TNI DI KALIJODO: PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA

Dalam menertibkan Kalijodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama telah juga meminta bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (dalam hal ini pihak KODAM JAYA) disamping, tentu, dari pihak Kepolisian Negara RI. Demi ketertiban, tentu tidak banyak yang mempersoalkan dan memang, sepertinya, demikian seharusnya. Namun Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengecam tindakan dari Gubernur Basuki dan menyatakan bahwa TNI bukan untuk urusan gusur menggusur. DPR juga, saya mendengar, akan memanggil Gubernur Basuki untuk menanyakan berbagai hal dan termasuk, saya pikir, pelibatan pasukan TNI dalam urusan Kalijodo tersebut. Teranyar adalah pernyataan dari Dr. Ratna Sarumpaet di salah satu diskusi yang menyatakn bahwa TNI, dan Polri serta KPK sudah dibeli oleh GubernurBasuki.  Saya tidak mengomentari soal “dibelinya”  karena tidak tepat juga menyatakan demikian. Saya menjadi tertarik untuk menulis soal pengerahan pasukan TNI ini. Apakah tindakan Gubernur Basuki melibatkan TNI berada di jalur yang sah sesuai ketentuan-ketentuan dalam hukum Indonesia? Lebih jauh, apakah pengerahan pasukan TNI di Kalijodo sesuai atau tidak dengan hukum Indonesia.  Soal Polri dilibatkan, itu sudah seharusnya sebagai alat keamanan.

Tulisan ini, sebagaimana disebut di atas menyoal sah tidaknya pengerahan Pasukan TNI dalam penertiban Kalijodo. Pihak Kodam Jaya menilai tindakannya benar karena salah satu tugas dari TNI adalah membantu pemerintah daerah sesuai UU No. 34 tahun 2004.  Pernyataan Pihak Kodan Jaya semacam ini tentu membenarkan tindakan TNI yang mau dilibatkan dalam penertiban/penggusuran di  Kalijodo.    

TNI sebagai Alat Pertahanan Negara

Guna menentukan sah tidaknya pengerahan pasukan TNI di Kalijodo adalah memulai dengan menyatakan bahwa TNI adalah alat pertahanan Negara. Dalam konsiderans UU TNI disebutkan:

c. bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;

d. bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel;

Dari konsiderans butir c UU TNI tersebut jelas apa yang diharapkan dari TNI. Konsiderans butir d jelas bagaimana TNI itu dibangun dan dikembangkan sesuai kepentingan politik Negara dan apa yang menjadi acuannya.

Sehubungan dengan apa yang diharapkan untuk TNI, TNI diberi peran menurut Pasal 5 UU TNI yaitu “sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.” Pengertian kebijakan dan keputusan politik Negara tentu mengacu pada konsiderans butir c dan d di atas.

Fungsi TNI ditentukan dalam Pasal 6 yang berbunyi:

(1)   TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai :

a.   penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b.   penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

c.    pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan

(2)   Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Melihat pada fungsinya, sebagai penangkal dan penindak untuk setiap bentuk ancaman militer dan ancamaan bersanjata dari dalam dan luar negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, TNI tidak didesain untuk masuk dalam ranah penegakan hak dari Pemrov DKI atau pemerintah pada umumnya.

Yang dijadikan sebagai pembenaran untuk keterlibatan TNI, sebagaimana disebut di awal tulisan ini adalah ketentuan UU yang menyatakan TNI membantu pemerintahan di daerah. Ketentuan seperti itu memang benar-benar ada tetapi dalam konteks apa tugas membantu pemerintahan di daerah yang disebut dalam UU TNI itu tidak diungkapkan.  Ketentuan itu diatur dalam Pasal 7 ayat (2) b angka 9. Namun demikian untuk memahami tugas membantu pemerintahan di daerah harus dibaca keseluruhan pasal 7 sebagaimana juga pasal-pasal lain.

Pasal 7 UU TNI dalam bagian yang relevan berbunyi:

(1)    Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2)    Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a.   operasi militer untuk perang;

b.   operasi militer selain perang, yaitu untuk :

        ................
        9.   membantu tugas pemerintahan di daerah;
          ....................
   (3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan    berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Tugas membantu pemerintahan di daerah harus dipahami dalam konteks Pasal 7 ayat (1) yaitu dalam menjalankan tugas pokok TNI untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pembukaan Pasal 7 ayat (2) jelas merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan tidak pada yang lain. Jadi tugas membantu pemerintahan di daerah, yang merupakan salah satu dari operasi militer selain perang adalah dalam rangka menjalankan tugas pokok TNI yang disebut dalam Pasal 7 ayat (1).

Lebih jauh dalam Pasal 20 ayat (2) UU TNI ditentukan:

Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Pertahanan dijelaskan mengenai operasi militer sebagai berikut:

“Operasi militer pada dasarnya, terdiri atas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer meliputi kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.

Operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (Search And Resque), bantuan pengungsian, dan penanggulangan korban bencana alam.

Operasi militer selain perang dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan.”

Dalam kerangka penertiban kalijodo, menjadi persoalan apakah penertiban kalijodo memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) UU TNI. Apakah keadaan di Kalijodo membuat kedaulatan Negara tidak tegak atau apakah keadaan di Kalijodo mengancam atau mengganggu keutuhan bangsa dan Negara? Suatu lokalisasi seperti Kalijodo tidak mengancam tetapi justru penutupannya yang potensial mengancam.   
Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 9 disebutkan:

"Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal."

Saya tidak melihat adanya kepentingan pertahanan dan atau kepentingan nasional dalam penertiban Kalijodo. Saya lebih melihatnya sebagai upaya pencitraan oleh Gubernur Basuki dalam rangka pencalonan kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017 yang akan datang.

Pengerahan Pasukan TNI dalam Operasi Militer

Pasal 7 ayat (3) UU TNI, sebagaimana sudah dikutip, menyatakan bahwa operasi militer itu, termasuk dalam hal ini membantu pemerintah di daerah, dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan politik Negara. Kebijakan dan Keputusan Politik Negara diambil oleh Presiden setelah mendapat nasehat dari Dewan Pertahanan Nasional. (Catatan: Sebagaimana sudah saya tulis sebelum ini, Dewan Pertahanan Nasional belum ada tetapi yang ada adalah Dewan Ketahanan Nasional). Pasal 17 UU TNI mengatur bahwa “Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan kekuatan TNI berada pada Presiden” dan sesuai Ayat 2 Pasal 17, Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Pasal 18 tidak relevan dalam Kasus Kalijodo, karena tidak diambil dalam keadaan memaksa. Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud di atas menjadi tanggungjawab dari Panglima TNI.

Penegasan dalam Penjeasan Pasal 14 ayat (1) UU No 3 tahun 2002 menjadikan jelas bahwa  “Kewenangan pengerahan kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam rangka operasi militer hanya ada pada Presiden.” Penggunaan kata “hanya” dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) UU Pertahanan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada tandingan bagi Presiden dan Presiden tidak dapat mendelegasikan kewenangan untuk mengerahkan kekuatan TNI kepada pihak manapun, bahkan kepada Panglima TNI sekalipun.

Sebagaimana juga dikutip di atas dari Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf c, operasi militer selain perang diadakan atas permintaan atau perundang-undangan. Yang mengajukan permintaan tentu harus memahami untuk hal-hal apa saja TNI dapat turun tangan. Jadi Gubernur Basuki, misalnya, harus memahami bahwa  “Operasi militer meliputi kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan militer dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.” Yang mengajukan permintaan juga harus mengetahui dengan pasti bahwa operasi militer selain perang yang akan dilakukan ada atau tidak dalam kebijakan pertahanan.

Pembiayaan

Pasal 66 UU TNI menentukan bahwa pembiayaan TNI diambil dari anggaran pertahanan yang berasal dari APBN. Termasuk dalam hal ini adalah biaya untuk operasi militer baik untuk perang maupun selain perang. Pasal 67 ayat (2)  menyatakan “Dalam hal pemenuhan dukungan anggaran operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai dari anggaran kontijensi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Pasal 67 ayat (3) lebih lanjut menyatakan “Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimintakan persetujuan oleh Menteri Pertahanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan dapat dipertanyakan apakah operasi militer untuk membantu pemerintah di daerah dalam kerangka penertiban Kalijodo berasal dari APBN apa bukan. Jika dikaitkan dengan soal pengerahan kekuatan TNI yang harus mendapat persetujuan DPR, menjadi soal mengenai pembiayaannya. Tudingan dari Ratna Sarumpaet, saya pikir, dapat ditempatkan dalam hubungan pembiayaan operasi militer selain perang tersebut, yang harus dari Anggaran Pertahanan yang berasal dari APBN dan dalam hal mendesak berasal dari dana kontijensi APBN yang harus mendapat persetujuan DPR.

Pandangan Ke Depan

Saya melihat bahwa tindakan pengerahan kekuatan TNI dalam penertiban Kalijodo termasuk suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Gubernur Basuki).

Ke depan perlu pemahaman mendalam mengenai pertahanan dan penggunaan kekuatan TNI. Pelibatan TNI  seperti di Kalijodo tidak perlu terulang kembali Bukankah sewaktu gang Dolly di Surabaya dihabisi, Walikota Risma  tidak melibatkan TNI?

Kementerian Pertahanan dan TNI perlu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Pertahanan dan Undang-Undang TNI lebih gencar lagi agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum di kemudian hari.