetap selalu berkomunikasi dengan orang lain. Sekarang semua orang memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan siapa pun dari mana saja dan kapan saja. Sayangnya, banyak pengguna belum diajarkan bagaimana membuat keputusan yang tepat ketika dihadapkan dengan begitu banyak pilihan komunikasi digital yang berbeda.
4.   Digital Literacy: proses mengajar dan belajar tentang teknologi dan penggunaan teknologi.
Sekalipun sekolah telah membuat kemajuan besar di bidang teknologi infus, masih banyak yang harus dilakukan. Sebuah fokus baru harus dibuat pada teknologi apa yang harus diajarkan serta bagaimana harus digunakan. Teknologi baru menemukan cara mereka di pergunakan di tempat bekerja yang tidak digunakan di sekolah-sekolah (misalnya, Videoconferencing, ruang berbagi online seperti wiki). Selain itu, pekerja pada banyak pekerjaan yang berbeda membutuhkan informasi langsung (informasi just-in-time). Proses ini membutuhkan pencarian canggih dan keterampilan pengolahan (yaitu, literasi informasi). Peserta didik harus diajarkan bagaimana belajar dalam masyarakat digital. Dengan kata lain, peserta didik harus diajarkan untuk belajar sesuatu, kapan saja, di mana saja. Bisnis, militer, dan obat-obatan adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana teknologi yang digunakan berbeda di abad ke-21. Sebagaimana teknologi baru muncul, peserta didik perlu belajar bagaimana menggunakan teknologi yang cepat dan tepat. Kewargadigitalan berupaya mendidik orang dalam cara yang baru-individu-individu ini membutuhkan keterampilan literasi tingkat tinggi.
5.   Digital Etiket: standar perilaku atau prosedur elektronik perilaku
Pengguna teknologi
kerapkali melihat daerah ini sebagai salah satu masalah yang paling mendesak saat berhadapan dengan kewargadigitalan. Kita mengakui perilaku yang tidak pantas saat kita melihatnya, tapi sebelum orang menggunakan teknologi mereka tidak belajar etiket digital (yaitu, perilaku yang sesuai). Banyak orang merasa tidak nyaman berbicara dengan orang lain tentang etiket digital mereka. Seringkali aturan dan regulasi  dibuat atau akses dibekukan mengghentikan penggunaan yang tidak sesuai. Hal ini tidak cukup untuk membuat aturan dan kebijakan, kita harus mengajarkan orang untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab dalam masyarakat digital baru ini.

6.   Hukum Digital: tanggung jawab elektronik untuk tindakan dan perbuatan
Hukum digital berkaitan dengan etika teknologi dalam masyarakat. Penggunaan yang tidak etis memanifestasikan dirinya dalam bentuk pencurian dan / atau kejahatan. Penggunaan etis memanifestasikan dirinya dalam bentuk
ketaatan pada aturan yang ditetapkan. Pengguna perlu memahami bahwa mencuri atau menyebabkan kerusakan pada pekerjaan orang  lain, identitas, atau properti online adalah kejahatan. Ada aturan-aturan tertentu dari masyarakat yang pengguna harus menyadari dalam masyarakat etis. Undang-undang ini berlaku untuk siapa saja yang bekerja atau bermain online. Meretas  informasi pihak lain, mengunduh musik ilegal,menjiplak, menciptakan  virus atau Trojan Horses, mengirim pesan yang tidak diminta (spam), atau mencuri identitas atau property siapapun  adalah tindak pidana.

