Rabu, 13 Juli 2016

Catatan atas Putusan MA Untuk I Gede Winasa



P U T U S AN Nomor : 176 PK/Pid.Sus/2014
TERPIDANA  Prof.Dr.drg. I GEDE WINASA.



Perkara ini menyangkut Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan pengadaan mesin pengolah sampah organic menjadi kompos di Kabupaten Jembrana dan Terpidana adalah Bupati Jembrana pada waktu terjadinya TIPIKOR

Guiding questions:
1.       Putusan Pengadilan Negeri Negara menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TIPIKOR sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, Primer, Subsidair atau Lebih Subsidair dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, Tahanan dan semua barang bukti yang disita dikembalikan. Penuntut Umum tidak puas atas putusan Pengadilan  Negeri Negara tersebut dan mengajukan kasasi kepada MA dengan alasan bahwa Putusan tidak bebas murni. Mengapa putusan diputus oleh Pengadilan Negeri Negara? Bukankah seharusnya Pengadilan TIPIKOR   yang harusnya memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi? 
2.       Di masa lalu memang MA ada menciptakan suatu pembedaan antara putusan bebas murni dan bebas tidak murni. KUHAP mengatur dalam Pasal 244 bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Penciptan hukum oleh MA membuat Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni. Apa relevansi dari pembedaan antara bebas murni dan bebas tidak murni? Kriteria-kriteria apa yang harus menjadi pegangan untuk menentukan bebas murni dan bebas tidak murni? Apakah dalam perkara ini tindakan MA menerima kasasi yang diajukan Penuntut Umum dapat dibenarkan? Dimasa lalu klien saya ada diputus bebas oleh PN Jakarta Selatan lalu Penuntut Umum mengajukan Kasasi. Dalam kontra memori kasasi saya membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum soal pembedaan antara bebas murni dan bebas tidak murni, Karena sanggahan saya tersebut, akhirnya Penuntut Umum menarik kembali Kasasinya.  Apakah pembedaan antara bebas murni dan bebas tidak murni masih layak dipertahankan?
3.       Dalam Kasasi di MA, MA memutuskan Terdakwa bersalah  melakukan TIPIKOR secara bersama-sama sesuai dengan Dakwaan Subsidair. Apakah penjatuhan pidana kesalahan Terdakwa sudah memadai menyangkut unsure-unsur pasal-pasal yang didakwakan?
4.       Dalam PK Terdakwa mendalilkan bahwa terdapat pertentangan dalam dasar membuat putusan. PN Negara mendasarkan putusan tidak bersalah sesuai “Laporan BPK perwakilan Bali Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK RI Kantor perwakilan Propinsi Bali Nomor : 05.A/BPK.DPS/05/2009 tanggal 29 Mei 2009 tidak menemukan penyimpangan keuangan terkait dengan pengelolaan ke-uangan pada pengadaan mesin pengolahan sampah tidak diketemukan kerugian keuangan Negara”. Putusan Kasasi MA mendasarkan diri pada “keterangan Ahli Dari BPKP Perwakilan Propinsi Bali atas nama RETE MARTINUS S.E dan alat bukti surat Nomor : LHAI-957/PW22/5/ 2008 tanggal 18 Desember 2008 perihal laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Tindak Pidana korupsi pada Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk bantuan Dana Operasional Pengolahan Sampah Organik kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan yang berindikasi merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana sejumlah Rp2.09.455.626.38 (dua milyar duapuluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.” MA menolak dalil dari Pemohon PK dengan alasan bahwa orag-orang lain yang bersama-sama dengan Pemohon sudah diputus bersalah dan tetap berpendirian atas audt BPKP. Hasil audit mana yang lebih kuat, BPK atau BPKP?  Mengapa MA menolak mempertimbangkan hasil Audit BPK? Apakah terbuktinya pihak lain yang sudah menjadi terpidana menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang? Bukankan suatu berkas perkara terpisah satu sama lain?
5.       Alasan lain yang dikemukanan Pemohon PK adalah Pasal 197 ayat (1) huruf k. Putusan MA dalam perkara kasasi tidak membuat dalam putusan perintah agar Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan. Sesuai Pasal 197 ayat (2) Putusan yang demikian batal demi hukum. MA sama sekali tidak menggubris alasan yang dikemukakan oleh Pemohon PK. Apakah sikap diam MA ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan menolak menjalankan isi undang-undang?
6.       MA juga ada menulis dalam Putusannya pada halaman 91: “Bahwa tidak ternyata ada keadaan baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHAP.” Mengapa MA berpandangan hanya adanya Novum untuk dapat mengajukan PK? Atas wewenang apa MA mengamputasi kandungan Pasal 263 ayat (2)?