7.   Hak-hak dan kewajiban-kewajiban Digital : kebebasan-kebebasan yang  diperluas pada setiap orang di dunia digital.
Sebagaimana UUD 1945 mengatur hak-hak manusia, terdapat kumpulan hak yang diperluas pada setiap warga digital. Warga digital memiliki hak untuk privasi, kebebasan berbicara,  hak untuk mempunyai kepemilikan, hak untuk diperlakukan sesuai martabatnya sebgai warga digital, dan lain-lain. Hak-hak azasi digital harus dibenahi, dibahas, dan dipahami dalam dunia digital. Dengan hak-hak ini juga datang tanggung jawab/kewajiban-kewajiban. Pengguna harus membantu menentukan bagaimana teknologi tersebut akan digunakan dengan cara yang tepat. Dalam masyarakat digital keduanya, baik hak-hak maupun kewajiban-kewajiban harus diseimbangkan  untuk semua orang agar penggunaan teknologi digital untuk menjadi produktif.
8.   Kesehatan & Kesejahteraan digital: Kesejahteraan fisik dan psikologis di dunia teknologi digital.
Keselamatan mata, sindrom stres yang berulang, dan praktek-praktek ergonomis suara adalah isu-isu yang perlu ditangani dalam dunia teknologi baru. Di luar masalah fisik adalah dari masalah psikologis yang menjadi lebih umum seperti kecanduan internet. Pengguna perlu diajarkan bahwa ada bahaya yang melekat
pada teknologi. Kewargadigitalan termasuk budaya di mana pengguna teknologi diajarkan bagaimana melindungi diri mereka sendiri melalui pendidikan dan pelatihan.
9.   Keamanan Digital (perlindungan diri): kehati-hatian elektronik untuk menjamin keamanan.
Dalam setiap masyarakat, ada orang yang mencuri, merusak, atau mengganggu orang lain. Hal yang sama berlaku bagi masyarakat digital. Hal ini tidak cukup untuk percaya anggota lain dalam masyarakat untuk keselamatan kita sendiri. Di rumah kita sendiri, kita meletakkan kunci pintu dan alarm kebakaran untuk menyediakan beberapa tingkat perlindungan. Hal yang sama harus benar untuk keamanan digital. Kita perlu memiliki perlindungan virus, backup data, dan gelombang kontrol peralatan. Sebagai warga
digital yang bertanggung jawab, kita harus melindungi informasi kita dari kekuatan luar yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.



Hargai , Didik dan lindungi (HDL)

Konsep
HDL adalah cara untuk menjelaskan serta mengajarkan tema kewargadigitalan. Setiap item meliputi tiga topik yang harus diajarkan mulai di tingkat Pendidikan Dasar (SMP) dan Pendidikan Menegah. Ketika mengajar ide-ide ini tema teratas dari setiap grup akan diajarkan sebagai salah satu HDL. Misalnya HDL pertama: Etiket, Komunikasi dan Hak / Tanggung Jawab. Hal ini akan terus diajarkan secara berulang dengan pembobotan yang meningkat. Dengan melakukan ini semua siswa akan membahas topik dan semua orang akan memahami ide dasar kewargadigitalan.




Menghargai diri sendiri/ Menghargai orang lain

- Etiket

- Akses

- Hukum

Mendidik Diri
Sendiri/ Terhubung dengan Lainnya

- Literasi

- Komunikasi

- Commerce

Melindungi Diri Sendiri / melindungi Orang Lain

-
Hak-hak Dan Kewajiban-kewajiban

- Keamanan keselamatan)

- Kesehatan dan Kesejahteraan

Penutup
Hal-hal yang saya kemukakan di atas barulah sekedar gagasan untuk dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana sudah saya kemukakan juga di atas saya bukan ahli di bidang pendidikan dan saya juga bukan pendidik, meskipun saya pernah jadi kepala sekolah. Saya tidak mengerti bagaimana merumuskannya dalam bahasa-bahasa kurikulum. Saya pikir pihak kementerian pendidikan dan badan standardisasi pendidikan bersama dengan pakar-pakar pendidikan dapat mengembangkan kuikulum menyangkut pendidikan kewargadigitalan ini. Perilaku yang tidak pantas di dunia digital dapat dicegah dengaan adanya pendidikan kewargadigitalan Mudah-mudahan berguna.