DAKWAAN PENUNTUT UMUM

DAKWAAN PRIMER
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

DAKWAAN SUBSIDAIR
Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

DAKWAAAN LEBIH SUBSIDAIR
Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tanggal 09 Juni 2011 sebagai berikut :
1 Menyatakan Terdakwa Prof.DR.Drg. I GEDE WINASA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2 Membebaskan Terdakwa Prof.DR.Drg. I GEDE WINASA dari dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
3 Menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa Prof.DR.Drg. I GEDE WINASA selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
4 Menghukum Terdakwa Prof.DR.Drg. I GEDE WINASA untuk membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan.
5 Menghukum Terdakwa Prof.DR.Drg. I GEDE WINASA untuk membayar uang penganti sebesar Rp2.029.455.626,38 (dua milyar dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen) dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
6 Menyatakan barang bukti :

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NEGARA
Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 29/Pid.Sus/2011/ PN.NGR tanggal 01 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1 Menyatakan bahwa Terdakwa Prof.DR.drg.I GEDE WINASA tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, Dakwaan Subsidair maupun Dakwaan lebih Subsidar ;
2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair, Dakwaan
Subsidair maupun dakwaan Lebih Subsidair ;
3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat
serta martabatnya ;
4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
5 Menyatakan barang bukti berupa :

PUTUSAN MA KASASI

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1875 K/PID.SUS/2011 tanggal
26 Juni 2013, amar lengkapnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 29/Pid.Sus/ 2011/ PN.NGR tanggal 1 Juli 2011 ;
MENGADILI SENDIRI :
1 Menyatakan Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair ;
2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3 Menyatakan Terdakwa Prof.DR.drg. I GEDE WINASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Subsidair ;
4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan se-penuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6 Menyatakan barang bukti berupa :


PUTUSAN MA PENINJAUAN KEMBALI
M E N G A D I L I :
Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
Prof.Dr.drg. I GEDE WINASA tersebut ;
Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali ter-sebut tetap berlaku ;
Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;






                                               

Catatan atas Putusan MA Untuk Angelina Sondakh



P U T U S A N No. 1616 K/Pid.Sus/2013
ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH

Guiding questions
1.   Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative, pertama, kedua dan ketiga. Dalam Tuntutan, Penuntut menuntut terdakwa berdasar Dakwaan Pertama. Pengadilan Tipikor menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimuat dalam Dakwaan Ketiga. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada PT Jakarta. Oleh MA, Terdakwa diputus bersalah karena memenuhi Dakwaan Pertama, yaitu sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum. Kalau Judex Facti memutus menurut Dakwaan Ketiga, apakah MA dapat melakukan akrobat semacam ini? Perhatikan juga MA membahas unsure-unsur dari Pasal 12 huruf a UU TIPIKOR dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Apakah cukup bahan yang dimiliki MA untuk membahas unsure-unsur tanpa mendengarkan sendiri keterangan Terdakwa? Apakah pertimbangan MA “make sense” hingga harus menjatuhkan pidana 12 tahun dari 4 tahun yang diputuskan oleh Judex Facti?
2.    Dalam pertimbangan, MA terlihat membahas unsure pasal-pasal dalam Dakwaan Kesatu berdasar fakta-fakta yang diciptakannya sendiri tanpa membuat rujukan pada bagian mana dari Putusan Judex Facti fakta-fakta yang ditetapkan MA itu mendapat sandarannya. Apa hal ini dimungkinkan?
3.   Perhatikan bahwa MA membatalkan Putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara. Pasal 255 KUHAP mengatur bahwa MA mengadili sendiri dalam hal Judex Facti ada melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Namun dalam perkara ini MA sama sekali tidak ada menyatakan bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum. MA hanya melihat bahwa Tuntutan Penuntut Umum harus dipenuhi dan memang melakukan pembahasan atas unsure-unsur. Apakah MA dapat memberlakukan Pasal 255 KUHAP dalam kasus ini?
4.   Mengenai uang pengganti. MA memutus dalam amar 3 Mengadili sendiri: “Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)”. Perkara ini lahir bukan dari Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR yang memang berurusan dengan kerugian Negara. Terdakwa dinyatakan bersaalah berdasar Pasal 12 a jo Pasal 18 UU TIPIKOR jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu menerima uang atau hadiah. Apakah uang pengganti harus dibebankan untuk Tindak Pidana selain dari Pasal 2 dan 3 UU TIPIKOR? Istilah uang pengganti menjadi soal disini. Pengganti untuk siapa dan untuk apa. Apa Negara ada dirugikan dan berapa kerugiannya sehingga MA harus menetapkan uang pengganti? Apakah Negara harus menerima uang pengganti atas kerugian yang tidak ada dideritanya? Bukankan MA menempatkan Negara sebagai penadah dalam kasus ini.
5.   Terdakwa tidak dapat memutuskan sendiri apakah akan memberikan suatu proyek kepada suatu korporasi atau tidak. Mengapa Terdakwa harus dipersalahkan sesuai Pasal 12 a UU TIPIKOR. Apa yang membedakan lobby politik untuk kepentingan bisnis dan suap dalam pengertian dari Pasal 12 a UU TIPIKOR?
6.   Banyak soal yang tidak saya sebutkan disini menyangkut putusan dan saya pikir perlu ditinjau ulang kembali. Saya mendengar bahwa Putusan ini sudah diajukan Peninjauan Kembali dan Terpidana dikurangi hukumannya. Saya belum membaca Putusan PK tersebut. 

DAKWAAN PENUNTUT UMUM
DAKWAAN PERTAMA
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU :
KEDUA :
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
ATAU :
KETIGA
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH berupa pidana penjara selama 12 (dua belas ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) selambat-lambat satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara ;
4. Menyatakan barang bukti :

PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PN JAKPUS

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.54/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari
2013  amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA PT JAKARTA

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/PID.B./TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 10 Januari 2013 yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);


PUTUSAN MA

M E N G A D I L I
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH tersebut ;
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT
UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.tanggal 10 Januari 2013 ;
MENGADILI SENDIRI :
1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI SECARA BERLANJUT” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US $ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Catatan Untuk Putusan MA atas Susi Tur Andayani



P U T U S A N
No.2262 K/PID.SUS/2014
SUSI TUR ANDAYANI alias UCI;

          Kasus mengenaskan harus dialami oleh Advokat Susi Tur Andayani. Dia dijebloskan dalam penjara dengan penerapan hukum yang keliru. Tulisan ini soal penerapan hukum saja dan bukan menyangkut fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya. 
          Dalam putusan tingkat pertama pada pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat, Penuntut umum mendakwa STA dalam DAKWAAN KESATU DAN KEDUA (dakwaan bersifat kumulatif) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c UU TIPIKOR. Majelis hakim dalam perkara tersebut tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menyatakan bahwa STA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TIPIKOR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c UU TIPIKOR . Dengan demikian seharusnya STA bebas. Malangnya bagi STA, Majelis hakim menciptakan dakwaan dan tuntutan sendiri, membuat pembuktian sendiri , memeriksa dan mengadili sendiri serta memutuskan bahwa STA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU TIPIKOR jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 13 UU TIPIKOR jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana bagi STA  5 tahun penjara dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
Baik Penuntut Umum dan STA mengajukan banding, Pengadilan TIPIKOR pada PT Jakarta menguatkan putusan pengadilan TIPIKOR pada PN Jakpus. 

Terhadap putusan pengadilan banding, baik Penuntut Umum maupun STA mengajukan kasasi. Penuntut umum mempersoalkan tidak terbuktinya dakwaan menurut Pasal 12 huruf c dan mengapa Judex Facti memutus atas apa yang tidak didakwakan sedangkan STA mempersoalkan mengapa Judex Facti memutus hal yang tidak didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum. Menarik perhatian bahwa kasasi yang diajukan penuntut umum dikabulkan tetapi menolak kasasi dari STA. Alhasil Majelis Hakim pada MA yang dipimpin oleh Dr. Artijo Alkostar  membatalkan putusan judex facti PT yang menguatkan putusan judex facti Pengadilan TIPIKOR pada PN Jakarta Pusat. Dan mengadili sendiri bahwa STA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sebagaimana Pasal 12 huruf c UU TIPIKOR jo Pasal  55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana. 

MA dalam memutus tidak mempertimbangkan unsure-unsur dari Pasal 12 c UU TIPIKOR tersebut. MA juga tidak memperhitungkan bahwa Dakwaan Kesatu dan Kedua berbeda mengenai perbuatannya. MA mengira Dakwaan Kesatu dan Kedua fakta-fakta hukumnya sama pada hal Dakwaan Kesatu adalah dalam hubungan dengan Ratu Atut dan Tubagus Wardana (Pilkada Lebak) sementara Dakwaan Kedua menyangkut Pilkada Kabupaten Lampung Selatan. MA mengira karena kedua dakwaan menurut Pasal 12 c UU TIPIKOR lalu menitikberatkan pada persoalan Terdakwa adalah advokat dan bukan hakim dan MA berpendirian bahwa Terdakwa dapat dikenakan Pasal 12 c UU TIPIKOR tersebut dalam hubungan dengan Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.

Tentu Putusan ini berdampak pada perkara lain seperti Ratu Atut, Chairun Nisa, Akil Mochtar dan lain-lain, yang jika dipersoalkan maka akan ada pertentangan satu sama lain. Dalam perkara Ratu Atut, misalnya, STA adalah kawan peserta dari Terdakwa menurut Pasal 6 ayat (1) UU TIPIKOR. Sementara STA dipidana sebagai kawan peserta dari Akil Mochtar sesuai Pasal 12 c UU TIPIKOR.

Saya pikir walaupun semangat pemberantasan korupsi harus terus digelorakan tetapi tidak berarti asas-asas hukum harus dikorbankan. Putusan yang dibuat oleh Dr Artijo Alkostar saya perhatikan sangat tidak konsisten dan dalam banyak hal dibuat seenaknya saja, Boleh jadi Putusan dalam perkara STA lebih tepat disebut sebagai suatu contoh peradilan yang sesat.